Masnur Marzuki, SH, LLM masnur_marzuki@yahoo.com Ilmu Negara Masnur Marzuki, SH, LLM masnur_marzuki@yahoo.com.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MENGANALISIS HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
Advertisements

BAB IV – BENTUK & SISTEM PEMERINTAHAN
by. NANIK PRASETYONINGSIH
BENTUK NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA.
PANCASILA 12 DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
HUKUM TATA NEGARA HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN WEWENANG.
Pasal 18 UUD 49 dan Pasal 18, 18A dan B (Amandemen)
NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
Bab 5 DEMOKRASI Apa itu demokrasi dan demokratisasi
TIPE, BENTUK DAN SUSUNAN NEGARA
BENTUK NEGARA & BENTUK PEMERINTAHAN
DEMOKRASI: PRINSIP-PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Substansi Konstitusi Negara
KONSEP KEBAIKAN BERSAMA
DEMOKRASI DI INDONESIA
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Klasifikasi Negara Masnur Marzuki.
UPAYA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Demokrasi, Kewenangan dan Legitimasi
KONSTITUSI DAN NEGARA HUKUM
DEMOKRASI INDONESIA EVY SOPHIA, S.Pd.,MMSI.
BENTUK-BENTUK PEMERINTAH DAN BENTUK-BENTUK NEGARA
DEMOKRASI INDONESIA EKA YULI ASTUTI , S.H., M.H.
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Pemerintahan.
Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Bentuk dan Dasar Negara Indonesia
SISTEM KONSTITUSI.
Tipe-Tipe Negara Hukum
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
BENTUK NEGARA BENTUK PEMERINTAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan Dan Sistem Pemerintahan
Hukum tata negara Pengantar ilmu hukum.
KONSEP NEGARA Oleh Ali Usman.
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI
Hakikat Bangsa dan Negara
KONSTITUSI MATERI MUATAN KONSTITUSI KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN KONSTITUSI KLASIFIKASI KONSTITUSI.
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
SUSUNAN (BENTUK) NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
Negara dan Sistem Pemerintahan
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
Negara dan Sistem Pemerintahan
BENTUK-BENTUK PEMERINTAH DAN BENTUK-BENTUK NEGARA
HUKUM TATA NEGARA.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Ilmu Negara “DEMOKRASI DAN TIPE DEMOKRASI MODERN”
PENGERTIAN NEGARA.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Pancasila Masnur Marzuki.
BENTUK NEGARA BENTUK PEMERINTAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8.
LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; DPR & DPD
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
DEMOKRASI Pengertian Sejarah Demokrasi Jenis Demokrasi/ Tipe Demokrasi
Kedaulatan.
PERLEMBAGAAN MALAYSIA MGD 2113
Pendidikan Kewarganegaraan BAB 4
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.
Transcript presentasi:

Masnur Marzuki, SH, LLM masnur_marzuki@yahoo.com Ilmu Negara Masnur Marzuki, SH, LLM masnur_marzuki@yahoo.com

Klasifikasi Negara Hans Kelsen Kriteria; Sifat Mengikatnya UU dan Sifat Keleluasaan Penguasa Mencampuri Kehidupan WN Berdasarkan kriteria pertama; A. Maximum Laws and Minimum Freedom (Heteronom). B. Minimum Laws and Maximum Freedom (Autonom) Berdasarkan Kriteria Kedua: A. Limitasi Kebebasan Maksimum dan Kebebasan Individu Minimum (Totaliter) B. Limitasi Kebebasan Minimum dan Kebebasan Individu Maksimum (Liberal)

Klasifikasi Negara R.M Mac Iver Bentuk Negara atau Pemerintahan bersifat Dinamis jadi tidak kekal. Ada 2 macam sistem klasifikasi negara; A. A tri partite classification of state B. A bi partite classification of state A. Siapa pemegang kekuasaan jumlah pemegang kek. dan sifat pemerintahannya B. Sifat hubungan

Klasifikasi Negara Maurice Duveger “…selalu akan ada perbedaan orang yang memerintah dan yang diperintah…” Maka rupa dari perbedaan umum keduanya itulah yang disebut Tata Negara. Kriteria: Bagaimanakah sifat relasi atau hubungan antara penguasa dengan rakyat yang diperintah yang berhubungan dengan cara pemilihan kepala negara.

M. Duveger I. Rakyat tidak dilibatkan dalam memilih Ka. Negara  A. Perebutan Kekuasaan B. Sistem Keturunan C. Kooptasi D. Pengundian E. Pengangkatan II. Rakyat dilibatkan dalam pemilihan Kepala Negara  Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan III. Sistem Kombinasi (transisi dari autokrasi ke demokrasi).

Klasifikasi Negara Harold J. Laski “..inti organisasi negara adalah hubungan rakyat dengan undang-undang..” I. Rakyat dilibatkan dalam membuat UU (demokrasi) II. Rakyat sedikitpun tidak dilibatkan dalam membuat UU (Autokrasi)

A.R Mariott Kriteria: Sistem Kenegaraan  A. susunan pemerintahan, B. sifat konstitusinya dan C. sistem pemerintahannya.

Susunan Pemerintahan  1. Negara Kesatuan dan 2. Negara Federasi Sifat Konstitusi  1. Negara dengan Konstitusi Rigid, Kaku tidak gampang berubah dan 2. Negara dengan Konstitusi Fleksibel dalam Perubahan. Sistem Pemerintahan  1. Presidensiil dan 2. Parlementer.

Klasifikasi Negara menurut S.D Leacock Ada dua klasifikasi Negara: 1. Despotik 2. Demokratis Negara Demokratis terbagi lagi menjadi Negara Republik dan Kerajaan Terbatas. Masing-masing terbagi lagi menjadi negara Federal dan Kesatuan.

Klaisifikasi Negara Menurut H.N Sinha Pada prinsipnya sama dengan Leacock, hanya saja Sinha berpendapat selain despotik dan Demokratis ada lagi yang lain yakni Anti Demokratis (Totaliter atau Autoriter);

Klasifikasi Negara Menurut Islam

Pendapat Lain (Taha Jabir al Alwani)