Penataan Wilayah Pertanian Agroindustrial Luh Putu Suciati

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SIKLUS PENATAAN RUANG PERENCANAAN TATA RUANG PEMANFAATAN RUANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Konsep wilayah Istilah wilayah, kawasan, daerah, regional, area, ruang dll sering bertukar pengertian walau masing2 memiliki bobot pemahaman yang berbeda Istilah kawasan pengembangan fungsi tertentu suatu unit wilayah, bisa terkait fungsi sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam dll Wilayah  unit geografis dengan batas2 tertentu dimana komponen wilayah (sub wilayah) saling berinteraksi. Komponen wilayah : biofisik alam, SD buatan, manusia dan bentuk2 kelembagaan. Batasan wilayah tdk selalu berarti fisik dan bersifat pasti namun dinamis & berubah-ubah

Kerangka Klasifikasi Konsep Wilayah

TANTANGAN PENATAAN WILAYAH Meningkatnya aglomerasi (pemusatan) perkotaan Masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian Penurunan luas hutan tropis sebagai kawasan resapan air Meningkatnya DAS yang kritis Seringnya kejadian bencana alam Rencana Tata Ruang Wilayah belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaran Penataan Ruang masih terbatas

Pertanian = perdesaan? desa dilihat dari 3 sudut pandang 1. Analisa statistik, desa adalah lingkungan yang berpenduduk kurang dari 2500 orang. 2. Analisa sosial psikologik, desa merupakan lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan serba informal. 3. Analisa ekonomik, desa adalah lingkungan kegiatan utama bidang pertanian.

WILAYAH PERTANIAN INDUSTRIAL PERLUNYA PENATAAN WILAYAH PERTANIAN INDUSTRIAL masalah polarisasi yang makin melebar antara desa dan kota, dan masalah terjadinya kecenderungan hubungan ekspolitastif kota terhadap desa Peran kota-kota terhadap perdesaan: bersifat parasitik atau bersifat sebagai pendorong? Terjadi hubungan dimana kota aktif mengeksploitasi desa. Perdesaan terjebak terlalu terspesialisasi pada satu komoditas pertanian atau sumberdaya alam (overly-specialized single crop or natural resource economies) untuk melayani perkotaan. Kebijakan yang tepat hanya dapat dirumuskan secara efektif jika dilandasi dengan pemahaman struktur hubungan (keterkaitan dan sistim aliran sumberdaya) perdesaan dan perkotaan Polarisasi kesenjangan

Tipologi Urban-Rural Linkages LINKAGES: any kinds of linkages, flow and interaction Lingkage  dapat diartikan sebagai bentuk keterkaitan baik berupa flow (Aliran) dan interaksi (interaction) yang dapat terjadi antara desa dan kota. Preston (1975): (1) Transfer of people and migration; (2) Flows of good, services and energy; (3) financial transfer (via trade, taxes and state disbursements); (4) transfer of assets: property rights, state investment; and (5) flow of information Rondinelli (1985): (1) physical, (2) economic, (3) technological, (4) population movement, (5) social, (6) service delivery, and (7) political

Tipologi Urban-Rural Linkages Douglass (1998): (1) orang/penduduk, (2) produksi, (3) komoditas, (4) modal dan (5) informasi. Pradhan (2003): (1) spatial/physical linkages, (2) economic linkages, (3) socio-cultural linkages, (4) Technological linkages, (5) Financial linkages, (6) Political linkages, (7) Administrative and Organization linkages, dan (8) Service delivery linkages.

Tipologi Urban-Rural Linkages Bentuk keterkaitan menurut Harris dan Harris (1984): Generatif: adanya sejumlah aliran surplus dari pusat pasar ke hinterland Eksploitatif/parasitik: pusat pasar berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya hintertland

Interaksi desa-kota

Meng-ubah Paradigma Perdesaan Definisi pertanian dalam arti sempit (on-farm) dapat dan telah menjadi “jebakan” bagi potensi perdesaan untuk berkembang secara optimal. Perdesaan tidak akan tumbuh berkembang jika tidak diiringi dengan pertumbuhan sektor sekunder dan tersier-nya secara memadai (off-farm dan non-farm) Di dalam rentang agribisnis, nilai tambah/ produktivitas yang dinikmati pelaku usaha sektor primer (on-farm) selalu terendah

Diperlukan strategi penataan ruang dan sistem perkotaan yang pro-desa Penyebab interaksi desa-kota yang buruk Menurut Rondinelli (1985): Terbatasnya jumlah kota-kota kecil menengah (desa-desa terlalu jauh dari sistem pusat pelayanan urban). Terbatasnya distribusi fasilitas dan pelayanan di antara kota- kota kecil menengah di wilayah perdesaan. Terbatasnya keterkaitan antar lokasi pemukiman di wilayah perdesaan. Diperlukan strategi penataan ruang dan sistem perkotaan yang pro-desa

Agropolitan (1) Konsep agropolitan : lahir sebagai respon dari munculnya ketimpangan desa-kota & kebijakan pembangunan yang bersifat urban bias dalam jangka pendek merugikan bagi perkembangan kawasan perdesaan dalam jangka panjang merugikan tata-kehidupan bangsa secara nasional Agropolitan adalah suatu konsep yang berbasis pada pengembangan suatu sistem kewilayahan yang mampu memfasilitasi berkembangnya kawasan perdesaan dalam suatu hubungan desa-kota yang saling memperkuat (rural-urban linkages)

agropolitan (2) Friedman dan Douglass dalam Rondinelli (1985) : suatu bentuk pendekatan agropolitan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 sampai 150.000 orang. Pradhan (2003), model agropolitan ini sebenarnya didasarkan pada pendekatan perencanaan pembangunan perdesaan di Cina yang diorganisasikan oleh Mao Tse Tsung pada awal tahun 1960-an.

Agropolitan (3) Menurut Friedman dan Weaver (1979) : 4 elemen pokok yang akan menentukan efektivitas dari pendekatan agropolitan Kondisi dasar yang menjadi prasyarat bagi realisasi pendekatan agropolitan: Batas wilayah yang selektif Penegasan hak-hak masyarakat perdesaan atau komunitas terhadap pemanfaatan asset-aset yang bersifat produktif Akses yang sama terhadap akumulasi dari kekuatan sosial

Agropolitan dlm UU 26/2007 ttg Penataan Ruang Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis

BENTUK-BENTUK Agropolitan di indonesia Agropolitan (umum): berbasis komoditas tanaman pangan, hortikultur, perkebunan dan peternakan Minapolitan: berbasis utama sektor perikanan a. Laut: perikanan tangkap & budidaya perairan laut b. Darat: budidaya air tawar Agro-marinpolitan: berbasis utama kombinasi kelautan dengan komoditas pertanian tanaman di kawasan pesisir/pulau-pulau kecil Kota Terpadu Mandiri (KTM): pengembangan agropolitan di kawasan transmigrasi Wanapolitan: berbasis utama sektor/komoditas kehutanan