EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP 197006302008102001 NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
SIMULASI PENYUSUNAN RBA UNIT KERJA ITB
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
TARGET KINERJA REKTOR UNPAD
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD
EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD
EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesi Universitas Sarswati Bali
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pemerintah Kota Surabaya
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Renstra Unpad dan Transformasi PTN BH
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
PANDUAN PROKER DIREKTORAT SDM TERPUSAT TAHUN 2017
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Dokumen SPMI Universitas Brawijaya 2017
PERJANJIAN KINERJA.
AKUNTABILITAS KINERJA
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
Akreditasi Institusi.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN JATINANGOR 2015

MATERI PERENCANAAN, ANGGARAN, DAN SISTEM INFORMASI PEMATERI: Drs. Agus Safari, M.Si. Dra. Suhaeni, M.Si.

RENCANA STRATEGIS UNPAD 1. Periode 2007 s.d Penataan Sistem Manajemen dan Baku Mutu Organisasi 2. Periode 2012 s.d Peralihan Kemandirian melalui Pelayanan dan Riset Bermutu 3. Periode 2017 s.d Peralihan Daya Saing Regional 4. Periode 2022 s.d Peralihan Daya Saing Internasional

RENSTRA UNPAD Visi Universitas Riset dan Pelayanan Bermutu Misi 1 Menyelenggarakan institusi unggul yang profesional dan akuntabel Misi 2 Menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan pengguna

Renstra Unpad Misi 3 Menyelenggarakan riset kelas dunia bebasis keunggulan lokal Misi 4 Membentuk insan akademik berbudaya lokal dan nasional dalam keragaman budaya internasional

Sejak tahun 2015 Universitas Padjadjaran berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi: Program Kegiatan Target Kinerja Anggaran

FUNGSI RBA Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satker PK BLU Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satker PK BLU Dokumen yang Menggambarkan proyeksi keuangan satker PK BLU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) Di dalam RKA terdapat: Keluaran (output) Komponen input sebagai tahapan untuk mencapai output Akun belanja (belanja honor, belanja barang, belanja modal, dll. Detail belanja (belanja barang: bahan habis pakai, konsumsi, fotokopi, dll)

KETENTUAN UMUM Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur Keluaran (output) adalah barang /jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program. Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari personil (SDM), barang modal termasukperalatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa sumber daya. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja/program dan kegiatan yang telah direncanakan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

POKOK-POKOK PENGATURAN Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

PEMANFAATAN PENETAPAN KINERJA Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Menilai keberhasilan organisasi.

PENGUKURAN KINERJA Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

SEMOGA BERMANFAAT SEKIAN DAN TERIMA KASIH