Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Pandangan Tentang Tantangan Penataan Ruang Kedepan
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
Kementerian PPN/Bappenas Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Penanggulangan Kemiskinan Bappenas 27 Februari 2014.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
“Grand Desain Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah”
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Direktur Pengembangan PLP
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Disampaikan oleh : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
PERMUKIMAN.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
PERAN KORKOT.
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Undang-Undang bidang puPR
Bahan tayang 3-4 Mei.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
RPJMN Bidang Tata Ruang
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA POSISI STRATEGIS BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Oleh: Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Contoh : Nama - Jabatan Jenni Wihartini – Kepala Grup Pemasaran Jakarta, 10 Desember 2014 BPJS Kesehatan

Agenda Amanat RPJP (Dalam RPJMN3) Keterkaitan RPJP, RPJMN, Nawacita, Agenda Bidang PMK dan Arah Kebijakan Strategis Capaian, Sasaran, dan Agenda Kedepan Urusan Keasdepan BPJS Kesehatan

KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT) Jangka Panjang: KELUAR DARI MIT Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun RT-RPJMN sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar dari MIT. Tidak boleh meleset masa 5 tahun kedepan. AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3): SDA, SDM, IPTEK. RT-RPJMN: 2015-2019 Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Polhukam Ekonomi Kesra Lingkungan Daerah Membutuhkan Comprehensif Reform Not BAU (out the box) Prinsip berkelanjutan Terpadu tidak sendiri- sendiri Pengelolaan SDA dan biodiversity -Kelautan Mitigasi adaptasi PI RB Tertib hukum Anti korupsi Demokrasi Stabilitas DN Tranfromasi Struktur Resiliensi Infrastruktur Inovasi Mutu SDM Kemiskinan Pemerataan -Employment BPJS Pemerataan SPM terpenuhi Urbanisasi Pelaksanaan Desentralisasi Delivery Mechanism Kerangka Pendanaan : APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan 3 Sumber: Bappenas

Keterkaitan RPJP, RPJMN, Nawacita, Agenda Bidang PMK dan Arah Kebijakan Strategis (1) Amanat RPJP (RPJM 3) Pengelolaan SDA Pengelolaan SDM Pemanfaatan IPTEK RPJM 3 -2015-2019 Memantapkan pembangunan secara menyeleuruh dengan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis: SDA yang tersedia SDM yang berkualitas Kemampuan Iptek Nawacita: 3:Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara….” 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Agenda PMK Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat Melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal Pembangunan Kependudukan dan KB Pembangunan Pendidikan, Indonesia Pintar Pembangunan Kesehatan,..Indonesia Sehat Arah Kebijakan Strategis: Memperkuat sistem perlindungan sosial; Meningkatkan kapasitas kelembagaan Meningkatkan ketersediaan layanan bantuan hukum Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan Akselerasi pemenuhan akses pelayanan KIA, Remaja dan Lansia Meningkatkan Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Memantapkan SJSN

Keterkaitan RPJP, RPJMN, Nawacita, Agenda Bidang PMK dan Arah Kebijakan Strategis (2) Amanat RPJP (RPJM 3) RPJM 3 -2015-2019 Nawacita: 3:4;5 Agenda PMK Arah Kebijakan Strategis: Pengembangan kawasan perbatasan; Pengembangan daerah tertinggal; Pembangunan perdesaan; Menjamin perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal; Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan;

ASDEP URUSAN JAMINAN SOSIAL Capaian Tersusunnya peraturan perundangan/regulasi substansi pokok terkait sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial Diresmikannya BPJS 31 Desember 2013 Beroperasinya BPJS Kesehatan 1 Januari 2014 Dilaksanakannya Program JKN 1 Januari 2014 Finalisasi regulasi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (JKK dan JKm, JHT dan JP) Sasaran Pengembangan SJSN untuk mencapai Universal Health Coverage sesuai UU SJSN dan UU BPJS Agenda Kedepan Tercovernya selutuh penduduk Indonesia pada bidang jaminan kesehatan tahun 2019; Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan Juli 2015

ASDEP URUSAN KOMPENSASI SOSIAL Capaian Percepatan penyaluran Raskin bulan November dan Desember 2014 dimajukan ke bulan Februari/Maret 2014 sebagai dampak bencana pada bulan Januari 2014 Business process review Prog. Raskin telah dilaksanakan dengan 3 opsi: memperkuat sistem yang ada; mendesain ulang Prog. Raskin; mendefinisikan ulang Prog. Raskin Sasaran 15.5 Juta RTSM Agenda Kedepan Penetapan Sistim Penanganan Pengaduan Raskin 2015 secara terintegrasi Penguatan kebijakan ulang Prog. Raskin untuk mencapai target kinerja 6T

TERIMA KASIH ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN PENCA DAN LANSIA Capaian ≤ 75.640 jiwa ≤51.420 jiwa . Sasaran 75.640 jiwa dari 2,3 juta penca/disabilitas (163.232 penca/disabilitas berat) dan 51.420 jiwa dari 2,8 juta lansia terlantar. Agenda Kedepan Koordinasi peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan Koordinasi pengembangan sistem dan tata kelola bantuan, layanan, dan rehabilitasi sosial yang lebih terintegrasi dan komplementer TERIMA KASIH

TERIMA KASIH ASDEP URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Capaian Sasaran Akses air minum layak 70% Sanitasi layak 60,5% Rumah Tangga Kumuh 10,1% Tingkat kepemilikan (kepenghunian) rumah 81,6% . Sasaran Masayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Agenda Kedepan Koordinasi kebijakan peningkatan akses air minum layak; Koordinasi kebijakan penyediaan sanitasi layak; Koordinasi kebijakan hak bermukim (rumah singgah, dan rumah sosial) bagi MBR perkotaan Koordinasi kebijakan peningkatan akses rumah swadaya; Koordinasi kebijakan penyediaan kampung deret / rumah susun (Tikor Rusun) TERIMA KASIH

TERIMA KASIH