Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Aplikasi RKAKL DIPA 2014.
LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
TATA CARA REKONSILIASI MELALUI
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Dokumen Sumber : SP2D yang diterbitkan Seksi Perbendaharaan
Pembukuan & LPJ Bendahara
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
Aplikasi SP2D 2013.
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
LAYANAN SEKSI BANK KPPN MALANG Malang, 23 Oktober 2014 INTEGRITAS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SILABI 2015 Sistem Pembukuan Bendahara Instansi
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
REVIEW BANK OLEH : RITA SUSILOWATI.
Sistem Aplikasi Rekonsiliasi Internal (SARI) SIMAK BMN dan SAIBA
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
Rancangan Sistem Usulan
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
REMINDER Surat Menteri Keuangan No.S.153/MK.05/2017 tgl 27 Pebruari 2017 kepada para Menteri Ketua Lembaga Negara tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
URGENSI BIMTEK SAIBA HOTEL KAISAR, 24 MEI 2018.
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Current Issue Penyusunan LKKL Tahun 2018
Menu/Modul SILABUN (sistem Laporan bendahara umum Negara)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN K/L TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DITJEN P2P DAN BADAN LITBANGKES
Transcript presentasi:

Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN

1. Rekon Pagu

Tanggal DIPA Satker diharapkan tidak menggunakan Tahun 2014 untuk tanggal dokumen DIPA Tanggal dokumen untuk DIPA awal menggunakan tanggal 1 Jan 2015

Tanggal & Nomor Revisi DIPA Sesuai dengan dokumen sumber Perbedaan karena SPAN mengikuti tanggal Upload DJA Rekon dianggap sama Bila di SPAN belum ada, Satker wajib membawa dokumen sumber

Tanggal & Nomor Revisi DIPA

Revisi POK Data di SPAN tidak ada, satker membawa dokumen sumber tetapi jumlah total pagu harus sama

2. Rekon Estimasi PNBP

Tanggal Dokumen Estimasi Satker diharapkan tidak menggunakan Tahun 2014 untuk tanggal dokumen Estimasi Pendapatan Tanggal dokumen untuk Estimasi Pendapatan awal menggunakan tanggal 1 Jan 2015

Akun Akun harus sama antara data SPAN dan SAI Untuk DIPA yang masih menggunakan akun lama, satker harus mengajukan revisi DIPA

3. Rekon Belanja

Gaji Januari 2015 Gaji Jan belum masuk data SPAN, satker agar mengirimkan ADK untuk rekon dengan aplikasi existing (nama file kppn_.........)

Ralat SPM Tgl menjadi beda karena di SPAN mengikuti tgl eksekusi ralat SPM, Satker tetap mengikuti dokumen sumber

4. Rekon Pengembalian Belanja dan PNBP Perbedaan rekon setoran pengbel/PNBP dimana data di SPAN tidak ada, hal itu karena isian dari Bank tidak lengkap sehingga data suspense. Satker dianjurkan untuk menggunakan MPN G2 untuk menghindari hal tsb. Satker melampirkan copy Surat Setoran dan hasil konfirmasi, apabila data di SPAN tidak muncul

4. Rekon Pengembalian Belanja dan PNBP Perbedaan rekon setoran PNBP karena kode program, kegiatan, output pada SPAN 000000 akan dianggap sama sepanjang akun, tanggal, no dokumen dan nilai setoran sama

5. Rekon Mutasi UP Perbedaan rekon mutasi UP dimana transaksi TUP dan UP PNBP yang tidak muncul pada data SAI, saat ini aplikasi SAIBA sedang dalam proses perbaikan

Catatan : Sanksi saat ini hanya dikenakan untuk LPJ Sedangkan untuk Rekonsiliasi sampai saat ini masih belum diterapkan menunggu petunjuk lebih lanjut