UITVORBAAR BIJ VOORRAAD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan
Advertisements

BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A
PELAKSANAAN PUTUSAN LEMBAGA PERADILAN (PERDATA) Oleh DR. Hj
UPAYA HUKUM Oleh YAS.
Disriani Latifah Soroinda, SH, MH, MKn
Putusan Arbitrase.
BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A
4/7/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR
Perihal Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu
Perihal Upaya-upaya Hukum
Pelaksanaan PUTUSAN (Eksekusi)
JENIS-JENIS LELANG.
PENGERTIAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Upaya Hukum Hukum Acara Perdata 4/10/2017
PENGADILAN NIAGA Teddy Anggoro.
ISTIMEWA ACARA M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
Hukum Acara Perdata Dalam Praktek Oleh YAS. Aqtor Sequitor Forum Rei-ps.118 HIR (1)Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup.
Sita Jaminan Beslag YAS.
BESLAAG/PENYITAAN/SITA
Praktek Hukum Perdata oleh Yoni A Setyono
Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
Kapita Selekta Hukum Acara Perdata
Disriani Latifah, SH, MH, MKn
UPAYA HUKUM Oleh YAS.
Pembahasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
HUKUM ACARA PERDATA Pengertian:
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
KESIMPULAN DAN PUTUSAN
PUTUSAN.
Disajikan oleh Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Praktek Hukum Perdata Oleh HETTY HASSANAH
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
UPAYA HUKUM.
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
PENGAJUAN GUGATAN.
SITA JAMINAN.
AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.Kn
PUTUSAN.
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
PUTUSAN HUKUM ACARA PERDATA.
EKSEKUSI.
Perihal Menjalankan Putusan Hakim (Eksekusi)
PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DAN EKSEKUSI
SURAT GUGATAN.
UPAYA HUKUM.
Hukum Acara Perdata.
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
HUKUM ACARA PERDATA.
JAWABAN MASUKNYA PIHAK KETIGA
Putusan Setelah pemeriksaan perkara selesai , MH mengumpulkan hasil pemeriksaan utk disaring mana yg penting & yg tdk penting,kmd menilainya apakah peristiwa.
Disriani Latifah, SH, MH, MKn
PENGERTIAN SITA JAMINAN
HUKUM ACARA PERDATA RAMDHAN KASIM, SH.MH.
Perihal Upaya-upaya Hukum
PENGAJUAN GUGATAN.
SURAT GUGATAN.
UPAYA HUKUM.
EKSEKUSI. PENGERTIAN EKSEKUSI M. Yahya Harahap Tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan.
PENAFSIRAN PERJANJIAN DAN ITIKAD BAIK PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
Macam – Macam Alat Bukti Hukum Acara Perdata Peradilan Agama
HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA
DALAM HUKUM ACARA PERDATA
PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)
PUTUSAN M.Hamidi Masykur.
Hukum Acara Perdata. Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli, 1.Prof.Dr.R.Soepomo dlm peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahan.
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
Transcript presentasi:

UITVORBAAR BIJ VOORRAAD PUTUSAN SERTA MERTA

PENGERTIAN (180 HIR) Adalah putusan yg dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak lawan mengajukan verzet, banding, kasasi. Dalam amar/dictum berbunyi : “Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi” Doktrin : Ps. 195 & 196 HIR serta Yurisprudensi MA No. 1043K/1971 : “Pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum yg tetap” Menurut Wiryono disebut putusan serta merta, karena begitu diputus, putusan tersebut bisa dieksekusi. Putusan yg inkracht : Putusan yg tidak bisa lagi diajukan verzet, banding Putusan banding yang tidak lagi diajukan kasasi Putusan kasasi, seketika menjadi inkracht

DASAR HUKUM 180 HIR : Ayat 1 : pengertian & syarat2 penerapan putusan ubv Ayat 2 : melarang pelaksanaan sandera berdasar ubv 191 Rbg = 180 HIR : memberi wewenang kpd hakim untuk menjatuhkan ubv meski putusan belum berkekuatan hukum tetap 54 RV : syarat2 ketentuan pemberian jaminan a/ ubv (dr P)  mengutamakan jaminan perorangan 55 RV : kebolehan ubv tanpa jaminan dlm hal ttt 56 & 57 RV : ubv pada tk banding

CARI !!! SEMA 13/1964 SEMA SEMA 5/1969 SEMA 3/1971 SEMA 6/1975

SYARAT YG HARUS DIPENUHI DALAM UBV (Ps. 180 (1) HIR ) : Ada surat otentik atau tulisan yg menurut UU boleh diterima sbg alat bukti. Atau apabila tidak yg otentik maka boleh surat dibawah tangan yg diakui. Ada putusan yg inkracht. Ada gugatan provisionil yg telah dikabulkan. Dalam sengketa hak milik.

SYARAT YG HARUS DIPENUHI DALAM UBV (SEMA 3/2000) : Memenuhi syarat putusan serta merta Harus minta ijin dahulu kpd ketua PT Harus ada borgtocht (jaminan)

PEMULIHAN KEMBALI UBV Yurisprudensi Putusan MA NO. 323 K/Sip/1968 : pemulihan dr phk 3 harus mell gugatan Kalau tergugat mau GR tdk masalah, tetapi kalau tergugat memaksa pemulihan scr fisik ??? Patokan hakim : Sepanjang barang masih utuh di tangan P, dpt langsung pemulihan tanpa proses gugatan Apabila barang sudah beralih kpd pihak 3, tp barang masih utuh, pemulihan harus mell gugatan pdt & pemulihan fisik harus dikabulkan. Kepentingan tergugat (tereksekusi) meski ditempatkan lebih kuat drpd kepentingan & kedudukan pihak 3. Masalah kerugian yg dialami phk3 mrpk tanggung jawab pdt penggugat semula kepada phk 3.