University Center - UGM SAMBUTAN DEPUTI SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB Semiloka Konsultasi Publik Sinkronisasi Pelaksanaan UU ASN Dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, Desa, Pelayanan Publik, dan Administrasi Pemerintahan Jogyakarta, 25 Februari 2015 University Center - UGM

KEPADA YTH: Rektor Universitas Gajah Mada, beserta jajarannya; Gubernur Jawa Tengah, Bp. Ganjar Pranowo beserta jajarannya; Gubernur DI Yogyakarta atau yang mewakili; Para Pejabat Pusat dari Kementerian maupun Lembaga; Para Staf Khusus, Tim Ahli Menteri PANRB; Para Bupati/Walikota atau yang mewakili; Para Nara Sumber Direktur program Kermitraan dan Team Leader RtR-C Para Utusan dari Lembaga Mitra Pembangunan (DFAT, GIZ) Para Akademisi dari PT/Universitas, Profesional, LSM, dan Media Massa Panitia Penyelenggara baik dari KemenPANRB maupun RtR-C, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

3 PESAN JOKOWI-JK UNTUK REFORMASI BIROKRASI REVOLUSI MENTAL Perubahan mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya/kebiasaan dan perilaku) dari dilayani menjadi melayani; dari duduk dibelakang meja menjadi aktif turun lapangan;dari mental majikan menjadi pelayan. STOP PEMBOROSAN Gerakan penghematan nasional dengan menekan belanja yang tidak perlu / mendesak MORATORIUM Penghentian rekrutmen CPNS 3 PESAN JOKOWI-JK UNTUK REFORMASI BIROKRASI

9 QUICK WINS 100 HARI KERJA MENPANRB KAMPANYE NASIONAL REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PENYELESAIAN 6 RPP UU ASN (RPP MANAJEMEN PPPK, MANAJEMEN PNS, RPP GAJI & TUNJANGAN, RPP PENSIUN & THT, RPP DISIPLIN & PENILAIAN KINERJA, & RPP KORPS PEGAWAI ASN) & OPERASIONALISASI KOMISI ASN PENUNTASAN PERMASALAHAN KHUSUS REKRUTMEN ASN PENYELESAIAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENILAIAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK K/L PENILAIAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL EVALUASI TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA 225 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA EVALUASI 50 UNIT KERJA PELAYANAN PADA K/L DAN PEMDA YG TELAH MENCANANGKAN DAERAH BEBAS KORUPSI SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB TTG EFISIENSI & EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SARANA & PRASARANA KERJA INSTANSI PEMERINTAH

TERIMAKASIH

REFORMASI MANAJEMEN ASN SEBELUM UU ASN UU ASN ANJAB dan ABK dengan e-formation 1 Rumit dan membutuhkan waktu lama PENETAPAN KEBUTUHAN 2 Sistem registrasi On-line Seleksi menggunakan CAT Tidak transparan Membutuhkan waktu dan biaya besar PENGADAAN Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi open recruitment Diklat merupakan hak Mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi Rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi 3 PENGEMBANGAN 4 Berdasarkan SKP Penilaian 3600 PENILAIAN KINERJA Tidak obyektif Penilain 900 5 Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai Sanksi tidak tegas dan absensi dominan DISIPLIN

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA SEBELUM UU ASN UU ASN Berdasarkan kinerja 6 Masih berbentuk pengabdian periode tahunan PENGHARGAAN 7 Tidak mencapai kinerja Tidak berdasarkan capaian kinerja PEMBERHENTIAN Beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah 8 PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN Berdasarkan pangkat & golongan 9 JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA Semagatnya fully funded Pay as you go 10 Sistem Jaminan Sosial Nasional Bantuan HK Jaminan kesehatan masih minim (prosesnya berbelit dan kecil) PERLINDUNGAN

TIGO PESEN BAPAK JOKOWI-JK KANGGE REFORMASI BIROKRASI REVOLUSI MENTAL Ngowahi mind-set (pola pikir) lan culture-set (budaya/kebiasaan lan perilaku) saking bioso dipun layani dados melayani; saking lenggah wonten wingking mejo dados gumregah medak dateng lapangan; saking mental ndoro dados nggadahi mental melayani STOP PEMBOROSAN Gerakan penghematan nasional kanti coro nyudo belonjo ingkang mboten perlu utawi mendesak MORATORIUM Ngendeg rekrutmen CPNS TIGO PESEN BAPAK JOKOWI-JK KANGGE REFORMASI BIROKRASI