PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Advertisements

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
STRUKTUR BELANJA DAERAH
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Hubungan Antar Pemerintahan
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Klasifikasi dan jenis Penerimaan Belanja dan Pembiayaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
Universitas Negeri Semarang
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
RENCANA PEMBIAYAAN.
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
URGENSI SIPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYEMPURNAAN DATABASE SIPD Jawa Barat, September 2017 Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
APBN DAN APBD.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
APBN DAN APBD.
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SABDA) ISMAIL,S.H.I.,M.IP. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pameaksan Pamekasan, 21 Januari 2019 Disampaikan.
Transcript presentasi:

PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 SENIN, 3 DESEMBER 2013

pengertian APBD RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH DIBAHAS DAN DISETUJUI BERSAMA PEMDA & DPRD KEMUDIAN DITETAPKAN DENGAN PERDA DIGUNAKAN PEMDA SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS PENGELUARAN DANA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

ISU DAN PERMASALAHAN Pluralitas agama, suku dan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal sosial; Progres usaha pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan kesenjangan sosial; Penuntasan angka buta aksara dan putus sekolah; Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan; Kesenjangan pembangunan dipelosok terpencil; Upaya penegakan hukum dan belum maksimalnya kualitas pelayanan publik, Kualitas lingkungan hidup, dan Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas infrastruktur dasar.

12 PRIORITAS DAERAH Percepatan reformasi birokrasi; Pembangunan pendidikan; Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana; Pembangunan perdesaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; Pembangunan pertanian dalam arti luas; Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi; Pengembangan usaha perdagangan; Pengembangan investasi dan pembangunan ketenagakerjaan; Pembangunan pariwisata dan seni budaya; Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; Pembangunan infrastruktur; Pembangunan lingkungan hidup;

PRINSIP PENYUSUNAN RAPBD 2013 Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; Dilakukan secara transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang RAPBD; Melibatkan partisipasi masyarakat; Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

KOMPOSISI PENDAPATAN No URAIAN Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp)   PENDAPATAN 473.390.256.471,00 404.818.131.965,00 I Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29.536.775.000,00 35.285.969.506,00 pajak daerah 17.814.303.480,00 22.401.312.986,00 retribusi daerah 5.598.981.556,00 6.763.166.556,00 Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan 644.770.458,00 Lain-lain PAD yang Sah 5.478.719.506,00 5.476.719.506,00 II Dana Perimbangan 341.559.297.686,00 406.882.227.686,00 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 26.886.163.686,00 Dana Alokasi Umum 275.520.014.000,00 314.808.074.000,00 Dana Alokasi Khusus 39.153.120.000,00 65.187.990.000,00 III Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 33.722.059.279,00 31.222.059.279,00 DBH Pajak dari Prov dan Pemda lainnya 10.403.909.279,00 Dana Penyesuaian & Dana Otsus 20.818.150.000,00 Bantuan Keuangan Prov/Pemda lainnya 2.500.000.000,00

KOMPOSISI BELANJA No. URAIAN TA 2012 TA 2013 BELANJA 478.697.446.459,72 508.550.052.299,47 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 214.001.651.198,72 207.616.258.562,47   Belanja Pegawai 175.463.614.518,72 182.970.277.882,47 Belanja Hibah/Subsidi 5.756.058.000,00 2.675.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 17.644.980.000,00 7.380.000.000,00 Belanja Bagi Hasil Prov/Kab/Kota & Pemdes 400.000.000,00 Belanja Bantuan Keu pd Prov/Kab/Kota & Pemdes 13.232.380.680,00 13.190.980.680,00 Belanja Tidak Terduga 1.504.618.000,00 1.000.000.000,00 2 BELANJA LANGSUNG 264.695.795.261,00 300.933.793.737,00 23.876.834.101,00 38.951.738.950,00 Belanja Barang dan Jasa 82.829.353.757,00 94.349.486.245,00 Belanja Modal 157.989.607.403,00 167.632.568.542,00

PROPORSI BELANJA

PLAFOND ANGGARAN PER URUSAN PEMERINTAHAN KOMPONEN APBD 2013 TIDAK LANGSUNG LANGSUNG BELANJA 207.616.258.562 300.933.793.737 1. URUSAN WAJIB 198.074.636.562 275.886.971.037   1 Pendidikan 102.286.517.588 46.169.015.623 2 Kesehatan 13.122.922.631 32.667.880.600 3 Pekerjaan Umum 5.152.774.076 84.151.390.063 4 Perumahan Rakyat - 6.736.160.000 5 Penataan Ruang 1.200.375.000 6 Perencanaan Pembangunan 2.820.945.240 5.705.875.500 7 Perhubungan 3.948.121.902 7.144.096.300 8 Lingkungan Hidup 753.656.886 2.864.810.000 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 3.307.213.503 2.900.412.000 11 Pemb Perempuan dan Perlindungan Anak 319.987.500 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.696.116.000 13 Sosial 1.639.120.591 7.481.908.370 14 Tenaga Kerja 356.835.100 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.985.495.436 1.508.385.200 16 Penanaman Modal 234.274.000 17 Kebudayaan 608.700.000 18 Kepemudaan dan Olahraga 700.327.600 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.967.146.231 5.799.589.450 20 Otda PUM AKD, Prangkat Da, Peg & Persandian 55.839.508.618 62.639.274.331 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.554.615.416 3.548.428.900 23 Statistik 69.320.000 24 Kearsipan 84.868.600 25 Komunikasi dan Informatika 514.169.000 26 Perpustakaan 696.598.446 784.771.900 2. URUSAN PILIHAN 9.541.622.000 25.046.822.700 Pertanian 10.899.679.650 Kehutanan 1.795.038.500 Energi dan Sumberdaya Mineral 505.775.000 Pariwisata 2.171.957.400 Kelautan dan Perikanan 3.428.311.650 Perdagangan 5.763.108.000 Perindustrian 402.390.000 Transmigrasi 80.562.500 PLAFOND ANGGARAN PER URUSAN PEMERINTAHAN

Dari Rencana Pendapatan Daerah tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp. 473.390.256.471,00 dan Rencana Belanja Daerah sebesar Rp 508.550.052.299,47 maka mengalami asumsi DEFISIT sebesar Rp. 35.159.795.828,47 Di tutup dari asumsi SiLPA 2013 Rp. 36.159.795.828,47.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH