KONSEP-KONSEP DASAR DALAM IKN Diampu oleh Moh. Ikmal, S.Pd.

Konsep IKN Perspektif etimologis : IKN merupakan terjemahan “civic” atau civicus (latin) atau citizen (inggris) yg bermakna : Warga negara Penduduk dari suatu kota Sesama warga negara, penduduk, dan orang setanah air Bawahan atau kaula

Perspektif terminologis : Dimond (1970) : IKN sbg studi yg berhubungan dg tugas-tugas pemerintah dan hak-hak kewajiban WN Eksiklopedi politik dan pembangunan pancasila (1988) : IKN sbg studi yg mengkaji WN dari perspektif HTN yaitu WN dilihat dari siapa yg menjadi WN, hak dan kewajibannya, cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan.

Konsep Warga Negara Peserta aktif dalam kegiatan bernegara Siap memerintah dan diperintah Who has the right to live in a country because he or she was born there/has been legally accepted as a permanent resident

Konsep Kewarganegaraan Status keanggotaan institusi negara Konstruksi legal Kewarga-negaraan Ide kewarga-negaraan Posisi netral Partisipasi dalam komunitas publik Prinsip warga negara sebagai subjek politik Amelioration (upaya pencegahan) Keseimbangan kepentingan negara dan warga Self-sufficiency (pemenuhan diri) Liberal Hak dasar Hermeneutik Otoriter Dialektis Non Legalistik

Konsep Ilmu Kewarganegaraan ISI DEMOKRASI POLITIK : Teori demokrasi politik Konstitusi negara Sistem politik Pemilihan umum Lembaga decision maker Presiden Lembaga yudikatif dan legislatif Output dan sistem politik Kemakmuran umum dan pertahanan negara Perubahan sosial Cab.ILMU POLITIK “hak dan kewajiban WN” DEMOKRASI POLITIK IKN Demokrasi Ekonomi Demokrasi Sosial Hak, kewajiban, tanggungjawab, dan peranan warga negara baik di bid.spritual, sosial, ekonomi, yuridis, kultural sesuai pembukaan UUD 45 dan UUD 45 YURIDIS FORMAL HUKUM TATA NEGARA Sosio-Politik

TUJUAN IKN Melakukan kajian-kajian untuk menghasilan teori-teori, konsep-konsp, dan generalisasi mengenai peranan warga negara (bid. Politik, ekonomi, sosial budaya) agar tercipta warga negara yang baik

Ruang lingkup kajian IKN (Soemantri, 1976) Teori demokrasi politik Konstitusi negara Sistem politik Pemilihan umum Lembaga decision maker Presiden Lembaga yudikatif dan legislatif Output dan sistem politik Kemakmuran umum dan pertahanan negara Perubahan sosial

Ruang lingkup kajian IKN (Ahmad Sanusi, 1972) Cakupan IKN meliputi kedudukan dan peranan warga Negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi Negara yg bersangkutan

Sasaran ilmu kewarganegaraan (IKN) OBJEK MATERIA (Bahan Yg Dikaji) Demokrasi politik Demokrasi ekonomi Demokrasi social OBJEK FORMA (pusat perhatian) : adalah dimensi peranan warga Negara atau hak dan kewajiban warga Negara sebagai anggota institusi politik negara

Pendekatan IKN Pendekatan legalistik (perundang-undangan) Pendekatan sosio-politik Dialektis

Hubungan civics dengan ilmu politik dan pendidikan kewarganegaraan Politik= Politics=Polis=Negara kota=city state. Ilmu Politik=political science, mengkaji : 1. Type of regimes= masalah yang timbul dalam pemerintahan=sesuai tipe pemerintahan (demokrasi, autokrasi, monarkhi, oligarkhi) 2. Partisipation= bagaimana warga Negara ikut serta dalam kebijaksanaan

3. The concept of pluralism = menjembatani keanekaragaman 4 3. The concept of pluralism = menjembatani keanekaragaman 4. Decision making= pengambilan keputusan yang tepat.

