KEBIJAKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH DISAMPAIKAN PADA ACARA: “RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2015” Semarang, 5 Mei 2015 BAPPEDA PROV. JATENG

KONDISI UMUM JAWA TENGAH Luas wilayah : 3,25 Jt Ha Jml.Penduduk : 32,38 Jt Jiwa (SP-2010); 38,979 Jt Jiwa (SIAK 2012) Laki-laki : 16.091.112 Jiwa (49,69%) 19.596.606 Jiwa (50,27%) Perempuan : 16.291.545 Jiwa (50,31%) 19.382.562 Jiwa (49,73%) Laju Pertumbuhan Penduduk : 0,37% Pend. Usia Produktif (15 – 64 Th) : 21.577.870 (66,58%) Pemerintahan : 29 Kab – 6 Kota, 573 Kec, 8.578 Desa/Kel Pertumb Ekonomi (%) 2009 4,7 2011 6,01 2012 6,34 2013 5,8 2010 R : 5,4 (TW III) 2014 T : 5,9-6,4 2014 Inflasi (%) 2009 3,32 2010 6,88 2011 2,68 2012 4,24 2013 7,99 8,22 T : 5 ± 1 Kemiskinan (%) 2009 17,72 2010 16,56 2011 16,21 2012 14,98 2013 14,44 2014 T : 11,58-11,37 13,58 T : 5,31-4,77 TPT (%) 2009 7,33 2010 6,21 2011 5,93 2012 5,63 2013 6,02 2014 5,68 IPM 2010 72,49 2011 72,94 2012 73,36 2013 74,05 T : 74,30 IPG 2009 64,66 2010 65,79 2011 66,45 2012 66,80 T : 67,63 IDG 2009 59,96 2010 67,96 2011 68,99 2012 70,66 T : 69,99 RRLS 7,39 Th (2012)

TOTAL PENDUDUK JAWA TENGAH TAHUN 2010 SEBANYAK 32,38 JT JIWA (SP-2010) KELOMPOK UMUR AKAN ADA KEBUTUHAN YANG BERBEDA GENDER

PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2035 KELOMPOK UMUR PRODUKTIF TDK PRODUKTIF 15 – 64 TH 0 – 14 TH + 65 TH KEBUTUHAN BERBEDA GENDER KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN

KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH TAHUN 2010 KONDISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR MENUNJUKKAN MASIH ADA “ANCAMAN” KE DEPAN YG MASIH BERAT. KELOMPOK UMUR 0-14 TH  CALON REMAJA YG MEMBUTUHKAN BANYAK SARANA SEPERTI KESEHATAN, PENDIDIKAN & LAPANGAN KERJA. KELOMPOK UMUR +65 TH  LANSIA PRODUKTIF & KRONIS. APAKAH KELOMPOK USIA PRODUKTIF 15-64 TH TERMASUK PENDUDUK YANG BERKUALITAS. KEL. UMUR TANTANGAN BERAT GENDER SP 2010  JML PENDUDUK WANITA LBH BESAR DARIPADA LAKI- LAKI  KECUALI : CILACAP, BANYUMAS, BANJARNEGARA, WONOSOBO, MAGELANG, KENDAL, BATANG, BREBES, SERTA KOTA PEKALONGAN. SDKI 2012  WANITA USIA SUBUR (WUS) USIA 15-49 TH DI JAWA TENGAH CUKUP TINGGI YAITU 53,38% & KELOMPOK UMUR WANITA 10-14 TH MERUPAKAN KELOMPOK YG PALING TINGGI BILA DIBANDING DGN KELOMPOK UMUR LAINNYA.

APAKAH KELOMPOK USIA PRODUKTIF 15-64 TH TERMASUK PENDUDUK YANG BERKUALITAS (Indeks Pembangunan Manusia / IPM) IPM Jawa Tengah th. 2013 naik menjadi sebesar 74,05% dari th. 2012 & berada diatas rata-rata Nasional (73,81%) serta lebih tinggi dibandingkan 3 Provinsi di Pulau Jawa-Bali (Banten 71,90%, Jawa Timur 73,54% dan Jawa Barat 73,58% ). Indikator Komposit Th. 2012 (Data Th. 2013 belum rilis) Angka Harapan Hidup  71,71 Th Angka Melek Huruf  90,45% RATA-RATA LAMA SEKOLAH  7,39 Th Sumbangan Pendapatan  Rp. 643,53 ribu/bulan IPM TH. 2008-2012  capaian meningkat  NAMUN KINERJA MELAMBAT

KONDISI RIIL PEMBANGUNAN DI JATENG

CAPAIAN & KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN Kinerja menunjukkan kondisi fluktuasi dan terjadi pelambatan TINGKATKAN HATI-HATI UPAYA KERAS

PERSEBARAN JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH APA DARI KINERJA KB ? Sumber : Dokumen RPJMD Prov Jateng Th.2013-2018, Th.2012 LPP 0,37% (SP 2010) TFR  2,5 DO KB  15,02%; UNMETNEED  10,56% (TH. 2014)

CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM KB - KS BAPPEDA PROV. JATENG CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM KB - KS TAHUN DO (%) UNMETNEED (%) CPR T R 2013 9,00 15,09 7,00 10,29 80 76 2014 14,75 15,02 10,00 10,56 77 78,57 BELUM TERCAPAINYA TARGET DO KB & UNMET NEED KB MENUNJUKKAN BELUM OPTIMALNYA PROGRAM KB-KS

PROYEKSI ERA BONUS DEMOGRAFI BERDASARKAN PROYEKSI SP: 2010-2035*) Window of Opportunity *) Angka sementara dg asumsi TFR=2,1 dan IMR=22,3 pada tahun 2025 Berdasarkan proyeksi 2010-2035 (by SP2010), bonus demografi terbesar terjadi pada rentang 2020-2030. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial – ekonomi. Dampak positif salah satunya adalah angka ketergantungan penduduk semakin rendah (bila 4 syarat terpenuhi)  rasio penduduk produktif (15-64 tahun) yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua: 65 tahun ke atas dan anak-anak: 1-14 tahun) akan sangat besar diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Titik terendah ratio ketergantungan pada tahun 2025-2027 .

NILAI ANGKA KETERGANTUNGAN PROVINSI 2010 2015 2020 DKI JAKARTA 37,4 39,9 42,0 DI YOGYAKARTA 45,8 44,9 45,6 JAWA TIMUR 46,2 44,3 43,9 KEPULAUAN RIAU 46,8 49,7 46,4 BALI 47,3 45,6 43,3 SULAWESI UTARA 47,9 46,6 46,4 KALIMANTAN TIMUR 48,6 46,2 44,5 KP BANGKA BELITUNG 48,6 46,2 44,9 KALIMANTAN SELATAN 49,3 48,6 47,7 JAWA BARAT 49,9 47,7 46,4 JAWA TENGAH 49,9 48,1 47,7 INDONESIA 50,5 48,6 47,7 Sumber : Proyeksi BPS 2030 2035 40,1 39,5 47,7 48,4 46,2 48,4 38,1 37,9 43,3 45,8 47,3 48,4 43,1 43,5 43,3 43,1 44,7 44,7 46,2 46,6 49,9 51,7 46,9 47,3 INDONESIA TERDIRI DR BERBAGAI WILAYAH DGN SRUKTUR & CIRI DEMOGRAFI YG BERBEDA  PROV YG MENGALAMI PENURUNAN FERTILITAS & MORTALITAS YG TINGGI/KEGIATAN PEMBANGUNAN PESAT SEGERA MEMASUKI ERA BONUS DEMOGRAFI  BAHKAN DKI JAKARTA DAN DI YOGYAKARTA TELAH MASUK ERA BONUS DEMOGRAFI SEJAK TH 1990-AN PADA SAAT NILAI ANGKA KETERGANTUNGAN UTK INDONESIA IDEAL, 46,9  SEMUA PROV DI JAWA SUDAH MASUK ERA BONUS TRMSK PROV BESAR LAINNYA KECUALI PROV SUMUT SAMPAI TH 2035 MASIH TERSISA/NAIK ANGKANYA  PROV SUMUT; SUMBAR; JATENG; NTT; SULTENG; SULBAR; MALUKU DAN MALUT

BONUS DEMOGRAFI PELUANG/ BERKAH ANCAMAN/ BENCANA

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TH 2016 Mempedomani : RPJMD Prov. Jateng 2013-2018 Memperhatikan : RPJMN 2014-2019 “Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masy Didukung Infrastruktur Yang Semakin Mantap” KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN INFRASTRUKTUR

PRIORITAS PEMBANGUNAN JATENG 2016 KIN GUR JANGKA PANJANG JANGKA PENDEK Kat eknm berbasis potensi unggulan daerah Kat Kualitas hidup masy & perluasan cakupan yan sosial dasar UMKM Pertanian Ketahanan Pangan Utama Pariwisata Pendidikan Kesehatan Tenaga Kerja Perumahan ESDM Utama Pemberdy Masy Bantuan Modal Bantuan Alat Kes (Jamkesda) Dik (Beasiswa Miskin) RTLH (Aladin) Sanitasi Air Minum Listrik Lat Kewirausahaan Lat Ketrampilan Akses Pasar LH Kehutanan Pemulihan daya dukung & tampung lingkungan Optimal yan publik, tata kelola & kondusivitas wil Otda, Kesbangpoldagri Kat kualitas & kapasitas infrast Pekerjaan Umum Perhubungan

