BEBERAPA KESIMPULAN PENELITIAN POK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO
Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
CONTOH PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
(RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA)
Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011
Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
Menuju Sistem Penganggaran Baru
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Kaidah penggunaan akun dan standar biaya
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
PMK No. 104/PMK.02/2010 Tanggal 19 Mei 2011
Home Office And Branch Relationships
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
Rapat di dalam kantor (di luar jam kerja)
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI DALAM AUDIT PNBP PADA INSTANSI PEMERINTAH
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
RUANG LINGKUP REVIU RKA-K/L
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
Kelompok Diskusi Kabid Program Persiapan Pelaksanaan IN-1
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
INFORMASI PELATIHAN SMP
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN EVALUASI-DIRI
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
Sistem Informasi Perencanaan dan
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
pengisian substansi usulan pengisian substansi usulan dapat dilakukan sebagai berikut. Mengunduh file template substansi usulan.
KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

BEBERAPA KESIMPULAN PENELITIAN POK Bekasi, 28 - 30 Mei 2015

Honorarium untuk kegiatan Pemantauan Status Gizi dibuat dalam bentuk tim dapat ditempatkan pada akun 521213 dengan unit cost sesuai SBM Tahun 2015 Dana dekonsentrasi diperuntukkan untuk kegiatan yang membantu pencapaian program kementerian di daerah. Untuk kebutuhan operasional (administrasi perkantoran) adalah tanggung jawab Pemerintah daerah, termasuk untuk membayar honor pramubhakti bila diperlukan. Oleh karena itu akun 521111 tidak direkomendasikan dialokasikan pada dana dekon.

Honor yang dapat diberikan pada kegiatan pelatihan : a. Honor Penceramah b. Honor Pengajar Note : tidak diperkenankan untuk honor nara sumber Pemberian honor nara sumber agar direalisasikan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, efektifitas dan efisiensi.

Penggandaan buku modul : Jika hanya untuk cetak dan akan digunakan untuk kegiatan di Dinkes Prop dapat menggunakan akun 521211 Penggandaan yang akan diserahkan ke Pemda/masyarakat dapat menggunakan akun 526115 Penggunaan honor output kegiatan (521213), diberi kan untuk pembayaran honor untuk pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output tertentu, diper-untukkan untuk tim yang melibatkan lintas program dan atau Lintas sektor.

Penyelenggaraan Paket Meeting Penggunaan fasilitas hotel/villa milik non pemerintah dapat dilaksanakan dengan kriteria sesua Permenpan RB No 6 Tahun 2015 (mis urgensinya tinggi, lebih efektif/mudah dijangkau oleh peserta dll sesuai ketentuan) (524...) Penggunaan sarana pemerintah : Jika sarpras pemerintah sudah memiliki tarif untuk paket meeting dapat digunakan akun 524 Jika belum maka dapat dipisah untuk akomodasi dan konsumsi. Konsumsi ditempatkan pada akun 521211. Akun akomodasi disesuaikan dengan kebutuhan

Pelaksanaan Revisi Revisi lingkup kewenangan KPA dapat dilaksanakan sebelum DIPA selfblocking dan atau refocusing diterima. Karena proses revisi DIPA sdh tinggal menunggu persetujuan DJA, disaran kan agar Dinkes Propinsi melaksanakan revisi POK setelah DIPA selfblocking diterima