Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Paket B

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagaan 2010 PROGRAM KEGIATAN.
PENDIDIKAN KESETARAAN
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
IMPLIKASI STANDAR ISI BAGI PENGEMBANGAN KURIKULUM “SSN”
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Prinsip – Prinsip MBS.
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Aktivitas di R.LAB Ruang Perpustakaan. 1. Latar Belakang 1. Tenaga kerja yang kompetitif 3. Globalisasi 2. Agraris Industri 4. Devisa Negara.
Pusat kurikulum dan perbukuan Balitbang kemdikbud
A. KONSEP DESENTRALISASI PENDIDIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
RENCANA DAN PROGRAM SUBDIT KESEJAHTERAAN DAN HARLINDUNG
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter
UJIAN NASIONAL TAHUN 2013 SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan UUSPN 20 Tahun2003
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Membangun Unit Usaha dan Mitra Usaha
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
TERHADAP SMP MENUJU SNP
Widayanto Disampaikan pada Orientasi PPAI Propinsi Bali
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN RKS SSN 2010
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Jakarta Utara Oleh: Novandi Wahyu Jatmiko
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLIKASI STANDAR ISI BAGI PENGEMBANGAN KURIKULUM “SSN”
LPKS-Maimun Abdul Hanan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UJIAN NASIONAL TAHUN 2013 SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SMP TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan.
PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Bahan Kuliah DDP 2010/
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Tata Kelola Keuangan Sekolah
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Paket B Agung Sudjatmoko Konsultan Paket B, Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMP

Refleksi dan Peran Pembinaan Penyelenggaraan Paket B Kelembagaan Penyelenggara Paket B lemah Pemerintah Kab/Kota Penyelenggaraan pembelajaran belum terstandar Pemerintah Provisni Sarana dan prasarana lembaga penyelenggara terbadas Pemerintah Pusat Vlidasi peserta didik sangat sulit dan dukungan adm. lemah Masyarakat Marjinal Kuantitas dan kualitas mutu tutor terbatas dan kuran

Pembelajaran Akademik dan Keterampilan pada Program Paket B Ilmu pengetahuan TUJUAN Ujian Nasional Pend. Kesetaraan (UNPK) Melanjutkan ke jenjang lebih tinggi Bekerja & sekolah Berusaha mandiri & sekolah Program Paket B Kompetensi Akademik & Keterampilan Memberi bekal keterampilan untuk peserta didik paket B Keterampilan sesuai dengan potensi daerah Pembelajaran Keterampilan & Kewirausahaan

Komponen Pembentuk Kualitas Pembelajaran dan Mutu Lulusan Program Paket B Kurukulum 2013, Buku Ajar SMP & PBM Paket B Kulaitas Pembelajaran Tutor/pamong belajar Keaktifan peserta didik Sistem penilaian & evaluasi belajar Bahan dan media belajar Metodologi pembelajaran Sarana prasarana beajar Kepala SKB / Ketua PKBM

Konsep Dasar Pengelolaan Dan Pembelajaran Paket B No Bagian Konsep Dasar Kata Kunci 1 Pengelolaan Program Paket B Penataan dan pemantapan kelembagaan paket B Penerapan prinsip-prinsip organisasi (struktur, job discriptions, tata kelola administrasi, pengelola, tutor dan NST) Penerapan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan nonformal Pemenuhan sarana prasarana minimal pengelolaan lembaga Kemitraan, kemandirian, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan lembaga penyelenggara paket B sesuai dengan prinsip pengelolaan pendidikan dengan ciri kas nonformal 2 Pembelajaran Program Paket B Menyediakan bahan ajar Memiliki Tutor dan narasumber teknis (NST) yang kompeten Sarana prasarana minimal pembelajaran akademik paket B Melaksanakan pembelajaran sampai penilaian yang fleksibelitas, terstruktur, dan menjaga akuntabilitas paket B Sarana prasarana minimal pembelajaran keterampilan paket B Teknik pembelajaran yang kreatif, inovasi, kemitraan, kemandirian dan usaha mandiri lembaga/peserta didik Pengelolaan pembelajaran paket B yang kreatif, inovatif dan mandiri

Program Bansos Paket B Tahun 2014 No Kegiatan Sumber Rencana Anggaran Sasaran Peserta Didik Sasaran Lembaga 1 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Sasaran Khusus Pusat a. Lembaga Pemasyarakatan 600.000.000 600 PM b. Perlindungan dan Resos anak 250.000.000 250 2 Bantuan Pendidikan Keterampilan Program Paket B 8.000.000.000 8.000 3 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Lanjutan Tambahan Dana Dekon 4 Rintisan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B di Luar Negeri 1.500.000.000 1.500 5 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Dana Dekonsentrasi Provinsi

Kegiatan Perlombaan untuk Peningkatan Mutu Program Paket B 2014 Lomba Cerdas Terampil (LCT) Peserta Didik Paket B Bidang Akademik Lomba Kecakapanan Karya Keterampilan (LK3) Peserta Didik Paket B Bidang Keterampilan Lomba Karya Kreatifitas dan Inovasi (LK2I) Pembelajaran Tutor/Pamong Belajar Program Paket B

Terima Kasih