OPTIMALISASI PERAN GURU PEMBIMBING KHUSUS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
BKSekolah Luar Sekolah  Sekolah merupakan lembaga formal untuk menyelenggarakan pendidikan  Dalam kelembagaan sekolah ada sejumlah bidang kegiatan.
SOSIALISASI SK BUPATI NO 183/383/409
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
KOMPETENSI GURU PEMBIMBING KHUSUS
Drs.Margana Waluya Kasie TK-SD Bidang PPTK Dinas Dikpora Kab.Sleman
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
STANDAR PROSES PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
Peran Guru Dalam Membangun Budaya Sekolah
PUSAT SUMBER PENDIDIKAN KHUSUS DAN PERAN DAN TUGAS GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK) Oleh: Drs. Subagya, M.Si disampaikan pada Workshop Pendidikan Inklusif.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PENGELOLAAN KURIKULUM
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
MATERI KULIAH PENDIDIKAN INKLUSI
STRATEGI PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN LOMBA GUGUS OLEH: SUTANTO HABSI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SEMINAR LAPORAN PPM KAMPUS WATES 2011
STANDARISASI PENDIDIKAN
GPK : Mendukung Peran Guru di Kelas Reguler
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
Sesi 2 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M)
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
Oleh : Drs. Wahyana, MA Pengawas PLB DIY
PERAN DAN FUNGSI GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK)
STATUS : MENIKAH, ANAK SEMENTARA 1
Peserta FGD Peserta: 15 orang Perumus: Paramita Atmodiwirjo
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
RANCANGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
JUKNIS ANALISIS STANDAR ISI
SHIP PARTNER.
SEKOLAH MENYENANGKAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PANDUAN PEMBENTUKAN MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS) DAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH (KKPS) DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PERANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DI SEKOLAH DASAR
SANDHI PRIHATNOLO, STATUS KESEGARAN JASMANI SISWA KELAS LIMA SD NEGERI TAMBAKSERANG 01 DAN SISWA KELAS LIMA SD NEGERI TAMBAKSERANG 03 KECAMATAN.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KONSEP PRINSIP DAN PENDEKATAN PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN
PERAN DAN TUGAS GPK DI SEKOLAH INKLUSI
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRA-SAH
SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL
KURIKULUM Pengertian Kurikulum 1. Kurikulum sebagai rencana belajar.
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini
PIAGAM PENGHARGAAN Irfan, ST Masyithah,S.Si Sebagai Juara Pertama
PENDAHULUAN PENULISAN BAHAN AJAR
PELAKSANAAN KURIKULUM
PELAKSANAAN KURIKULUM
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PERANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DI SEKOLAH DASAR
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DI SEKOLAH DASAR
Pengembangan Muatan Lokal
Evaluasi dan Rencana Kerja
PERANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DI SEKOLAH
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
PERANCANGAN PEMENTASAN. 1. Pembentukan Panitia Inti Pembentukan panitia inti dalam sebuah rencana kegiatan adalah hal penting yang harus dilakukan.Dengan.
Transcript presentasi:

OPTIMALISASI PERAN GURU PEMBIMBING KHUSUS

BAGAIMANA AGAR OPTIMAL Ada WADAH untuk SALING TUKAR PENGALAMAN dan UMPAN BALIK ANTAR GURU di Sekolah Inklusi MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA GURU UNTUK BERBAGI PENGALAMAN DAN UMPAN BALIK

DIBENTUK MUSYAWARAH GURU PEMBIMBING KHUSUS (MGPK) DI SEKOLAH JENJANG SD Anggotanya: 1. Perwakilan Guru Pembimbing Khusus Jenjang SD berasal dari 12 kecamatan. 2. Perwakilan Guru Pembimbing Khusus dari Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Yogjakarta. 3. Perwakilan dari Sub. Pusat Sumber.

STRUKTUR ORGANISASI MGPK Pelindung Penasehat Ketua Sekretaris Bendahara Bidang-bidang: Penyusunan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Hubungan dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN DLM ORGANISASI RANCANGAN NO JABATAN DLM ORGANISASI JABATAN KEDINASAN 1 PELINDUNG : Kepala Dinas Pendidikan 2 PENASEHAT Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Ketua Pokja Pendidikan Inklusi Kabupaten Kulon Progo Kepala Bidang Pendidikan SD Kepala SLBN 1 Panjatan selaku Sub. Pusat Sumber Ketua MKKS SLB Kab. Kulon Progo 3 Ketua Perwakilan GPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Yogyakarta (Wilayah Kabupaten Kulon Progo) Perwakilan Guru dari Sekolah Model (SD Gadingan) 4 Sekretaris ............ 5 Bendahara

6 BIDANG BIDANG URAIAN TUGAS Penyusunan Program Ketua Sekretaris Anggota : Tugasnya menyusun rencana, program kerja kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Perwakilan dari Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Perwakilan dari GPK di Dikpora DIY Pengembangan Sarana dan Prasarana Tugasnya mendata kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan peserta didik berkebutuhan khusus di SPPI. Hubungan dan Kerjasama Mencari terobosan kerjasama dengan pihak lain, membantu pemberian penguatan kesadaran masyarakat dan seluruh stakeholder penyelenggara sekolah inklusif, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh komponen sekolah tentang makna pendidikan inklusif.

BIDANG-BIDANG URAIAN TUGAS Penelitian dan Pengembangan Ketua Sekretaris Anggota : Melakukan kajian dan penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang efektif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Perwakilan dari Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Perwakilan dari GPK di Dikpora DIY Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan keterampilan guru pembimbing khusus dalam mengidentifikasi dan asesmen peserta didik, merancang modifikasi kurikulum, menyusun sistem dan pedoman penilaian peserta didik berkebutuhan khusus melalui usulan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada Pokja Pendidikan Inklusif.

Musyawarah utk Mufakat Dipimpin oleh perwakilan GPK dari Dikpora DIY dan perwakilan guru di SPPI. Disaksikan Pokja Pendidikan Inklusif.