SKENARIO PROGRAM DIKLAT APARATUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
Advertisements

NILAI-NILAI & PERILAKU UTAMA KEMENTERIAN KEUANGAN
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
AGENDA SELF MASTERY MD. INTEGRITAS & WAWASAN KEBANGSAAN
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III
Etika Profesi Public Relations
BUDAYA kerja organisasi dan tangtangan pengembangan budaya organisasi
SEKRETARIS UTAMA BKKBN
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
ETIKA KERJA.
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
Etika Bisnis, Pedoman Perilaku dan Manajemen Resiko
ETIKA & TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL DALAM RANAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
ETIKA BERPERILAKU POLRI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN
Kepemimpinan, Etika dan Tanggung Jawab Sosial
ETIKA BISNIS purwati.
Kelengkapan peserta Diklat
PAKTA INTEGRITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Good Corporate Governance
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Pusat Pelayanan Teknologi
Pertemuan 3 Budaya Pelayanan.
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
KODE ETIK HAKIM ETIKA PROFESI (Materi 11) Dosen
Dosen Pengampu : Ali Hanafiah, SE. MM.
MENUMBUHKAN SIKAP PROFESIONALISME GURU SEKOLAH MINGGU BUDDHA
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
ETIKA PROFESI.
Pertemuan 2 ETIKA PROFESI.
BUDAYA DAN ETIKA Perubahan lingkungan semakin turbulen, sistem dan subsitem organisasi menjadi makin terbuka dan tingkat persaingan semakin ketat dan.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BUDAYA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
IMPLIKASI ETIK DARI TEKNOLOGI INFORMASI
Oleh : Ns. Lili Fajria.S.Kep, M.Biomed
ETIKA BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
BUDAYA KERJA ORGANISASI DAN MEMAHAMI POLA PIKIR ORANG
KONSEP ETIK PRAKTIK KEPERAWATAN
ETIKA PUBLIC RELATIONS
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
BUDAYA DAN ETIKA ORGANISASI (Pertemuan ke-13)
Etika Pelayanan Publik
Unggul Profesional Islami
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
Etika Bisnis, Pedoman Perilaku dan Manajemen Resiko
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PERAN, ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PSIKOLOG
BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
KONSEP DASAR KEWIRAUSAHAAN Oleh: Salsabil Zatil A.A, S.S.T., M.Kes.
“ PELATIHAN BUDAYA PERUSAHAAN “ DIVISI SDM “ Bagian Penguatan Budaya “
Transcript presentasi:

SKENARIO PROGRAM DIKLAT APARATUR Drs. Surjadi, M.Si SUPLEMEN SKENARIO PROGRAM DIKLAT APARATUR Drs. Surjadi,M.Si - Mind Setting PNS Drs. Surjadi,M.Si - Mind Setting PNS

REFERENSI Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri; Perturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik PNS; Peraturan Pemerintah nomo 101 Tahun 2000 tentang Diklat Aparatur; Reinventing Indonesia, Riant Nugroho, D., 2001; Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi, Djokosantoso Moeljono, 2006

PEMENUHAN KOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN ORGANISASI PEMERINTAH SKENARIO PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS (Suatu Pemahaman hasil analisis PP no. 101 Tahun 2000) PROGRAM DIKLAT PNS PEMBENTUKAN POLA PIKIR PNS PEMENUHAN KOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN KONSEP DIRI PNS KOMITMEN YANG TINGGI DALAM PELAKSANAAN TUGAS MEWUJUDKAN VISI & MISI ORGANISASI PEMERINTAH BUDAYA ORGANISASI

KONSEP DIRI PNS POLA PIKIR PNS BEKERJA BERDASAR KAIDAH KEILMUAN BEKERJA ADALAH IBADAH POLA PIKIR PNS BEKERJA SESUAI PER-UU-AN BEKERJA BERDASAR KAIDAH KEILMUAN BEKERJA SECARA PROFE -SIONAL SIKAP PERILAKU SESUAI NILAI-NILAI KEPATUTAN POSISI NETRAL

KONSEP DIRI PNS (Bekerja adalah Ibadah & Profesional) N.E.P.N IPTEK PER-UU JURDIL 3 T 3 K INDAH PERSAMAAN ADIL KEBEBASAN BENAR BAIK MORALITAS