Hub civics dg PKn Dari sisi subtansi civics: demokrasi politik, yang menyangkut: konteks ide demokrasi, konstitusi negara, input sistem politik, partai politik dan kelompok penekan, pemilihan umum, lembaga-lembaga pengambil keputusan,presiden sebagai kepala negara, lembaga yudikatif, output dari sistem demokrasi politik, kesejahteraan umum dan pertahanan negara, perubahan sosial dan demokrasi politik. Civic education : pendidikan kewarganegaraan= program sekolah, kegiatan mengajar, kepentingan masyarakat dalam struktur kurikulum

Civic sebagai ilmu Ciri ilmu= apa? – ontologi, bagaimana? Epistemologi, untuk apa? Aksiologi. Civics= ilmu= karena memiliki objek kajian, sejumlah metode, bersifat objektif dan sistematis, eksperimental, dan dapat memperluas pengetahuan

Objektif= bebas prasangka=menjauhi subyektifitas. Sistematis= menghubungkan secara logis dari berbagai bagian atau unsur yang satu sama lain berkaitan secara fungsional Eksperimental= kesimpulan dari penelitian Memperluas pengetahuan= temuan baru Metode= pendekatan terhadap keseluruhan dunia empiris/ nyata yang dapat dikenal manusia melalui pengalamannya.

Sejarah CIVIC di AS dan perkembangannya di Indonesia Secara historis, mata pelajaran civics untuk pertama kalinya diperkenalkan di USA pada pertengahan tahun 1880-an (Budimansyah, 2008: 2) Abad 19 civics dimasukkan kedalam kurikulum sekolah

ketika sebagian besar orang-orang berimigrasi ke Amerika Serikat yang berasal dari benua Eropa seperti Perancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Portugis dan lainnya, dimana anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang sedikit sekali tentang masalah Amerika. Itulah sebabnya pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk mempersatukan bangsa Amerika melalui kegiatan pendidikan di sekolah.

Perkembangan civics di indonesia Sebelum proklamasi kemerdekaan Terbit buku Indische Burerschapkunde, yang di bicarakan dalam buku tersebut, masalah masyarakat pribumi. Pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan, masalah pertanian, masalah perburuhan. Kaum menengah dalam industri dan perdagangan, terbentuknya dewan rakyat, masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut

Rech en Plich (Bambang Daroeso, 1986: 8-9) karangan J. B Rech en Plich (Bambang Daroeso, 1986: 8-9) karangan J.B. Vortman yang dibicarakan dalam buku tersebut yaitu : Badan pribadi yang mengutarakan masyarakat dimana kita hidup, obyek hukum dimana dib icarakan eigondom eropah dan hak-hak atas  tanah. Masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam perinta Hindia Belanda. Masalah Undang-Undang, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraaan

Masa sesudah kemerdekaan Kewarganegaraan (1957), Isi pelajaran kewarganegaraan adalah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Civics (1961) Isi civics banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional . Uud, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk “nation and character building” Bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan civics di America pada tahun-tahun setelah declaration of Independence Amerika

Pendidikan Kewargaan  Negara (1968), Diberlakukannya kurikulum 1975, PKn pada prinsipnya merupakan unsur dari PMP. Lahirnya UU no.2 Tahun 1989 tentang SPN (Sistem Pendidikan Nasional). menunjuk pasal 39 ayat 2, yang menentukan bahwa PKn bersama dengan pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama harus di muat dalam kurikulum  semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan maka PKn akan mengalami perkembangan lagi. Menurut ali emran (1976: 4) isi PKn meliputi : Untuk SD : pengetahuan Kewargaan negara, sejarah Indonesia, ilmu Bumi. Untuk SMP : Sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, Ketetapan MPRs. Untuk SMA : Uraian pasal-pasal dari UUD 1945 yang dihubungkan dengan tatanegara, sejarah, ilmu bumi dan ekonomi.

Tahun 1970 PKn difusikan ke dalam mata pelajaran IPS Tahun 1972, dalam seminar di Tawangmangu Surakarta, menetapkan istlah ilmu kewargaan Negara (IKN) sebagai pengganti CIVICS, dan pendidikan Kewargaan Negara (PKn) sebagai istilah civic Education. Dengan demikian, IKN lebih bersifat teoritis dan PKn lebih bersifat praktis antara keduanya merupakan kesatuan tak terpisahkan, karna perkembangan PKn sangat tergantung pada perkembangan IKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Menurut Kurikulum 1994 Kurikulum 1994 mengintegraiskan antara pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nama mata pelajaran PPKn.

Kualifikasi Individu Warga Negara Sebagai makhluk individu Sebagai makhluk social dan politik Sebagai makhluk tuhan

Perkembangan PKn pada masa transisi demokrasi PKn orde baru lebih lebih ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara (state Building) ketimbang untuk  membangun bangsa (Nation Building). Kemerosotan nilai estetika dan moral para penyelenggara negara yang sudah kehilangan semangat pengabdian, pengorbanan kejujuran dan keikhlasan. Hukum lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat keadiland an kebenaran. Fandalisme, paternalisme dan absolutisme Posisi dan peran ABRI lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat.

Era reformasi Dalam era reformasi, tantangan PPKn semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan / pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral.