SIDANG UJIAN SARJANA PENY LUKMAN NIM 4.17.08.023 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN IJIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PANDUAN PENULISAN LAPORAN TEKNIS
Advertisements

oleh : Y. Joko Yulianto NIM : PROGRAM STUDI PGSD PENJAS
PERENCANAAN PROGRAM EKSTRAKURIKULER OLAHRAGA
AMALIA MARLIZA, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEPULUH PROGRAM UNGGULAN PUSKESMAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (Kasus Puskesmas Bendan Kecamatan.
“Analisis Efektivitas atas Pemungutan Pajak Hotel Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta.
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk
SETIYO WIDODO, PEMBINAAN PRESTASI SEPAKBOLA PADA SSB GARUDA PERKASA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010.
STATISTIK???.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FATKHIYATUL HIDAYAH, KEMAMPUAN DAERAH KOTA TEGAL DALAM PENYELENGGARAAN ONE STOP SERVICE.
YOAN DWIJAYA SETIAWAN, Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
USULAN PENELITIAN TESIS
KINERJA APARATUR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NANA MASYHURI SAIFUL, Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari.
Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”.
Adri Setiadi Unikom Bandung
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS
Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
OLEH: FITRIA WALLY NPM :
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
JUDUL PENELITIAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA KEJUARAAN DI KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROPINSI JAWA BARAT.
IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
Skripsi Judul Oleh : Dosen Pembimbing : Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu.
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENAGIHAN PAJAK BUMI Gustian Suroso
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Analisis Proses Implementasi Kebijakan
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBANTUAN KOMPUTER MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH DAN POWERPOINT UNTUK POKOK BAHASAN SEGITIGA DI KELAS VII SMP PROPOSAL.
PEMBUATAN Taufiq Ramadhan,
WEBSITE PERIJINAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA CIGANJUR MENGGUNAKAN Retno Triatun Putri for further detail, please visit
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PADJAJARAN TELEVISI (PJTV) BANDUNG TERHADAP MINAT PEMASANG IKLAN (Study Deskriptif Kuantitatif Mengenai Strategi Komunikasi.
DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (WITEL) LAMPUNG
Analisis Proses Implementasi Kebijakan
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN (Studi kasus: di Desa Nunuk Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan)
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA SMA PASUNDAN 3 BANDUNG
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Disusun Oleh : Siti Aisah
Oleh : Devita Futriana NIM
disusun oleh: Nona Liviana
Konstruksi Makna Sosialita Bagi Kalangan Sosialita Di Kota Bandung
REPRESENTASI MAKNA GALAU DALAM FILM RADIO GALAU FM
EFEKTIVITAS MAJALAH INTERNAL ‘AntarKita’ DI PT
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS
SKRIPSI FAJAR MUTAQIN NIM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Daya Tarik Isi Pesan www. coca-colamatil. co. id oleh Humas PT
REPRESENTASI EKSPLOITASI PEREMPUAN INDONESIA DALAM IKLAN PONDS WHITE BEAUTY “PEREMPUAN SELALU INGIN YANG TERBAIK” (ANALISIS WACANA SARA MILLS TENTANG.
KONSEP DIRI HIJABERS DI KAMPUS NON MUSLIM DI KOTA BANDUNG (Studi Deskriptif Tentang Hijabers dalam Menjalin Interaksi di Lingkungan Kampus Non Muslim)
Diajukan untuk menempuh ujian sarjana Universitas Komputer Indonesia
Pola komunikasi organisasi Komunitas the panasdalam (Studi deskriptif mengenai pola komunikasi organisasi the panasdlam melalui program trembesi dalam.
PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TINJAUAN ATAS KUALIFIKASI AUDITOR INTERNAL PADA PT
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DAYA TARIK ISI PESAN MAJALAH REL RUBRIK “MELANCONG”
Efektivitas Sosialisasi Visi dan Misi PT Gramedia Printing Group Bandung Terhadap Loyalitas Karyawannya Oleh, Edi Yahya
PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS
PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN 16 TENSES DALAM BAHASA INGGRIS BAGI SISWA-SISWI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KOTA BANDUNG BERBASIS PLATFORM ANDROID.
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN (PBBP2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA)
STRATEGI KOMUNIKASI TOUR LEADER CV. LAKSANA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
PROPOSAL PENELITIAN Oleh Ansar G2F PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
BULAN JANUARI - JUNI 2018 CAPAIAN HASIL KEGIATAN PROMKES PUSKESMAS BOJONGSARI.
Transcript presentasi:

SIDANG UJIAN SARJANA PENY LUKMAN NIM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN IJIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) PROVINSI JAWA BARAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN IJIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) PROVINSI JAWA BARAT PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2012 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2012

