TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Data dan Informasi Kesehatan
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
HASIL DISKUSI KELOMPOK II
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK
KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALAT KESEHATAN
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
Up Date Terbaru Peraturan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
Peraturan Perundang-undangan
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
SISKESDA ( SISTEM KESEHATAN DAERAH )
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
Sistem Kesehatan Nasional
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Sektor Kesehatan 1. Surat Ijin Bidan ( SIB ) 2. Izin Perawat
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
Pekerjaan Kefarmasian
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA MADIUN
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
KEBIJAKAN PENGENDALIAAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYONGSONG SJSN Oleh: Drg. Arianti Anaya, MKM Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Oleh:
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
Transcript presentasi:

TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan Rapat Konsultasi Teknis Program Obat Publik dan Perbekkes Solo, 20 – 23 Mei 2015

DUKUNGAN AKSESIBILITAS OBAT DAN VAKSIN BAGI PROGRAM KESEHATAN FORNAS PEMILIHAN / SELEKSI PERENCANAAN PENGADAAN DISTRIBUSI PENGGUNAAN MONITORING & EVALUASI TATA KELOLA OBAT-VAKSIN TERPADU RKO POR Good Prescribing Practice Good Pharmacy Practice LP-LPO e-logistic Good Distribution Practice Good Storage Practice

KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT UU No. 23 Thn 2014 ttg PEMDA KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT PELAYANAN DASAR Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SDM KESEHATAN PEMBERDAYAAN MASY. UPAYA KESEHATAN FARMASI, ALKES, MAKANAN KETERSEDIAAN OBAT: Pusat: Obat dan Vaksin Program Nasional Pemda: Obat esensial

Pembagian Urusan: Upaya Kesehatan PEMERINTAH PUSAT Pengelolaan UKP rujukan nasional/lintas daerah prov Pengelolaan UKM nasional dan rujukan nasional /lintas daerah prov. DAERAH PROVINSI Pengelolaan UKP rujukan tk daerah prov/lintas kab/kota Pengelolaan UKM daerah prov dan rujukan tk daerahprov/lintas kab/kota DAERAH KAB/KOTA Pengelolaan UKP kab/kota dan rujukan tk daerah kab/kota Pengelolaan UKM daerah kab/kota dan rujukan tk daerahkab/kota

UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yg dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dlm bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan didukung oleh sumber daya kesehatan Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yg dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sesuai UU 23 Th 2014 yang terkait Alkes dan PKRT No Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/kota 1 Sediaan Farmasi, Alat Kesehata dan Makanan Minuman a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional. b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan Kesehatan. a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

Diperlukan penjelasan yang rinci Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sesuai UU 23 Th 2014 yang terkait Alkes dan PKRT No Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/kota Sediaan Farmasi, Alat Kesehatandan Makanan Minuman d. Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. e. Pengawasan post-market kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. Diperlukan penjelasan yang rinci

Pembinaan dan Pengawasan

MENU DAK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN Penyediaan Obat dan Perbekkes Pembangunan Baru/Rehabilitasi IF dan/atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota c. Pembangunan Baru/Rehabilitasi IF dan/atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi Menu: Biaya distribusi dari IF Kab/Kota ke Puskesmas (?)

Diperlukan Regulasi yang rinci Pemanfaatan Dana Kapitasi di FKTP Pemda: Dukungan Dana Operasional, a.l. untuk Obat Regulasi Pengadaan Regulasi Pengelolaan Keuangan Regulasi Kefarmasian Diperlukan Regulasi yang rinci

Monitoring Obat Publik Sebelum Tahun 2015 Monitoring Penggunaan Obat Generik Monitoring Ketersediaan Bimtek Monitoring HO Tahun 2015 Monitoring Obat Publik Monitoring Terpadu Monitoring Harga Obat Untuk memperloeh data harga obat generik dan nama dagang Referensi HPS e-Catalogue Keluhan e-Catalogue % Ketersediaan Obat dan Vaksin % IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar Bimtek

e-Logistik e-Yanfar e-PBF e-Report e-Monev Sipnap Integrasi sistem Informasi di Lingkungan DJ Binfar & Alkes e-Logistik e-Yanfar e-PBF e-Report e-Monev Sipnap

Dukungan Obat dan Perbekes TL: …………. Percepatan Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Gizi Buruk di 9 Prov Prioritas Dukungan Obat dan Perbekes TL: ………….