KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Advertisements

Konstitusi dan Rule of Law
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
SUMBER HUKUM Menurut para ahli sejarah Menurut para ahli filsafat
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Materi Ke-1: Sejarah Bentuk dan Proses Legislasi di Indonesia
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Materi Ke-5: Proses Pengesahan RUU di DPR
Impeachment atau Pemakzulan
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
ASAS HAK BANGSA & HMN M.Hamidi Masykur.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
By : Regina, Dethasya, Ryandi, Faisal
Materi Pertemuan XIII Peradilan Agama.
Proses Pembentukan PERDA Prepared by Orinton Purba, SS, SH
IRHAM DILMY Wakil Ketua & Komisioner
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI & RULE OF LAW
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Keterangan Saksi Prof. Dr. Sofian Effendi
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
Sumber-sumber hukum PTUN
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
Konstitusi & Rule of Law
9 KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
PKN PRESIDEN By : Nurlina.
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
BAHAN RAPAT TERBATAS TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M Senin, 21 juli 2008.
UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
Kelompok 8 Alfan Sinto Aji (03) Anugrah Vidi Manunggal (04)
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Peraturan Perundang-Undangan (UUD 1945)
PERKULIAHAN II.
D. PERANAN LEMBAGA PERADILAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Transcript presentasi:

KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA PERTEMUAN KE-5

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN UU NO A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan susunan kekuasaan dan acara peradilan pengadilan sipil. Bangsa indonesia menghendaki peradilan agama yang berdiri sendiri, sesuai pasal 24 dan 25 UUD 1945. pada tahun 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No.5 /SD/1946 pembinaan Lembaga Pradilan agama diserahkan dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian agama.

Sebagai pelaksanaan dari UU Darurat No Sebagai pelaksanaan dari UU Darurat No. 1 tahun 1951 tentang telah keluar PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah diluar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan. Usaha persiapan RUU Pengadilan Agama telah dimulai oleh Departemen Agama sejak tahun 1961 yaitu sejak dibentuknya Panitia dengan keptusan Menteri Agama No.66 tahun 1961. masa 28 tahun Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989 (1961-1989) itu dibagi menjadi 2 tahap : 1. selama 27 tahun (1961-1988) merupakan kegiatan mempersiapkan RUU 2.satu tahun membahas di DPR/XII/1989 tanggal 3 Desember 1988 dibicarakan di DPR sampai disetujui dalam sidang Pleno DPR RI tanggal 14 Desember 1989