NAMA:Sugiyanto, SH, MPA NIP:270 000 408 TEMPAT, TGL. LAHIR:YOGYAKARTA, PANGKAT/GOL. RUANG:PEMBINA UTAMA MADYA IV/d JABATAN SEKARANG:KAPUS KAJIAN HUKUM.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Sumber Daya Manusia Koperasi
Advertisements

KEMAJEMUKAN BUDAYA ; UPAYA MELESTARIKAN NILAI-NILAI JATI DIRI BANGSA
MANAJEMEN PERSONALIA Oleh : Asep Jalaludin, S.T.M.M. Pertemuan-I
POLITIK DALAM EKONOMI PUBLIK: kebijakan publik
ANALISIS KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
Standar Kompetensi 1. memahami hakikat bangsa dan negara
ILMU NEGARA.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
MENGENAL NEGARA Khilafah Islamiyah
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
Pertemuan 2 NEGARA DAN BANGSA Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.
Prof. Ratno Lukito, MA., DCL.. “There is hardly any kind of intellectual work which so much needs to be done, not only by experienced and exercised minds,
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
Pengantar Ilmu Politik
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Individu Sebagai Insan Tuhan YME
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK Prof. Dr. Suratman Nur, M.Si
Ruang Lingkup Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
WHY IS PUBLIC POLICY URGENT??
N E G A R A.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Pengertian politik.
MANUSIA DAN HUKUM.
KONSEP NEGARA Oleh Ali Usman.
KESEJAHTERAAN SOSIAL : SUATU PENGANTAR
CA113 Pengantar Manajemen Bisnis
POLITIK DALAM EKONOMI PUBLIK: kebijakan publik
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
N E G A R A.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
N E G A R A.
Negara dan Sistem Pemerintahan
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
CA113 Pengantar Manajemen Bisnis
Negara dan Sistem Pemerintahan
Negara dan Sistem Pemerintahan
PERTEMUAN 13. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK
The Administration of Development & The Development of Administration
NEGARA SEBAGAI KONSEP POLITIK
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Manajemen dan Organisasi Bisnis
Ratri Istania Semester Gasal 2013
MENGENAL NEGARA.
Ruang Lingkup Ilmu Politik
K O N S E P N E G A R A General/Sugiyanto
ACTUATING / LEADING Management Functions.
PERKEMBANGAN DAN DEFINISI ILMU POLITIK
N E G A R A.
Pengertian dan Definisi Negara
Ratri Istania Semester Gasal 2013
CA113 Pengantar Manajemen Bisnis
OTONOMI DAERAH.
POLITIK DALAM EKONOMI PUBLIK: kebijakan publik
PERTEMUAN 13. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK
PERTEMUAN 13. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK
“PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL”
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

NAMA:Sugiyanto, SH, MPA NIP: TEMPAT, TGL. LAHIR:YOGYAKARTA, PANGKAT/GOL. RUANG:PEMBINA UTAMA MADYA IV/d JABATAN SEKARANG:KAPUS KAJIAN HUKUM ADM. NEGARA ALAMAT KANTOR:JL. VETERAN NO. 10, JAKPUS – 10110, Telp. (021) ALAMAT RUMAH:Alam Cirendeu, Jl. Galuh I/P2, Pisangan, Ciputat, Telp/Fax. (021)

OLEH : Sugiyanto, SH, MPA OLEH : Sugiyanto, SH, MPA

 IS NOT ABOUT LOSING CONTROL, BUT ABOUT GIVING CONTROL AWAY;  DEVELOPING NOT JUST TASK BUT DECISION MAKING AN FULL RESPONSIBILITY;  IS NOT ABOUT LOSS OF CONTROL, BUT IS ABOUT GAIN OF TIME; OF QUALITY; COMMITMENTS; OF IDEAS, Etc.  CLOSE TO CUSTOMER

ADMINISTRASI (PUBLIK)  KERJASAMA SECARA RASIONAL ANTARA SEJUMLAH MANUSIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU (TUJUAN NEGARA/ NASIONAL : KONDISI KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN YANG BERKUALITAS SESUAI DENGAN JAMANNYA – ADIL MAKMUR DAN SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN-) SECARA EFISIEN, EFEKTIF DAN MANUSIAWI (PELAYANAN PRIMA DAN AKUNTABEL)  ASPEK-ASPEK ADMINISTRASI : KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN

MANAGEMENT  GETTING THINGS DONE THROUGH OTHER PEOPLE  MANAGEMENT FUNCTIONS : PLAN- NING, ORGANIZING, ACTUATING, BUDGETTING, STAFFING, DIRECTING, CONTROLLING

