EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

Oleh: Prof. Slamet PH. MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D.
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PERENCANAAN.
PERENCANAAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD
EDS/M-RKS/M-RKTS/M-RKAS/M
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD
PENYUSUNAN RK TK.
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Strategi Pembangunan Nasional:
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
Dasar – Dasar Perencanaan
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
Tujuh Standar Keselamatan Pasien
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS).
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Disajikan oleh. KOMAR HIDAYAT
Transcript presentasi:

EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP 197006302008102001 NO. UJIAN: 020/UD EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP 197006302008102001 NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN JATINANGOR 2015

MATERI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL PEMATERI: Yayan, SE., M.Si., Ph.D.

APA YANG INGIN DICAPAI DALAM PERENCANAAN Membuat keputusan dibuat untuk masa depan Berhak melakukan antisipasi dari suatu keputusan Menyediakan arah dan tujuan Meyediakan kerangka kerja yang terintegrasi Identifikasi ancaman dan kesempatan dan mengurangi resiko Memfasilitasi pengendalian manajerial

MANFAAT PERENCANAAN Menghasilkan usaha yang terkoordinasi Mengurangi ketidakpastian dan mendorong para pimpinan untuk melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan menyusun tanggapan yang tepat Meminimalkan pemborosan dan tindakan yang tumpang tindih. Sebagai standar atau sasaran dalam kegiatan pengendalian

TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarrang,antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional Politik Teknokratik Partisipatif Atas-bawah Bawah-atas

Asas Perencanaan Pembangunan Nasional Kepastian Hukum Tertib penyelenggaraan negara Kepentingan umum Keterbukaan Proposionalitas Profesionalitas Akuntabilitas

TAHAPAN PERENCANAAN Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah Rancanganm Rencana Kerja Dep/Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana RPJP Nas dengan UU dan RPJP Daerah dengan Perda RPJM dengan Peraturan Presiden/Kepala Daerah RKP/RKPD dengan Peraturan Presiden/Kepala Daerah Pengemdalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kerja

SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT SEKIAN DAN TERIMA KASIH