Agenda 1 Kerangka Analisis LK Pemerintahan 2

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
STRUKTUR BELANJA DAERAH
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
AKUNTANSI TRANSFER.
Akuntansi Keuangan Menengah 1
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI UNTUK MANAJER
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
Penyusunan anggaran kas
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
Alat analisis laporan keuangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN KOREKSI KESALAHAN
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
Matkul: AKPD Pertemuan 13:
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN KEUANGAN Budi Sulistyo.
Pendapatan dan Belanja
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
LAPORAN KEUANGAN By Muhammad Luthfi, M.Si.
Penyusunan anggaran kas
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
REGULASI KEUANGAN NEGARA
Transcript presentasi:

CA REVIEW Pelaporan Korporat Pertemuan 12 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Agenda 1 Kerangka Analisis LK Pemerintahan 2 Kerangka Horisontal dan Vertikal Analisis Rasio 3

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Analisis dilakukan untuk membaca dan memberikan makna informasi dalam LK Pemerintahan sehingga menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Analisis dapat dilakukan dengan beberapa teknik: Perbandingan antar tahun Perbandingan antar entitas Analisis trend Analisis common size Analisis Rasio

Laporan Keuangan Pemerintah Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan

Komponan LK Daerah 1. Pendapatan Daerah. a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a) Pajak Daerah b) Retribusi c) Lain-lain PAD yang sah b. Dana Perimbangan a) Bagi Hasil Pajak b) Bagi Hasil Bukan Pajak c) Dana Alokasi Umum d) Dana Alokasi Khusus e) Dana Darurat c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2. Belanja / Beban  Pegawai, barang, transfer, modal, subsidi, bansos, bunga

Analisis LK Analisis Rasio LK Pemda tidak dapat disamakan dengan rasio LK Perusahaan karena komponen dan jenis laporan berbeda. Beberapa rasio yang menganalisis Neraca seperti likuiditas, solvabilitas dapat dilakukan namun seringkali rasio ini kurang memberikan makna bagi Pemerintah karena pengeluaran Pemerintah didasarkan pada Anggaran. Rasio yang dilakukan secara detil atas Laporan Realisasi Anggaran lebih banyak digunakan karena kinerja Pemerintahan lebih banyak difokuskan pada anggaran.

lanjutan Realisasi Penerimaan PAD Pendapatan Asli Daerah a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman b) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efektifitas = Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah

lanjutan DSCR = x 100% Total (pokok angsuran+bunga+ biaya pinjaman) c) Rasio Aktifitas : Debt Service Coverage Ratio (PAD+DAU) - BW) DSCR = x 100% Total (pokok angsuran+bunga+ biaya pinjaman) d) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah RPPAD Xn – RPPADX n-1 Rasio Pertumbuhan = x 100% RPPAD X n-1 e) Rasio Kontribusi Jumlah pajak dan retribusi daerah Rasio kontribusi = Jumlah PAD (tahun yang sama)

A Soal 1 Berikut termasuk komponen laporan keuangan pokok, kecuali: Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan A

Soal 2 Berikut termasuk prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, kecuali: Nilai historis Realisasi Konsistensi Dapat dibandingkan D

Soal 3 Basis yang dianut dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah basis kas, akan tetapi Laporan Arus Kas (LAK) berbeda dengan LRA dalam hal: a. penyajian transaksi non anggaran b. penyajian belanja c. penyajian pendapatan d. penyajian pembiayaan. A

Soal 4 Dalam kasus bencana alam di DIY, bagi setiap keluarga yang rumahnya roboh akan diberikan ganti rugi Rp 30 juta. Ganti rugi ini dapat diakui pemerintah sebagai kewajiban jika... DPR/DPRD telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan Kontraktor melakukan perbaikan rumah yang roboh Pembayaran langsung ke korban bencana Semua benar D

Soal 5 Berikut ini merupakan peristiwa yang memerlukan koreksi kecuali: a. kesalahan pencatatan aset b. kelebihan pembayaran belanja c. kesalahan pencatatan utang jangka panjang d. kesalahan berulang   D

Soal 6 Pemkot Makassar lebih membayar honor seorang pegawai terlalu besar pada bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp 500.000. Kepada yang bersangkutan diminta mengembalikan pada bulan Januari 2011, tetapi sampai laporan keuangan tahun 2010 selesai disusun belum ada dikembalikan tersebut, karena pegawai yang bersangkutan sedang tugas belajar. a. Dicatat sebagai pengurang belanja b. Dicatat sebagai pendapatan lain-lain c. Dicatat sebagai piutang lain-lain d. Tidak dicatat, karena belum dibayar D

Soal 7 Pemprov DKI memberikan restitusi pajak daerah kepada Hotel Aryaduta sebesar Rp 26.000.000, terhadap kejadian tersebut akan dicatat dengan: a. Menambah belanja barang b. Mengurangi piutang pajak c. pengurang pendapatan pajak daerah d. menambah subsidi C

Soal 8 Laporan Keuangan Konsolidasian dilakukan oleh: a. Entitas Akuntansi b. Entitas Pelaporan c. Entitas Akuntansi dan Pelaporan d. Entitas Badan Layanan Umum B

C Soal 9 Komponen Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. b. Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. c. Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. d. Neraca BLU, Neraca BUMN, Laparan Realisai Anggaran BLU dan Catatan atas Laporan Keuangan. C

Soal 10 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dilakukan dengan cara: Disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Disajikan secara terpisah dari laporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan sudah tergabung dalam laporan keuangan konsolidasian yang berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Semua salah C

martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com Akuntan Profesi untuk Mengabdi pada Negeri TERIMA KASIH Dwi Martani 081318227080 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com http://staff.blog.ui.ac.id/martani/