Direktorat anggaran daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
SOSIALISASI PELAKSANAAN SISTEM PERJALANAN DINAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Sesuai Perbup No : 59 Tahun 2011 Sukoharjo, 29 Februari 2012.
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Mempersiapkan Rapat dan Membuat Notula
KONSEP NILAI PEROLEHAN
PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
Rapat Kerja Fakultas Teknik Undip
MEMPROSES PERJALANAN BISNIS
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Rapat Kerja Universitas Hasanuddin
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
Cakupan PMK SBM TA 2014 PMK SBM terdiri dari 5 pasal Lampiran I
Format Pelaporan Konsultan ICT Depdiknas
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
Kaidah penggunaan akun dan standar biaya
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PMK 113/PMK.05/2012 DAN PER-22/PB/2013)
SYARAT-SYARAT SPJ.
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
PELATIHAN KURIKULUM 2013 TAHUN PELAKSANAAN PELATIHAN KURIKULUM TAHUN 2014 KETENTUAN UMUM JENIS PELATIHAN DAN SASARAN LOKASI PELATIHAN WAKTU PELAKSANAAN.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
RAPAT PEMBAHASAN PENGHEMATAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS KEMENKO PMK TA
Membuat lembar kerja sekretaris
Sektor Sosial Menu Utama.
Header TOR & RAB KEGIATAN… (Sesuai Tempat Terendah Tabel ini)
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
BEBERAPA KESIMPULAN PENELITIAN POK
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN & PM
SISTEM PENGELOLAAN DIKLAT, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KEPELAUTAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Kelompok Diskusi Kabid Program Persiapan Pelaksanaan IN-1
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
PENATAUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN PENELITIAN & PENGABDIAN
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
PERMASALAHAN YANG SERING MENJADI TEMUAN AUDIT
ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS VERIFIKASI PENYELENGGARA UNBK 2015/2016
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
RAPAT PANITIA PELAKSANA RAPAT ANGGOTA PENGDA IAKMI SULTRA
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN UN SUB RAYON 06
BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
Penyelengaraan koperasi sekolah Membentuk kepanitian koperasi sekolah
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENINGKATAN KOMPETENSI
RAPAT KOORDINASI DIKLAT PPAKP DAN P ABK BERBASIS E-LEARNING TAHUN 2011
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Kanwil DJPBN Daerah Istimewa Yogyakarta
KARYA INOVATIF PENYUSUNAN STANDAR. PEDOMAN, SOAL DAN SEJENISNYA
SATUAN AUDIT INTERNAL Universitas Pendidikan Indonesia
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (Perdirjen Perbendaharaan.
STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOPTN PENELITIAN
AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITAS RUMAH SAKIT MELIPUTI KEGIATAN: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI TERKAIT PENCEGAHAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.