PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

Advertisements

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPA Kuasa Pengguna Anggara

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.

Pembukuan & LPJ Bendahara

TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG

Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.

MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR

PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014

Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP DENGAN SISTEM INFORMASI BATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PELAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN

II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KONVERSI DATA APLIKASI DPP DAN GPP 2015 UTK SATKER PILOT PROJECT

Jukops aplikasi dpp & gpp

RAPAT KOORDINASI TRIPARTID

Pembiayaan Pembangunan

SOSIALISASI TTG PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN TNI

Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas

REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN

PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN

Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :

MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN

Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,

Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD

BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

PAPARAN Inspektur Wilayah III

ADMINISTRASI PENGELOLAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC

Perbendaharaan Negara

Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Chapter 3 Perbendaharaan Negara

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.

Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI]

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK

(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)

Gaji Dan Tunjangan Pegawai

Direktorat Pelaksanaan Anggaran 26 Februari 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK

2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT

MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.

Aplikasi Gaji KPPN Terpusat

APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.

Direktorat Pelaksanaan Anggaran 27 Juni 2019

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019

Transcript presentasi:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PPABP Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP Adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggungjawab utk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.05/2012 TTG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKAPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PENGESAHAN/TTD Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK Daftar Perubahan data pegawai ditandatangani PPABP.

Tugas & TanGGung JaWaB PPABP ujian, pembebanan pd MA yg disediakan, dan perintah pembayaran tagihan-tagihan atas beban belpeg dlm rangka pelaks. APBN; laksanaan pembayaran belpeg; selenggaraan penatausahaan belpeg; kelolaan database yg berhubungan dgn belpeg; pengendalian pengelolaan adm.belpeg; pelaporan pengelolaan adm.belpeg; dan penyelesaian kerugian negara yg timbul sbg akibat kesalahan dan/atau kelalaian dlm pengelolaan administrasi belpeg.

BELANJA PEGAWAI Belanja Pegawai adalah kompensasi thdp pegawai baik dlm bentuk uang/barang, yg hrs dibayarkan kpd pegawai sbg imbalan atas pekerjaan yg telah dilaks. dlm rangka duk tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

gaji Gaji Anggota TNI/PNS Kemhan adalah Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada gaji yang diterima oleh Anggota TNI/PNS Kemhan yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan.

APLIKASI DPP/GPP Aplikasi Daftar Pembayaran Penghasilan (Aplikasi DPP) utk pengelolaan administrasi belanja pegawai anggota TNI di lingkungan Satker Kemhan dan TNI serta KPPN Aplikasi Gaji PNS Pusat (Aplikasi GPP) utk pengelolaan administrasi belanja pegawai PNS Pusat.

REKON PPABP = KPPN Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data kepegawaian yg telah direkam o/ satker melalui Aplikasi DPP/GPP dgn data kartu Was BelPeg Perorangan anggota TNI/PNS Kemhan pd KPPN bdskan dokumen sumber.

MEKANISME ADMINISTRASI BELPEG PPABP SATKER PPSPM ADK SPM BELPEG 1 SERVER KPPN WIL 2 Data Base KEMKEU SERVER 3 Data Base UO TNI AL DISKUAL SERVER DISINFOLAHTAL BACKUP DATA Data Base 4