KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
yangdidukung oleh teori, paradigma yang berlaku Ungkapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk / faktor-faktor yang diduga dapat mengatasi masalah.
Advertisements

New Edition by Achmad Rozi E Eroy. 1. Business Process Improvement 2. Knowledge management 3. Document Management 4. Workflow 5. IT Strategy 6. Intranet.
Haryo Winarso Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung
Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan
Leaders Are Not Alone: Model Pengambilan Keputusan & Dimensi Domestik
POLITIK HUKUM PENGERTIAN :
Modul 7: Dasar AMDAL.
TEKNIK-TEKNIK ANALISIS KEBIJAKAN
OVERVIEW Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Peneliti Pertama
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENELITIAN DISERTASI
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
The New Public Service.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Making Higher Education Open to All
Advokasi dalam Upaya Promkes
Kebijakan Kesehatan.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
DIKLAT TEKNIS PEMANTAPAN AGENDA INOVASI DIKLATPIM TINGKAT III DAN IV
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Bobot: 3 Sks
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Pengambilan Keputusan Etis Dalam Perusahaan
Ruang Lingkup Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Analisis Kebijakan Publik
DIKLAT TEKNIS PEMANTAPAN AGENDA INOVASI DIKLATPIM TINGKAT III DAN IV
ANALISIS PROSES EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
Menggunakan Audit Sosial untuk Menilai Kinerja Sosial
ADMINISTRASI NEGARA DLM LINGKUP SISTEM
Fokus studi perbandingan administrasi negara
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014
Q-Topper/presentation programmed
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Informasi dan Pengambilan Keputusan dalam Sektor Publik
(Haryono Wicaksono dan
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
Model Analisis Kebijakan
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Pengantar Ilmu Politik Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lainnya
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
“Hakekat dan Fungsi Komunikasi Politik”
MODEL KEBIJAKAN PUBLIK Mata Kuliah Kebijakan Publik
Ratri Istania Semester Gasal 2013
AKK DAN ISsUe PERUMAHSAKITAN
Ruang Lingkup Ilmu Politik
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
DASAR-DASAR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FORMULASI Kebijakan PUBLIK
WELCOME … KPP students 9/21/2018.
Ratri Istania Semester Gasal 2013
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KONFLIK
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
Pengantar Ilmu Politik Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lainnya
Pengantar Ilmu Politik
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
PENDAHULUAN Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan.
Pengantar Ruang Lingkup Pelayanan pada Kebijakan Kesehatan
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
ISSUE DAN MASALAH PUBLIK ( AGENDA SETTING ) ADIE DWIYANTO. N, M.PA.
Content Actors/Stakeholders
Tim Dosen: Dian Kholika Hamal, SKM., M.Kes Nanny Harmani, SKM., M.Kes
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DIAGNOSTIC READING Diagnostic reading
Pembiayaan Kesehatan Daerah dan Perannya pasca UU BPJS
Kebijakan Publik: (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018 Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018.
Transcript presentasi:

KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK Saran Pengembangan Materi Modul 2 Diklat Kepemimpinan Tingkat II Oleh : Sugiyono, MPA (Dosen STIA-LAN & S2-MPKP) LAN - RI, 12 Maret 2010

Petunjuk/Arahan yang diberikan : Substansi lingkup kajian kebijakan public perlu lebih ditegaskan, bahwa “Policy Studies : Knowledge of policy and the Policy Process” dan Policy Analysis : Knowledge in the policy process”. Mengupayakan keseimbangan kajian kebutuhan akademis dan kebutuhan praktis System Administrasi Negara dengan mengacu pada 7 Varian Analisis Kebijakan Publik dari Hogwood, sehingga dapat memberi kontribusi nyata bagi pembentukan kadar kepemimpinan peserta yang responsive dan akuntabel. Analisis kebijakan public dapat menggunakan Model yang lain misalnya “Model Analisis Kebijakan Bromley”. Perlu adanya sentuhan Kebijakan Publik sebagai pengendali system kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara dalam studi kasus analisis Kebijakan Publik, guna menumbuhkan dorongan motivasi peserta sebagai Pejabat Eselon II dalam kapasitas sebagai “Analyst as Political Actor” sekaligus sebagai “Political Actor as Analyst”.

DASAR PEMIKIRAN DIKLATPIM I/II MEMPUNYAI KUALIFIKAI LABORATORIUM MANAJEMEN KEPEMIMPINAN APARATUR NEGARA; SETIAP KAJIAN HARUS DIKEMAS SECARA SEIMBANG ANTARA KEBUTUHAN AKADEMIS DAN KEBUTUHAN PRAKTIS SISTEM ADMINISTRASI NEGARA YANG BERLAKU SEHINGGA BENAR-BENAR DAPAT MEMBERI KONTRIBUSI NYATA BAGI PEMBENTUKAN KADAR KEPEMIMPINAN PESERTA.

DASAR PEMIKIRAN PERUMUSAN KEBIJAKAN MERUPAKAN CORE BUSINESS PEJABAT ESELON I DAN II; MODUL KITA MEMPERSEMPIT WILAYAH KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (DUA VARIAN : AGENDA SETTING DAN EVALUASI KINERJA) – LEBIH RATIONAL PENDAPAT HOGWOOD ADANYA 7 VARIAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.

TYPES OF STUDY OF PUBLIC POLICY-MAKING 5 INFORMATION FOR POLICY 6 PROCESS ADVOCACY 7 POLICY ADOCACY 1 STUDY OF CONTENT 2 STUDY OF POLICY PROCESS 3 STUDY OF POLICY OUTPUTS 4 EVALUA TION ANALYST AS POLITICAL ACTOR POLITICAL ACTOR AS ANALYST POLICY STUDIES (Knowledge of policy and the policy process) POLICY ANALYSIS (Knowledge in the policy process)

7 VARIAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK STUDIES OF POLICY CONTENT : yakni studi atau upaya mempelajari kebijakan publik yang diarahkan pada pertanyaan mengenai asal muasalnya dan berkembangnya substansi tertentu yang menjadi obyek kebijakan publik. STUDIES OF POLICY PROCESS : perhatian studi ditujukan kepada tahapan munculnya suatu kebijakan ke permukaan, serta pengaruh berbagai faktor terhadap berkembangnya isu tersebut. STUDIES OF POLICY OUTPUTS : berupaya mengetahui mengapa terjadi beragam kualitas output kebijakan di berbagai daerah/area. EVALUATION STUDIES : merupakan perbatasan antara kegiatan analysis of policy dan analysis for policy. Studi evaluasi merupakan studi tentang dampak kebijakan terhadap populasi.

INFORMATION FOR POLICY MAKING : merupakan upaya penghimpunan, pengolahan dan penyusunan data guna membantu pembuat kebijakan menentukan keputusannya; PROCESS ADVOCACY : yakni upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pembuatan kebijakan. Peningkatan tersebut dapat berupa penyempurnaan mekanisme pemerintahan (seperti : realokasi fungsi dan tugas pokok); POLICY ADVOCACY : yakni kegiatan untuk memperjuangkan gagasan atau opsi tertentu dalam proses kebijakan, baik dilakukan secara individu atau melalui suatu “pressure Group”.

CATATAN LAIN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAPAT MENGGUNAKAN VARIASI MODEL YANG BERAGAM, MISALNYA “Model Analisis Kebijakan Bromley”; PERLU SENTUHAN KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PENGENDALIAN SISTEM KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA; ELABORASI STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK = STRATIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; LAN - RI, 12 Maret 2010

Catatan…… KELAIKAN ISU MENJADI MATERI KEBIJAKAN : ANUALLY RECURRING ISSUES; LESS REGULER BUT CYCLICALLY RECURRING ISSUES; NEW ISSUES, DENGAN SYARAT : KRITIS; WIDE IMPACT; EMOTIVE; PARTICULARITY; POWER AND LEGITIMACY; FASHIONABLE; (Hogwood)

Sekian !!