PERSEKUTUAN DARI KELUARGA & DESA GUNA MEMPEROLEH HIDUP YANG SEBAIK-BAIKNYA. ( Aristoteles ); PERSEKUTUAN YANG SEMPURNA DARI ORANG 2 YG MERDEKA UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM. ( Hugo De Groot ); SUATU SISTEM DARI TUGAS 2 UMUM & ORGANISASI YANG DIATUR, DLM USAHA NEGARA UTK MENCAPAI TUJUANNYA, YANG JUGA MENJADI TUJUAN DARI MASYARAKAT/RAKYAT, MAKA HARUS ADA PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT ( Prof. Kranenburg ); MASYARAKAT YANG DIINTEGRASIKAN, KARENA MEMPUNYAI WEWENANG YANG BERSIFAT MEMAKSA, DAN YANG SECARA SAH LEBIH BESAR DARIPADA INDIVIDU ATAU KELOMPOK YG MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT ( Harold J. Laski ); ADALAH AGENCY ATAU AUTHORITY YANG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN PERSOALAN-PERSOALAN BERSAMA ATAS NAMA MASYARAKAT. ( Roger H. Soltau )

NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN KEKERASAN FISIK SECARA SAH DALAM SUATU WILAYAH. ( Max Weber ); NEGARA ADALAH ASOSIASI YANG MENYELENGGARAKAN PENERTIBAN DIDALAM SUATU MASYARAKAT DALAM SUATU WILAYAH DENGAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH SUATU PEMERINTAHAN YANG UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIBERI KEKUASAAN MEMAKSA. ( Robert M. Mclver ); NEGARA (INDONESIA) ADALAH SUATU ORG. POLITIK, SUATU STRUKTUR POLITIK. PARA WARGANEGARA ADALAH ANG- GOTA ORG. POLITIK BESAR DEMIKIAN KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI NEGARA ATAU KEWARGANEGARAAN SESE- ORANG, DIATUR OLEH ATURAN 2 HUKUM. JADI UU-LAH YG MENYATAKAN APAKAH SESEORANG ADALAH WARGA- NEGARA INDONESIA ATAU BUKAN. ( Harsya W. Bachtiar ).

NEGARA  ADALAH SUATU KELOMPOK MASYARA- KAT PADA WILAYAH TERTENTU YANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUPNYA MENYEPA- KATI DAN MENGIKATKAN DIRI UNTUK MEMBENTUK SUATU SISTEM PENGELO- LAAN YANG DISERAHKAN KEPADA SUATU BADAN/APARAT PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT UNTUK DIJALANKAN MELALUI PERANGKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI DAYA PAKSA UNTUK BERLAKUNYA

EMPAT MUATAN KONSEP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 1.KONSEP PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE) YAKNI PEMENUHAN KEBUTUHAN KELANGSUNGAN, PERTUMBUHAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP MANUSIA SECARA INDIVIDU MAUPUN SEBAGAI KELOMPOK MASYARAKAT SELAKU PENYANDANG KEPENTINGAN WARGANEGARA YANG MEMILIKI HAK DAN KEWAJIBAN, YANG PADA GILIRANNYA KEPADA KEBUTUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP NEGARA SENDIRI SEBAGAI ORGANISASI MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN. 2.KONSEP ADMINISTRASI/MANAJEMEN PUBLIK YAKNI KONSEP YANG DIBANGUN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MANDAT OLEH RAKYAT KEPADA SUATU BADAN PENGUASA/PEMERINTAH YANG BERDAULAT UNTUK MENGELOLA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.

Lanjutan : 4 KONSEP 3. KONSEP PERANGKAT HUKUM ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMPUNYAI DAYA PAKSA SEBAGAI FORMAT OPERASIONAL DARI SISTEM PENGELOLAAN PENYELENGGA- RAAN PEMERINTAHAN NEGARA ATAU ADMINIS- TRASI PUBLIK YANG DIKENAL DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK 4. KONSEP WILAYAH DALAM PENGERTIAN TERITORI MAUPUN KANDUNGAN SUMBER DAYA (RESOURCES) DI DALAMNYA.

KEBIJAKAN PUBLIK  CONSIST A WEB OF DECISIONS AND ACTIONS THAT ALLOCATE VALUES – David Easton  A PROJECTED PROGRAM OF GOALS, VALUES AND PRACTICES – Laswell & Kaplan  ESSENTIALLY A STANCE WHICH, ONCE ARTICULATED, CONTRIBUTED TO THE CONTEXT WITHIN WHICH SUCCESSION OF FUTURE DECISIONS WILL BE MADE – Friend Cs.  A SET OF INTERRELATED DECISIONS... CONCERNING THE SELECTION OF GOALS AND THE MEANS OF ACHIEVING THEM WITHIN A SPECIFIED SITUATION... – Jenkins  A PURPOSIVE COURSE OF ACTION FOLLOWED BY AN ACTOR OR SET OF ACTORS IN DEALING WITH A PROBLEM OR MATTER OF CONCERN – J.E. Anderson

GELOMBANG PERUBAHAN PERADABAN Dudley Lynch & Paul L.Kardis 1.PERADABAN AGARIS 2.PERADABAN INDUSTRI 3.PERADABAN INFORMASI 4.PERADABAN PRODUKTIVITAS 5.PERADABAN IMAJINASI 6.PERADABAN ???

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK  IS FINDING OUT WHAT GOVERNMENTS DO, WHY THEY DO IT, AND WHAT DIFFERENCE IT MAKES  POLICY IS A PRESCRIPTIVE AS WELL AS DESCRIPTIVE ACTIVITIES  MICHAEL HILL : IN THE PUBLIC DOMAIN, MANAGE- MENT TAKES PLACE WITHIN A FRAMEWORK OF PUBLIC DEBATE, CHARACTERIZED BY CONFLICT- ING VALUES AND INTERESTS, PUBLIC CHOICES, PUBLIC ACCOUNTABILITY AN A POLITICAL ENVIRONMENT

ORIENTASI KEBIJAKAN PUBLIK  THE FUNDAMENTAL PROBLEMS OF MAN IN THE SOCIETY  dan menuju...THE REALIZATION OF HUMAN DIGNITY IN THEORY AND FACT – Laswell  POLICY SCIENCES IS ESSENTIALLY FOR IMPROVEMENT OF THE HUMAN CONDITI- ON, AND INDEED, FOR AVOIDANCE OF CATASTROPHE – Drorr (1971)

1.MEREKA YANG MEMBUATNYA TERJADI; 2.MEREKA YANG MEMBIARKAN TERJADI; 3.MEREKA YANG TIDAK TAHU APA YANG TERJADI; John M. Richardson Jr. 1.PENGULANGAN MASA LALU; 2.PROYEKSI MASA KINI; 3.KREASI MASA DEPAN MASA LALU MEMBERI MODAL BUKAN SEKEDAR DIULANG. MASA KINI MENYEDIAKAN PIJAKAN, BUKAN UNTUK DIPROYEKSIKAN; MASA DEPAN MEMBERI HARAPAN, LEBIH BAIK DIWUJUDKAN/DICIPTAKAN.

PENAFSIRAN PENEMUAN PENGALAMAN DATA/INFORMASI A J A R A N / I D E O L O G I AGAMA BUDAYA/ADAT IPTEK

Karakteristik :  EFISIENSI (POLA KERJA DAN ORGANISASI YANG DIDESAIN BERDASAR SCIENCE);  SDM SEBAGAI FAKTOR DETERMINAN DIKEDEPANKAN;  PENDEKATAN KE SISTEM AN;  TEKNOLOGI PENDUKUNG UNGGULAN MANAJEMEN (Spt. TEKN. INFORM.);  TRANSPARANSI DALAM RANGKA PUBLIC ACCOUNTABILITY ;  MEMELIHARA DAN MEMPROMOSIKAN INCOME MASYARAKAT. TINGKAT KEMODERNAN SUATU MASYARAKAT PUNYA KORELASI POSITIF DENGAN TINGKAT INCOME : 1.PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR; 2.DITABUNG (SAVING); 3.INVESTASI; 4.PRODUKTIF.

AMERIKA SERIKAT “MENGAJARI” EROPA UNTUK MENGATASI KRISIS EKONOMI EROPA : AMERIKA SERIKAT “MENGAJARI” EROPA UNTUK MENGATASI KRISIS EKONOMI EROPA : 1.MEMPRODUKSI LEBIH BANYAK DARIPADA YANG DIKONSUMSI; 2.MENG-EKSPOR LEBIH BANYAK DARI PADA IMPOR; 3.MENGURANGI PELAYANAN PEMERINTAH; 4.PERTUMBUHAN HANYA MELALUI SUMBER 2 DALAM NEGERI TIAP NEGARA. 1.MEMPRODUKSI LEBIH BANYAK DARIPADA YANG DIKONSUMSI; 2.MENG-EKSPOR LEBIH BANYAK DARI PADA IMPOR; 3.MENGURANGI PELAYANAN PEMERINTAH; 4.PERTUMBUHAN HANYA MELALUI SUMBER 2 DALAM NEGERI TIAP NEGARA.

1.TIDAK ADA SESUATU YANG ABADI KECUALI PERUBAHAN ITU SENDIRI. 2.“IF YOU DON’T CHANGE YOU DIE” CK. Prahalad.

A CULTURE IN WHICH AN ORGANIZATION’S HIGHEST GOALS INFUSE THE WHOLE COMPANY, SO THAT EVERY ASPECT OF THE OPERATION BECOMES AN EXPRESSION OF THE VISION. (SUATU BUDAYA DENGAN MANA CITA-CITA TER- TINGGI SUATU ORGANISASI DAPAT MENJADI INFUS/KEKUATAN UTAMA BAGI SELURUH JAJAR- AN PERUSAHAAN, SEHINGGA SETIAP ASPEK OPERASIONAL MERUPAKAN PENGEJAWANTAHAN /EKSPRESI DARI VISI.) Kenneth H. Blanchard, Ph.D

1.KAYA TANPA KERJA; 2.NIKMAT TANPA NURANI; 3.ILMU TANPA KARAKTER; 4.SCIENCE TANPA HUMANITY; 5.BISNIS TANPA ETIKA; 6.AGAMA TANPA KORBAN; 7.POLITIK TANPA PRINSIP.

1.TERIMA KASIH ATAS PER- HATIANNYA; 2.MOHON MAAF JIKA ADA KATA-KATA YANG KURANG BERKENAN; 3.MOHON KRITIK DAN SARAN. G E N E R A L Sugiyanto, SH, MPA G E N E R A L Sugiyanto, SH, MPA