MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

Presentasi berjudul: "MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
SEMESTER GASAL 2012 Dosen: Ratri, SIP, MA STIA LAN JAKARTA

2 “Kebijaksanaan” dan Kebijaksanaan

3 Thomas R. Dye Anything a government chooses to do or not to do
Penekanan: Bahwa pembuat kebijakan adalah pemerintah Merupakan pilihan fundamental pemerintah (untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu)

4 Hugo Heglo “A course of action intended to accomplish some ends”
Penekanan Bahwa pembuatan kebijakan merupakan proses Berorientasi pada tujuan/goal

5 Harold Laswell “A projected program of goals, values and practices”
Penekanan: Program yang direncanakan Berlandaskan pada tujuan, nilai dan praktek

6 Publik vs. Negara?

7 (dalam strata kebijakan)
Pengertian Publik Publik Umum (dalam strata kebijakan) Masyarakat (dimensi lingkungan) Pemerintah (dimensi subyek)

8 Kebijakan Publik Charles O. Jones
“Behavioral consistency and repetitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems” Penekanan: Bahwa kebijakan bersifat dinamis Peran pemerintah yang besar Berkaitan denganpemecahan masalah publik

9 James Anderson “A purposive course of action followed by an actor or a set of actors in dealing with problem or matter of concern” Penekanan: Tindakan dilakukan oleh aktor kebijakan (tunggal atau jamak) Berkaitan dengan problem yang harus dipecahkan

10 Strata Kebijakan Kebijakan Umum Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Teknis

11 Kebijakan Umum Kriteria Bentuk Kebijakan Umum
Kebijakan menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik bersifat positif maupun negatif, meliputi keseluruhanwilayah atau instansi bersangkutan Kriteria Cakupan kebijakan luas Tidak berjangka pendek Strategi kebijakan tidak bersifat operasional Bentuk Kebijakan Umum Scope wilayah negara: UU, Perpres Scope daerah: Perda, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota

12 Kebijakan Pelaksanaan
Kebijakan menjabarkan kebijakan umum Bentuk kebijakan pelaksanaan: Scope pemerintah pusat: PP menjabarkan UU, Kepmen menjabarkan Keppres Scope daerah: Keputusan Kepala Dinas menjabarkan Perda/Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota

13 Kebijakan Teknis Kebijakan operasional ang berada di bawah kebijaksanaan pelaksanaan

14 Ciri Umum Kebijakan Memiliki tujuan Tidak berdiri sendiri
Refleksi dari apa yang dilakukan pemerintah Dapat bersifat negatif (melarang) atau positif (mewajibkan/menganjurkan) Berdasar atas hukum (memiliki kewenangan memaksa)

15 Unsur Kebijakan Tujuan kebijakan Masalah Tuntutan/demand
Dampak atau outcomes Sarana atau alat kebijakan