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KEWAJIBAN NEGARA PENYEL. PEM. UMUM MELINDUNGI LANDASAN : NORMATIF DAN KEPATUTAN FUNGSI PELAYANAN TG. JAWAB PEMERINTAH MELAYANI MENGATUR PEMBANGUNAN

TANGGUNG JAWAB PNS TANGGUNG JAWAB DISIPLIN; TANGGUNG JAWAB PIDANA; (PP. 53 TAHUN 2010 & PP. 42 TAHUN 2004) TANGGUNG JAWAB PIDANA; (UU. 31/1999 jo. UU. 20/2001; UU 28/1999; KUHP) TANGGUNG JAWAB KEUANGAN (UU no. 17/2003 & UU 1 / 2004, PP No.58 / 2005)

LOYALITAS PEGAWAI LOYAL KEPADA PIMPINAN; LOYAL KEPADA TEMAN SEJAWAT; LOYAL KEPADA BAWAHAN; LOYAL KEPADA PELANGGAN / MASYARAKAT; LOYAL KEPADA ORGANISASI.

LOYALITAS KEPADA PIMPINAN : MEMBANTU PIMPINAN MELAKSANAKAN MISI ORGANISASI; MEMBERI MASUKAN YANG BENAR/YANG SEHARUSNYA DENGAN CARA YANG TEPAT, AGAR TIDAK TERJADI KESALAHAN DALAM PELAKSANAAN MISI (TELAAH STAF PARIPURNA).

MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI BUDAYA ORGANISASI DIBANGUN MELALUI PEMBENTUKAN “BUDAYA INDIVIDU”; MEWUJUDKAN BUDAYA INDIVIDU MELALUI PERUBAHAN “POLA PIKIR INDIVIDU”

BUDAYA INDIVIDU  BUDAYA ORGANISASI Sistem nilai yang diyakini & dipatuhi oleh seseorang secara konsisten, akan menjadi “Budaya Individu”; Apabila semua anggota organisasi secara konsisten meyakini & mematuhi sistem nilai yang “sama” maka sistem nilai itu akan menjadi “Budaya Organisasi”.

PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI BUDAYA ORGANISASI ADALAH SEMUA CIRI YANG MENUNJUKKAN KEPRIBADIAN SUATU ORGANISASI: KEYAKINAN BERSAMA, NILAI-NILAI DAN PERILAKU- PERLAKU YANG DIANUT OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI.

PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI “SISTIM NILAI YANG DIYAKINI OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI, YANG DIPELAJARI, DITERAPKAN DAN DIKEMBANGKAN SECARA BERKE-SINAMBUNGAN, BERFUNGSI SEBAGAI SISTEM PEREKAT, DAN DAPAT DIJADIKAN ACUAN BERPRILAKU DALAM ORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN”.

FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERILAKU ORGANISASI (Djokosantoso Moeljono, 2006) II RENCANA/ STRUKTUR/ SISTEM/ KEGIATAN FORMAL I BUDAYA ORGANISASI PERILAKU ORGANISASI IV LING-KUNGAN STABIL / KOMPETITIF III KEPEMIMPINAN

FUNGSI BUDAYA ORGANISASI Budaya mempunyai suatu peran pembeda antara organisasi yang satu dengan yang lain; Budaya organisasi membentuk suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi; Budaya organisasi memudahkan tumbuh berkembangnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual; Budaya organisasi meningkatkan kemantapan system social.

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE (Diadaptasi dari Djokosantoso Moeljono, 2006) GOOD GOVERNANCE DAPAT DIBANGUN MELALUI TERBANGUNNYA “BUDAYA ORGANISASI”; BUDAYA ORGANISASI PEMERINTAH YANG MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE MELIPUTI : 1. Integritas; 2. Profesionalisme; 3. Keteladanan; 4. Penghargaan pada SDM.

Budaya Organisasi ……… Integritas : bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kode Etik dan Peraturan yang berlaku; Profesionalisme : bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan dan kesempatan; Keteladanan : memberikan panutan yang konsisten, bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar;

(Diadaptasi dari Djokosantoso Moeljono, 2006) Budaya Organisasi ……… Penghargaan pada sumber daya manusia : merekrut, mengembangkan dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Sekaligus memperlakukan personil berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai, mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan, memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu maupun kelompok. (Diadaptasi dari Djokosantoso Moeljono, 2006)

SEKIAN & TERIMA KASIH