TINGKAT DESA/KELURAHAN DIMENSI KEWILAYAHAN ...lanjutan fokus penanganan kemiskinan Mengurangi Penduduk Miskin Diprioritaskan Pada Wilayah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Di Atas Rata-rata Jawa Tengah ARAH KEBIJAKAN Sumber : BPS, Persentase Penduduk Miskin Kab./Kota Sept 2013, diolah (tahun 2014 belum tersedia) PEMETAAN KEMISKINAN TINGKAT DESA/KELURAHAN KEMISKINAN DESA KEL. DESA/KEL. TINGGI 714 36 750 SEDANG 1.207 47 1.254 RENDAH 2.457 136 4.864 TOTAL 4.378 219 6.868 15 Kab

SEKTOR UTAMA MISI 2 STRATEGI PENDUKUNG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH (RPJMD 2013-2018) SEKTOR UTAMA MISI 2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” STRATEGI “Pengurangan Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin” ARAH KEBIJAKAN Mengurangi Penduduk Miskin Diprioritaskan Pada Wilayah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Di Atas Rata-rata Jawa Tengah Peningkatan Sinergitas dan Harmonisasi Program Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Berdimensi Kewilayahan Dgn Pelibatan Berbagai SKPD Diprioritaskan Pada Sektor-Sektor yang Mempunyai Multiplier Effect Tinggi Thd Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran PENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (RPJMD 2013-2018)

PEMETAAN WILAYAH CAPAIAN PROGRAM KB-KS DENGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH 17

6 Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan dan Unmet Need KB tinggi 3 1 4 2 Ket : : Termasuk dalam 15 Kab. dgn Tk. Kemiskinan Tinggi

7 Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan dan DO KB tinggi 3 1 4 2 Ket : : Termasuk dalam 15 Kab. dgn Tk. Kemiskinan Tinggi

12 Kabupaten dengan Unmet Need dan DO KB tinggi 3 1 4 2 Ket : : Termasuk dalam 15 Kab. dgn Tk. Kemiskinan Tinggi

Rekapitulasi Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan, Unmet Need KB & DO KB tinggi NO. KABUPATEN TK. KEMISKINAN UNMETNEED KB DO KB 1. CILACAP √ 2. BANYUMAS 3. KEBUMEN 4. BREBES

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI JAWA TENGAH Meningkatkan kualitas pelayanan KB utk masy & mendorong masy utk mengendalikan kelahiran Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja mell berbagai prog yg responsif thd kebutuhan remaja Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas mell peningkatan peran serta masy & pengembangan informasi prog KB-KS Pembinaan kapasitas SDM terutama di tk. Lini lapangan peningkatan kualitas manajemen prog KB Meningkatkan akses & kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kotrasepsi terutama bagi keluarga miskin (keluarga Pra Sejahtera & KS I) Optimalisasi upaya-upaya advokasi guna meningkatkan komitmen stakeholders, meningkatkan peran serta mitra kerja, serta promosi & KIE prog KB

PERMASALAHAN Blm optimalnya komitmen & dukungan penentu kebijakan di Kab./Kota thd pentingnya prog. KB Lemahnya koordinasi dalam penggerakan pelayanan KB Penurunan kuantitas tenaga lapangan KB  alih tugas bidang lain & pensiun Masih rendahnya kesadaran masy utk ber-KB mandiri Masih tingginya jml keluarga yg tdk menggunakan alat kontrasepsi  menyatakan tdk menginginkan anak tambahan  Unmetneed KB tinggi Kurangnya informasi & sosialisasi prog KB kpd masy

PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KINERJA ALTERNATIF SOLUSI Membangun komitmen politis dgn para pemangku kepentingan dlm penggerakan pelayanan & pemberdayaan masy dlm Prog KB  termasuk peran kelembagaan masy (IMP, LKMD, RT, RW, PKK, Toga/Toma dll). Meningkatkan koordinasi dlm penataan kembali pengelolaan Prog KB  kelembagaan/instansi. Menghidupkan kembali Prog KB sbg suatu kebutuhan masy  mell sosialisasi & promosi, MARS KB dlm setiap keg/rapat & materi KB dlm kurikulum dikmen & dikti. Optimalisasi GENRE  PIK KRR, edukasi di sekolah & PT, keg remaja desa dll. Memperkuat SDM operasional Prog KB mell optimalisasi Babinsa dan PLKB. Meningkatkan ketahanan & kesejahteraan keluarga mell pelayanan KB  kontrasepsi MKJP bagi keluarga miskin dibiayai BPJS. Meningkatkan pembiayaan prog KB. Menyusun & mengaplikasikan Grand Design Kependudukan sbg basis kebijakan pembangunan berdimensi kependudukan. DO Unmetneed TFR KELEMBAGAAN SDM ANGGARAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KINERJA

TERIMA KASIH