Pengantar Partai Politik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PARTAI POLITIK.
Advertisements

KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.
PARTAI POLITIK.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
TIPOLOGI PARTAI POLITIK& SISTEM KEPARTAIAN
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
Pertemuan 6 PARTAI POLITIK
TIPOLOGI PARTAI POLITIK
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Beberapa Perspektif Sosiologi Politik
SISTEM POLITIK INDONESIA
Nunung Nasikhah ( ) Fahmi Setya Gana ( ) Ma’rifa Nurjanah ( )
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH SRI SETYO KUSUMAWTI UNIVERSITAS MPU TANTULAR PERTEMUAN 5 TGL 2013.
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
TIPOLOGI PARTAI POLITIK. Metode Klasifikasi A. Klasifikasi Katz dan Mair membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu : 1. Partai Elit. Partai jenis.
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
KEPARTAIAN DAN PEMILU DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
MEMBANGUN TRADISI PEMILU LUBER DAN JURDIL
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
BAB IX INTEGRASI NASIONAL
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
Partai Politik & Pemilu
Partai Politik dan Pemilu
PEMILIHAN UMUM.
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
SISTEM PEMILU.
Ideologi yang Berkembang di Dunia
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
KEKUASAAN DAN WEWENANG
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
Teori-teori Sosial (Social Theories)
Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia
2. Pengaruh Aspek Politik
Demokrasi.
SISTEM KEPARTAIAN.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
By : Ratnasari Fajariya Abidin
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
Kelompok 4: Syafiga Milla Ayu Kartika Ariska Tri Viky Eka Wardhani
PARTAI POLITIK (Kelas B)
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
Partai Politik di Indonesia
Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian
DEMOKRASI Antara KONSEP DAN REALITA.
SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA
Partai Politik.
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
PARTAI POLITIK.
NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
Sistem politik Karina Jayanti, M.Si.
Transcript presentasi:

Pengantar Partai Politik Bagian Pertama Hakikat Partai Politik

Demokrasi dan Partai Politik Penyangga demokrasi perwakilan yi. Menjalankan fungsi kedaulatan rakyat Alat perjuangan rakyat dan alat perjuangan untuk melanggengkan kekuasaan Instrumen utama rakyat untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik Mengubah sirkulasi elit politik dari tertutup menjadi terbuka. Parpol bagi pemerintah adalah alat pendengar sedangkan bagi warga masy. Parpol sebagai pengeras suara.

PARTAI POLITIK Organisasi manusia yg didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka pendek sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa

Defenisi Partai Politik Terdapat beragam defenisi partai politik. Defenisi Parpol yang menitikberatkan pada ideologi (Burke dan Reagan) Sebagai alat untuk mendapatkan akses pemerintahan (Epstein, Schlesinger, dan Aldrich) Sebagai desain instrumen mediasi dalam mengorganisir dan menyederhanakan pilihan (Downs, Key, dan Chambers)

Lanjutan.... Dari berbagai defenisi yang ada Partai Politik dapat didefenisikan sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai dan ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum. (Sigit Pamungkas,2012)

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 PASAL 1 Defenisi UU No. 2/2008 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 PASAL 1 Partai politik = “suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.

Gambar Parpol Peserta Pemilu 2014

Kelompok kepentingan Partai politik

Tujuan Partai Politik Berpartisipasi dlm sektor pemerintahan : mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah shg dpt turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau out put pada umumnya

Lanjutan… Berusaha melakukan pengawasan, beroposisi, thd perilaku, kebijakan, tindakan, para pemegang otoritas pemerintahan Berperan utk dpt memadu tuntutan-tuntutan yg masih mentah, shg parpol bertindak sbg penafsir kepentingan dg mencanangkan isyu-isyu politik yg dpt dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas

Peran Partai Politik Mewakili warganegara dalam politik Membentuk dan merekrut elit politik Merumuskan tujuan kolektif bg masyarakat Mengartikulasikan dan mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat Sosialisasi (pendidikan) politik bagi warga negara dan mobilisasi masyarakat agar terlibat dalam politik

Mengapa ini bisa terjadi?

