KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI DAK SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
NORMA STANDAR PEDOMAN MANUAL
Advertisements

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
KEBIJAKAN BAGI PEJALAN KAKI DAN PENGGUNA JALAN YANG RENTAN
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
Undang-Undang bidang puPR
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
RENCANA PEMBIAYAAN.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
S E L A M A T D A T A N G DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
KESEHATAN KERJA TRANSPORTASI
03. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Undang-Undang bidang puPR
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MANAJEMEN SAMPAH DAN SANKSI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengendalian Perangkat Penguat Sinyal (Repeater)
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KESEHATAN KERJA TRANSPORTASI
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI DAK SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI DAK SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

EVALUASI PELAKSANAAN Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat tahun anggaran 2014 (data sementara) : Jumlah Propinsi/ Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan DAK dimaksud sebanyak 275 Propinsi/Kabupaten/Kota dari 468 Propinsi/Kabupaten/Kota penerima (58.76%). Penyerapan anggaran DAK sebesar Rp 38,806 Milyar dari total pagu sebesar Rp 235,940 Milyar (16.45%). Kendala yang dihadapi yaitu : Masih ditemukenali kurang sinkronnya prioritas pusat dengan daerah; Masih kurangnya kepatuhan Daerah dalam penyampaian Laporan Pelaksanaan DAK khususnya Laporan pertriwulan ke Pusat. Keterangan 2011 2012 2013 2014 Jumlah Propinsi/ Kota/ Kabupaten yang mengirimkan Laporan 74 Kabupaten / Kota 445 Kabupaten/ Kota 131 Propinsi/Kabupaten/Kota 275 Propinsi/Kabupaten/Kota Sumber Data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah, Kemendagri Sekretariat Bersama DAK

KRITERIA PENGALOKASIAN DAK (Pasal 40 UU 33 tahun 2004) Kriteria DAK yang meliputi Kriteria Umum, Kriteria Khusus, & Kriteria Teknis. Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam APBD. (Kemenkeu) Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. (Kemenkeu) Kriteria Teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/Kementerian Teknis (K/L)

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT ALOKASI DAK 2011 - 2015 254,815,200 2015 Alokasi DAK bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2011- 2015 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 60,76 % untuk alokasi tahun 2012, sebesar 68,15 % untuk Alokasi tahun 2013 serta sebesar 6 % untuk Alokasi Tahun 2014 dan sebesar 7,73 % untuk Alokasi Tahun 2015.

PETUNJUK TEKNIS DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 2011 2012 2013 2014 2015 PM. 8 Tahun 2011 PM. 3 Tahun 2012 PM. 9 Tahun 2013 PM. 96 Tahun 2013 PM. 81 Tahun 2014 Dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Kegiatan : Dialokasikan untuk Pemerintah: Propinsi Kabupaten/ Kota Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan (a & b) Pengadaan, Peningkatan / Perawatan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (b) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan

ARAH KEBIJAKAN DAK 2015 Meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di Propinsi, Kabupaten/Kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2015 dan menurunkan jumlah korban luka-luka sebesar 50% hingga akhir tahun 2015.

TUJUAN DAK 2013 - 2016 Tahun 2013-216: DAK Keselamatan Transportasi Darat ditujukan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah khususnya terkait keselamatan transportasi darat.   Jangka Menengah Tahun 2014-2016: Mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional dan regional.

INDIKATOR KINERJA DAK Meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas jalan dan mengurangi kerugian materiil dan in materiil sebagai dampak dari berkurangnya angka kejadian kecelakaan; Menurunkan tingkat kecelakaan terutama pada lalu lintas angkutan jalan khususnya pada jalan kab/kota; Menurunkan fatalitas kecelakaan lalulintas; Memeratakan pelaksanaan dan percepatan program antar wilayah.

OUTPUT DAN OUTCOME DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 2015 Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan Jalan;   Outcome: 1. Menurunnya tingkat kecelakaan pada jalan provinsi dan jalan kab/kota, diukur berdasarkan rasio kecelakaan dengan jumlah kendaraan kilometer. 2. Menurunnya fatalitas kecelakaan lalu lintas, yang diukur berdasarkan : - Rasio korban mati dengan kejadian kecelakaan lalu lintas - Rasio korban luka berat dengan kejadian kecelakaan lalu lintas 3. Memeratanya pelaksanaan dan pencapaian program antar wilayah.

PETUNJUK TEKNIS DAK Kriteria Pemasangan / Penempatan : PM Nomor 81 Tahun 2014 “Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat” tanggal 11 Desember 214 Kriteria Pemasangan / Penempatan : Jalan yang memiliki potensi dan rawan kecelakaan; Jalan yang rawan bencana; Jalan yang menuju lokasi pariwisata; Jalan yang dilalui angkutan umum; dan/atau Jalan yang memiliki potensi kemacetan

CONTOH GAMBAR PENGADAAN & PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LLAJ

VISUALISASI RENCANA IMPLEMENTASI DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (1)

VISUALISASI RENCANA IMPLEMENTASI DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (2)

RANCANGAN DAK SUB BIDANG TAHUN 2016

LATAR BELAKANG Tahun 2014 jumlah korban akibat kecelakaan mencapai 28.297 jiwa Setiap 1 (satu) jam terdapat sekitar 3-4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan Secara nasional, kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9% - 3,1% dari total PDB Indonesia

VS Pertumbuhan Angkutan Umum Tidak Sebanding Dengan Kendaraan Pribadi 362.066 Kend Angk Umum 17 Juta Kendaraan Pribadi VS Polda Metro Jaya 2014 Polda Metro Jaya 2014

DRAFT PENDANAAN DAK TAHUN 2016 BIDANG TRANSPORTASI SUB BIDANG JALAN KEMENTERIAN PU & PERA SUB BIDANG PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan Pengadaan Alat Pengujian kendaraan Bermotor Impelementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) & ZoSS. Fasilitas Keselamatan Rambu Sungai Danau Pelayanan Transportasi Perkotaan

RANCANGAN KRITERIA 2016 1. Keselamatan Transportasi Darat Tingkat fatalitas Kecelakaan Pelaporan Indeks Taman Uji Kendaraan Indeks Kepadatan Penduduk 2. Pelayanan Transportasi Perkotaan Indeks Kepadatan Penduduk Indeks Aksesibilitas Indeks Load Factor (LF) Angkutan Umum Kelembagaan Angkutan Umum

Terima Kasih Email : bagren.hubdat@gmail.com