Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Panduan Pelaksanaan Diklat/Bimtek
Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
BTN Housing Index Triwulan IV-2014.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Pengumpulan data dan kunjungan lapangan untuk menilai kemajuan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi 5-22 Juni 2017.
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Modul / Tatap Muka 14 KOLONIALISME IDEOLOGI EKONOMI,TEORI EKONOMI DAN
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
Aplikasi Pemetaan Mutu
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
Pengembangan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Kegiatan 6b Kajian dan Simulasi Penggunaan Modul GP Waktu: 14 JP
Lesson Learned 2015.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Pengalaman KAPAL Perempuan
HASIL PENELITIAN (8) Gambar 7 Peta Potensi Energi Angin Perairan Pantai Nusa Tenggara Barat (Tahun )
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Negara Kesatuan Republik Indonesia
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Program Pelatihan K-13 TA 2018
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL
Evaluasi Pendataan Semester Genap
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Utara Maluku Utara Kalimanatan Barat Kalimantan Tengah

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN 120 MENIT LOKAKARYA WDD SERI A PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

PENGANTAR (5’) Tujuan: Setelah sesi berakhir, peserta dapat: Menjelaskan pasal dan ayat dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang PUG Bidang Pendidikan Menetapkan pasal dan ayat dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang PUG Bidang Pendidikan yang memerlukan regulasi di Kabupaten/Kota PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

LANGKAH KEGIATAN Pengantar 5’ Diskusi Sub Kelompok 40’ Diskusi Kelompok 30’ Presentasi & Diskusi 20’ Refleksi & Penguatan 10’ RTL & Evaluasi 10’ PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

CURAH PENDAPAT Apakah yang Anda ketahui tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan? Berikan contoh PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

Setiap kelompok kabupaten / kota membagi materi dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 menjadi dua bagian yang kurang lebih sama Setiap Kabupaten / Kota dibagi menjadi 2 sub kelompok Setiap Sub kelompok mencermati materi Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 DISKUSI SUB KELOMPOK (25’) PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

Setiap sub kelompok mengidentifikasi dan mencermati pasal atau ayat yang memerlukan regulasi di tingkat Kabupaten / Kota disertai alasannya. Hasil diskusi tuliskan pada lembar kerja yang disediakan (LK 3) DISKUSI SUB KELOMPOK (lanjutan) PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

LK 3: PERMENDIKNAS NOMOR 84 TAHUN 2008 TENTANG PUG BIDANG PENDIDIKAN NoPasal/ayat yang perlu dibuat regulasi Alasan PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

DISKUSI KELOMPOK (30’) Setiap sub kelompok memaparkan hasil diskusi dalam satu kelompok Kabupaten / Kota (paparan 5’, masukan kelompok lain 10’) Memperbaiki hasil diskusi sub kelompok berdasarkan masukan sub kelompok lain (10’) sehingga diperoleh hasil kerja satu kelompok kabupaten / kota PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

PRESENTASI & DISKUSI (20’) Salah satu kelompok Kabupaten / Kota mempresentasikan hasil kerja kelompoknya (LK 3), sementara kelompok lain menanggapi / memberi masukan PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

REFLEKSI (5’) Peserta diminta untuk merenungkan hasil identifikasi Permendiknas sebagai bahan regulasi pendidikan di Kabupaten / Kota. Menyampaikan hasil renungan dalam Sidang Pleno. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

PENGUATAN (5’) Fasilitator memperkuat gagasan hasil diskusi kelompok tentang identifikasi Permendiknas. Fasilitator memperkaya gagasan kelompok. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

Melaksanakan PUG guna terselenggaranya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. INPRES NO. 9/ 2000 tentang PUG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

RTL (5’) Salah satu peserta menyampaikan RTL setelah berakhirnya sesi RTL fokus pada langkah yang akan dilakukan untuk dapat mewujudkan regulasi di tingkat Kabupaten / Kota berdasarkan hasil identifikasi pasal dan ayat pada Permendiknas 84 Tahun 2008 PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

EVALUASI SESI (5’) Evaluasi Setiap peserta mengisi lembar evaluasi yang telah disediakan panitia. Hasil lembar evaluasi diserahkan kepada Panitia. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

TERIMA KASIH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN