KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Advertisements

Hukum Internasional Kelautan

Organ Pokok Perserikatan Bangsa-bangsa

Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional

Hukum Laut Indonesia.

KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM

MEKANISME HAM PBB.

AZAS-AZAS HUKUM INTERNASIONAL

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN

PENDAHULUAN SEJARAH PAJAK DI INDONESIA Sebelum Abad XV

NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI

Mahkamah Pengadilan Internasional

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Yurisdiksi negara dalam Hukum Internsional

1 Anggota: Nirsya Fitri2003/42083 Isra Wahyuni2003/42955 Erna Sriyenti2003/42934 Elna Saputri2006/73731 Lusi Roziana A2006/73704.

Hukum Internasional.

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal UNCLOS 1982

Pembagian Wilayah Laut

LANDAS KONTINEN.

RUANG LINGKUP KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB III NEGARA DAN KONSTITUSI

Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.

KETENTUAN UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara

menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL

HUKUM LAUT INTERNASIONAL hukum udara dan luar angkasa

Pertemuan 13 Otonomi Desa.

HUKUM PERTAMBANGAN MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H..

Pertemuan 13 Otonomi Desa.

YURISDIKSI NEGARA IKANINGTYAS, SH.,LLM.

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup

OLEH: IIM IBRAHIM NUR, M.AK.

Etty R. Agoes Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

PERUNDANGAN BENCANA di INDONESIA

Sistematika Pelaporan Studio II : Perencanaan Kota

HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

HUKUM INTERNASIONAL KEDAULATAN NEGARA PERTEMUAN XVIII & XIX

ZONA MARITIM & GARIS PANGKAL

BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017

TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.

Pengantar Hukum Tanah.

Tugas Presiden sebagai Kepala Negara

Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4

KONFERENSI KODIFIKASI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

LETAK, JARAK VERTIKAL & HORIZONTAL GEOGRAFI INDONESIA

KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

wilayah negara kesatuan republik indonesia

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

ORGANISASI INTERNASIONAL. Organisasi Internasional adalah badan hukum yang didirikan oleh dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan.

Geopolitik Indonesia/Wawasan Indonesia Jodi Adam ( ) Fiolincia ( )

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan

Organisasi Internasional Fungsi Organisasi Internasional

SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM

AGENDA KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DI BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2018 Pulau Karimata 1.

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

BAB 2 MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL BERBANGSA DAN BERNEGARA Meylita Hadiaty, S.Pd.

TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan.

Transcript presentasi:

KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL Pasal 1 UNCLOS 1982 Kawasan adalah dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional

KAWASAN DASAR LAUT Kawasan Dasar laut Nasional Kawasan Dasar Laut Internasional Kedua kawasan tsb dipisahkan dengan batas wilayah territorial laut atau Zona Ekonomi Eksklusif

Potensi Mineral Aluminium, 43 milyar ton = kebutuhan dunia untuk 20.000 tahun Mangan sebanyak 350 milyar = kebutuhan dunia untuk 400.000 tahun Tembaga, 7,9 milyar ton=kebutuhan dunia untuk 6.000 tahun Zirconium, 1 milyar ton=kebutuhan dunia untuk 100.000 tahun Nikel, 14,7 milyar ton=kebutuha dunia 150.000 tahun Kobalt, 5,2 milyar ton=kebutuhan dunia 200.000 tahun Molibdenum, ¾ milyar ton=kebutuhan dunia untuk 30.000 tahun

PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND Usulan Avid Pardo (duta besar Malta untuk PBB) dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1967 Bahwa dalam dasar samudera (lautan) tergandung kekayaan alam (mineral) yg melimpah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia

KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL (BAB XI KONVENSI HL 1982) Kawasan dasar Laut Internasional dan kekayaan alam yg terkandung didasar laut dan tanah dibawahnya merupakan warisan bersama umat manusia (psl.136), konsekwensinya : 1. Tidak satupun negara dpt menuntut kedaulatan atau hak ber daulat di kawasan dasar laut internasional. 2. Tidak satupun negara boleh melaksanaan kepemilikan atas salah satu bagian atau sub bagian di kawasan tsb. 3. Semua kegiatan di kawasan dasar laut internasional dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

INTERNATIONAL SLABED AUTHORITY (Otorita dasar laut internasional) bagian 4, psl 156 – 185 KHL1982 Pengelolaan dasar laut internasional dilakukan oleh sebuah Badan Otorita internasional. Semua negara secara ipso pacto adalah anggota. Badan ini berkedudukan di Jamaika. Struktur badan otorita terdiri atas : Badan utama, satu majelis, satu Dewan dan Sekretariat. Pengaturan keuangan otorita meliputi sumber dana yg didpt dari : Iuran anggota, dana-dana yg diperoleh dari kegiatan di kawasan, dari perusahaan2, pinjaman serta sumbangan sukarela.

KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL Prinsip Common Heritage of Mankind Warisan bersama seluruh umat manusia Tidak Ada Kedaulatan Negara Tidak Ada Yurisdiksi Negara ISBA (INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY)

Badan-Badan Otorita Majelis ( 159 KHL ) Dewan ( 161 KHL ) Komisi Perencanaan Ekonomi Komisi Hukum dan Teknis ( 163 KHL ) Sekretariat ( 166 KHL ) Perusahaan ( enterprise ( 170 KHL ) )