Sistem Kepartaian Sistem kepartaian umumnya disebut berdasarkan jumlah partai politik yang ada di dalamnya : Sistem Satu Partai Sistem Dwi Partai Sistem Satu Partai Dominan (1,5 Partai) Sistem Multipartai

Sistem Satu Partai Di negara-negara sosialis : Mis. Partai Komunis Uni Soviet (alm) mengendalikan dan mengarahkan semua lembaga politik dan hampir semua segi kehidupan masyarakatnya. Sarana utk menguasai negara, masyarakat dan ekonomi dan utk menjamin bhw semua organ yg di ‘bawah’ tunduk pada yg ‘atas’ adalah dengan membentuk sistem nomenklatura , yaitu bhw semua jabatan tertinggi diduduki oleh pejabat-pejabat yg harus lulus “LITSUS” partai Di negara-negara yg baru merdeka : partai yg muncul dari perjuangan kemerdekaan umumnya mengandalkan seorang pemimpin kharismatik

Sistem Dwi Partai Tiga Kriteria Walaupun ada sejumlah partai kecil, hanya dua partai yg memperoleh dukungan suara dan kekuatan parlemen yg cukup untuk berkuasa dan membentuk pemerintahan Partai yg memenangkan suara terbesar itu mampu membentuk sendiri pemerintahan (umumnya berdasarkan mayoritas dlm parlemen); sedangkan yg lain bertindak sbg oposisi Kekuasaan pemerintahan dipegang secara bergantian diantara kedua partai; keduanya punya peluang untuk memenangkan pemilu, sedangkan oposisi berfungsi sbg ‘pemerintah yg sedang menunggu giliran’

Sistem Satu Partai Dominan (Satu Setengah Partai) Ada beberapa partai yg bersaing dalam pemilu, tetapi hanya satu partai mayoritas yg terus-menerus muncul sebagai pemenang (LDP Jepang, Partai Kongres India, Golkar Indonesia)

Sistem Multipartai Terjadi kompetisi lebih dari dua partai sehingga mengurangi kemungkinan pemerintahan partai tunggal dan meningkatkan kemungkinan pemerintahan koalisi Keunggulan : menciptakan kondisi bagi ‘check and balance’ di dalam pemerintahan dan mendorong timbulnya debat, konsiliasi dan kompromi diantara partai-partai. Proses pembentukan koalisi dan dinamika upaya mempertahankan koalisi membuat partai-partai yg berkuasa harus menjamin akuntabilitas, dlm bentuk sikap tanggap terhadap berbagai kepentingan yg berbeda

Lanjutan Kelemahan : sulit membentuk koalisi kalau pemilu tidak menghasilkan satu partai yg cukup kuat utk membentuk pemerintahan sendirian, maka akan terjadi negosiasi, yg dapat berlangsung lama sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan

Lanjutan… Pemerintahan koalisi yg terbentuk mungkin gampang retak dan tidak stabil, karena masing-masing anggota koalisi sibuk dengan penyelesaian pertikaian, tidak punya cukup waktu utk menangani pengelolaan pemerintahan Kecenderungan kearah moderasi dan kompromi dpt berarti bhw sistem multi partai justru akan didominasi oleh ‘politik centrist’ shg tdk dpt memunculkan alternatif ideologi yg jelas. Politik koalisi cenderung diwarnai oleh negosiasi dan konsiliasi, demi menemukan platform atatu pijakan yg sama; akibatnya perpolitikan tdk didasarkan pd keyakinan dan prinsip yg jelas

Lanjutan… Hal tsb akan membuat partai menanggalkan kebijakan dan prinsip yg dianut demi mengejar kekuasaan, cenderung memberi tempat istimewa pada partai ‘centrist’ dan kepentingan ‘centrist’.

Partai dan Stabilitas Politik Stabilitas politik tergantung dari polarisasi ideologi yg dianut partai-partai Multipartai + polarisasi ideologi yg tinggi = instabilitas politik Multipartai + polarisasi ideologi yg rendah = stabilitas politik

TIPOLOGI PARTAI POLITIK ASAS DAN ORIENTASI = partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. KOMPOSISI DAN FUNGSI ANGGOTA = partai politik massa/lindungan dan partai politik kader. BASIS SOSIAL DAN TUJUAN = Partai politik yang anggotanya berasal dari lapisan sosial dalam masyarakat (kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah). Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kepentingan tertentu (petani, buruh, dan pengusaha). Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu; Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu.