WIJIYATI SMA NEGERI 1 DEPOK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
Advertisements

Politik Luar Negeri Indonesia
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
GEOPOLITIK BAB 8.
Elsa Widya lestari Hubungan Internasional dan organisasi Internasional
Wawasan Nusantara.
Pajak Bumi dan Bangunan
PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL AKIBAT PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL DGN KETENTUAN HUKUM LAIN.
KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
Politik Luar Negeri Indonesia
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Hubungan Luar Negeri oleh Daerah
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
PERANAN DEPLU DALAM RANGKA KERJASAMA HUKUM ANTAR NEGARA
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
Wawasan Nusantara.
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
PENGERTIAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
GLOBALISASI DAN HUBUNGAN INTERNATIONAL
PENGERTIAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI
YURISDIKSI NEGARA IKANINGTYAS, SH.,LLM.
HUBUNGAN INTERNASIONAL
HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
Hukum Perbankan.
Rasional Pengembangan Kurikulum 2013
19/05/2018 Pend. Kewarganegaraan
Pengertian, Asas dan Prinsip Koperasi
PENGERTIAN, BATASAN DAN ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL & HUBUNGAN INTERNASIONAL
(UN Peacekeeping Operation)
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
GEOPOLITIK (Wawasan Nusantara)
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
DIPLOMASI KEBUDAYAAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN
Perjanjian Internasional Kelas 2 SMK Mandiri-Bekasi 2010
BAB 9 GEOSTRATEGI (Ketahanan Nasional)
KEBIJAKAN PENATAAN PERTANAHAN DALAM HAK PAKAI
Nurul Afifah Rizqi A / A Pendidikan Akuntansi
Kisi-kisi soal USNN PPKN SMA
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
PENGERTIAN, BATASAN DAN ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL
Assalamualaykum.
Bab 1 Karakteristik Koperasi
Prodi Magister Keperawatan
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Pendidikan Kewarganegaraan
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
Peran Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional Kelompok 6 1.DINDA APRILLA PRATIWI 2.DESI ERIKA 3.EDO SUSANTO 4.QOLBIYAH KHOIRUNNISA 5.SAHVIRAH.
A.B. Mutiara Kerangka Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mengacu KKNI Rumpun Ilmu Informatika & Komputer A.B. Mutiara.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
PENGERTIAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI
PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
CIVIC EDUCATION Rabiatul Adawiyah, M.Pd. Pendidikan Kewiraan UU N0.2 Tahun 1989 Alasan tidak relevan: a.Pola dan praktek pembelajaran yang indoktrinatif.
SEMESTER GENAP PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN Kompetensi Dasar :
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Transcript presentasi:

WIJIYATI SMA NEGERI 1 DEPOK HUBUNGAN INTERNASIONAL WIJIYATI SMA NEGERI 1 DEPOK

PENGERTIAN Pengertian Dasar Hukum Pentingnya HI Faktor HI Asas-asas HI Hubungan antar bangsa dalam segala aspek yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional suatu bangsa Pengertian Dasar Hukum Pentingnya HI Faktor HI Asas-asas HI Sarana H I REMSTRA HI Charles A Mc.Clelland Studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi UU No. 37 Tahun 1999 Setiap kegiatan yangmenyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau Warga Negara

DASAR HUKUM UUD 1945 pasal 11 dan 13 Pengertian UU No 37 Tahun 1999 Pentingnya HI Faktor HI Asas-asas HI Sarana H I

PENTINGNYA HI Pengertian Dasar Hukum Pentingnya HI Faktor HI Asas-asas HI Sarana H I A B NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG C NEGARA TERBELAKANG

FAKTOR HI FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL Pengertian NEGARA FAKTOR INTERNAL Kekhawatiran ancaman atas kelangsungan suatu negara akan kudeta atau subversi terhadap pemerintah FAKTOR EKSTERNAL Ketentuan Hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain Pengertian Dasar Hukum Pentingnya HI Faktor HI Asas-asas HI Sarana H I

ASAS-ASAS HI Pengertian Dasar Hukum Pentingnya HI Faktor HI Sarana H I ASAS-ASAS HUBUNGAN INTERNASIONALL ASAS TERITORIAL ASAS KEBANGSAAN ASAS KEPENTINGAN UMUM

SARANA-SARANA HI Departemen Luar Negeri Penetapan tujuan hubungan luar negeri Penetapan sifat hubungan luar negeri Kantor perwakilan diplomatik di negara lain Diplomat Landasan hukum internasional yang mengatur hubungan luar negeri Landasan hukum nasional yang mengatur hubungan luar negeri Lembaga-lembaga internasional Pengertian Dasar Hukum Pentingnya HI Faktor HI Asas-asas HI Sarana H I