LATAR BELAKANG MASALAH  Pelaksanaan komunikasi antar aparatur yang masih terhambat dengan sarana fasilitas yang mendukung.  Terbatasnya sumber daya aparatur yang memahami perijinan transportasi umum maupun komputerisasi.  Kurangnya sumber daya fasilitas pendukung dalam pembuatan perijinan.  Belum tersusunya pembagian tanggung jawab yang merata antar aparatur dalam pembuatan perijinan. Dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat memiliki kendala yaitu :

RUMUSAN MASALAH 1.KUMONIKASI 2.SUMBER DAYA 3.DISPOSISI 4.STRUKTUR BIROKRASI

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN Implementasi Kebijakan menurut Edward III adalah : “Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy-such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”. (Edward III, 1980:1) Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam Implementasi Kebijakan menurut Edward III, yaitu : 1.Communications 2.Resources 3.Dispositions 4.Bereaucratic Structure

KERANGKA PEMIKIRAN Komunikasi Terciptanya Pelayanan Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Sumber Daya Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi Disposisi Implementasi Kebijakan

METODE PENELITIAN Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, untuk memberikan gambaran dan mempelajari dari tingkah laku manusia khususnya mengenai implementasi kebijakan pembuatan surat keputusan ijin trayek dan kartu pengawasan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat Teknik Pengumpulan Data : 1. Studi Pustaka 2. Studi Lapangan a. Observasi b. Wawancara Teknik Penentuan Informan Purposive sampling (berdasarkan pertimbangan peneliti dan keterkaitan dengan objek penelitian). Teknis Analisis Data pada penelitian ini yaitu: (1) Data Reduction, (2) Data Display dan (3) Conclusion Verification.

1. Komunikasi Transformasi Kejelasan Konsistensi HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Proses komunikasi antar aparatur yang berlangsung dalam pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi antar aparatur maupun dengan masyarakat pemohon ijin melalui perangkat media komputer kurang maksimal, dikarenakan tidak semua aparatur maupun masyarakat memahaminya. Kejelasan penyampaian informasi antar aparatur dengan masyarakat cukup baik, dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Konsistensi, kebijakan yang dibuat sudah konsisten dan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

LANJUTAN Sumber Daya S.D.M S.D Informasi S.D Anggaran S.D Fasilitas Sumber daya manusia yang tersedia belum banyak yang dapat menguasai komputerisasi dan tidak adanya staf khusus komputerisasi di Bidang Perhubungan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan perekapan data pemohon ijin. Sumber daya anggaran, yang tersedia sudah mencukupi untuk melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan pelaksanaan perijinan tersebut. Sumber daya informasi sudah jelas dalam pelaksanaannya. Sumber daya peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaannya belum mencukupi khususnya untuk penambahan mesin printer untuk mencetak Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP. 2.

LANJUTAN Disposisi Penempatan Aparatur Penempatan Aparatur Kewenangan Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat sudah dikatakan baik dan dapat dilihat dari: pemahaman dan pendalaman, pemahaman dan pendalaman aparatur di bagian Bidang Perhubungan yang tinggi untuk menunjang terlaksananya implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP. Staffing birokrasi atau pengangkatan birokrat sudah cukup baik dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang wajib diikuti oleh aparatur. Kewenangan di BPPT Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan tugas seksi-seksi bagian masing-masing dan setiap seksi-seksi bertanggung jawab atas tugasnya dan telah dilaksanakan dengan cukup baik. 3.

LANJUTAN Struktur Birokrasi Standar Operasi Fragmentasi Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Baratsudah berjalan dengan baik dengan adanya penghargaan ISO dan Standard Operating Procedures (SOP) yang dijalankan oleh aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab terjadi dan sesuai dengan bagiannya masing-masing, namun masih adanya pembagian tugas yang kurang jelas penempatanya. 4.

KESIMPULAN Secara keseluruhan implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup baik meskipun memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. 1.Lebih ditingkatkan lagi komunikasi antar aparatur maupun aparatur dengan masyarakat dengan melakukan liburan bersama. Lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat dengan cara turun kelapangan. 2.Perlu ditambahnya SDM yang berkualitas dan fasilitas yang diperlukan. 3.Perlu dipertahankan sikap antar aparatur maupun aparatur kepada masyarakat. 4.Pertahankan ISO yang telah didapat dengan menjalankan SOP yang telah dibuat sesuai aturan. 5.Perlu kejelasannya dalam pembagian tugas antar aparatur. 1.Lebih ditingkatkan lagi komunikasi antar aparatur maupun aparatur dengan masyarakat dengan melakukan liburan bersama. Lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat dengan cara turun kelapangan. 2.Perlu ditambahnya SDM yang berkualitas dan fasilitas yang diperlukan. 3.Perlu dipertahankan sikap antar aparatur maupun aparatur kepada masyarakat. 4.Pertahankan ISO yang telah didapat dengan menjalankan SOP yang telah dibuat sesuai aturan. 5.Perlu kejelasannya dalam pembagian tugas antar aparatur. SARAN