REVIEW ON PUBLIC FINANCE

ASPEK KEUANGAN PUBLIK 1. POLITIK: MEMPELAJARI ORGANISASI DAN PROSES YANG HARUS DILALUI OLEH SETIAP PEMBUATAN KEPUTUSAN 2. EKONOMI: MEMPELAJARI MEKANISME PASAR DENGAN BERBAGAI KELOMPOK HAMBATAN YANG SPESIFIK

KEUANGAN PUBLIK 3. KEUANGAN NEGARA MEMPELAJARI APA YANG INGIN DICAPAI OLEH SUATU PEMERINTAHAN DAN BAGAIMANA EFISIEN USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT BAGAIMANA SUATU INSTITUSI YANG DIORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA MEMPENGARUHI PERILAKU DAN KONDISI INDIVIDU DALAM PASAR BEBAS

KEUANGAN NON-PUBLIK PEREKONOMIAN SWASTA= PERPUTARAN BARANG DAN JASA YANG DIBUTUHKAN KONSUMEN KAPASITAS DAN KEMAMPUAN UNTUK MENGHASILKAN PENDAPATAN MENGHASILKAN KETIDAKMERATAAN PENDAPATAN MONOPOLI KEGIATAN BISNIS MENYEBABKAN INEFISIENSI PERTUMBUHAN EKONOMI KETIDAK STABILAN PERMINTAAN (PERUBAHAN NILAI ATAS KEBUTUHAN) MENYEBABKAN UMUR BISNIS YANG PENDEK PENGANGGURAN PERTUMBUHAN PERKONOMIAN JANGKA PANJANG

KEUANGAN PUBLIK PERKONOMIAN PUBLIK = PENYEDIAAN BARANG BERDASAR PILIHAN (KEBUTUHAN) BERSAMA EFISIENSI DALAM PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM SUATU NEGARA EFISIENSI DALAM DISTRIBUSI BARANG DAN JASA DALAM SUATU NEGARA MENJAMIN PERSAMAAN (KEPEMILIKAN DAN PEROLEHAN) MENJAMIN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

SUBYEK KEUANGAN NEGARA MENGANALISA DARIMANA DAN APA SUMBER PENDAPATAN NEGARA MENGANALISA BAGAIMANA PENDAPATAN NEGARA ITU DIHABISKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PILIHAN MENGANALISA BAGAIMANA INDIVIDU DAN DAERAH BERPATISIPASI DALAM PROSES POLITIK MENGANALISA BAGAIMANA PENGARUH PERILAKU PEMERINTAH PADA INDIVIDU DAN PERUSAHAAN  LAPANGAN DAN KONDISI KERJA, KONSUMSI, DAN INVESTASI PENGARUH PAJAK PENGHASILAN PADA KEMAUAN UNTUK BEKERJA DAN MENABUNG

BARANG DAN JASA PUBLIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN HUKUM DAN KETERTIBAN KONTROL LINGKUNGAN KESTABILAN MONETER PERATURAN BATASAN POLITIK ANTAR NEGARA KEUANGAN UNTUK OPERASI (BARANG & JASA) PUBLIK BUKAN MURNI BARANG PUBLIK TAMAN KEBUTUHAN BERSAMA LAIN2: SUBSIDI, BUMN DAN BUNGA PINJAMAN

PERKEMBANGAN SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH SEBAGAI WASIT PEMERINTAH SEBAGAI PENYEDIA BARANG PUBLIK PENGUKURAN ATAS: NILAI BARANG PUBLIK HARGA PELAYANAN PUBLIK MEKANISME KEPUTUSAN BERSAMA MENGGANTIKAN KEPUTUSAN INDIVIDU/ SWASTA MEKANISME PENGELOLAAN SUMBER DAYA OLEH SWASTA ATAU PEMERINTAH

PERKEMBANGAN SEKTOR PUBLIK PENGELUARAN PEMERINTAH DITENTUKAN OLEH PERTUMBUHAN POPULASI PENDUDUK PENYERAPAN SUMBER DAYA; PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

ALASAN PERTUMBUHAN SEKTOR PUBLIK PERANG KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH KEBUTUHAN TRANSFER ANTAR PEMERINTAH ADOLF WAGNER: PERMINTAAN AKAN BARANG PUBLIK; HARGA BARANG PUBLIK YANG MAHAL; HARGA UNTUK MENGELOLA PERTUMBUHAN PENDUDUK; PEMBIAYAAN KEPUTUSAN BERSAMA

NETRALITAS FISKAL DAN EFISIENSI EKONOMI GEOMETRIC ANALYSIS: HARGA BARANG PUBLIK DITENTUKAN DARI AKUMULASI TINGKATAN PAJAK YANG BERBEDA PENENTUAN EFISIENSI EKONOMI: PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DITENTUKAN OLEH PEMBUATAN KEPUTUSAN OLEH INDIVIDU: PROPORSI PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENJUALAN PENGELUARAN DITENTUKAN OLEH KEBUTUHAN BERSAMA EFISIENSI SEBAGAI DASAR ATAS DISTRIBUSI PENGELUARAN

REDISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH ETIKA UNTUK MEMPRIORITASKAN PENDUDUK YANG TERMARGINALKAN DARI PEREKONOMIAN PRIORITAS DISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH DISESUAIKAN DENGAN BESARAN SEKTOR PEMERINTAH (SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK KEBUTUHAN) REDISTRIBUSI PENDAPATAN SEBAGAI BARANG PUBLIK MENGURANGI KEMISKINAN PENDISTRIBUSI PENDAPATAN DAPAT MENJADI TIDAK IDEAL APABILA DIPENGARUHI PROSES POLITIK

REDISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH PENGELUARAN PEMERINTAH DITUJUKAN UNTUK MERATAKAN KESEMPATAN MENDAPAT PENGHASILN & MENGAKUMULASI KEMAKMURAN REDISTRIBUSI MELALUI CARA NON-FISKAL: PENETAPAN UPAH MINIMUM

PRINSIP KEUANGAN NEGARA KESENJANGAN FISKAL PERSAMAAN HORISONTALPAJAK YANG SAMA UNTUK INDIVIDU DENGAN SITUASI YANG SAMA PERSAMAAN VERTIKALREDISTRIBUSI PENGELUARAN BERDASAR PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR REDISTRIBUSI UNTUK MENIKMATI BARANG PUBLIK DIDASARKAN PADA KESESUAIAN DENGAN KEUNTUNGA YANG DITERIMA>< TOTAL KEUNTUNGAN YANG DITERIMA

PERMASALAHAN KLASIK DALAM PEREKONOMIAN INFLASI PERTUMBUHAN PEMERINTAH

ASPEK DALAM INFLASI INFLASI RINGAN KENAIKAN HARGA BERADA DI BAWAH ANGKA 10% SETAHUN; INFLASI SEDANG ANTARA 10%—30% SETAHUN; INFLASI BERAT ANTARA 30%—100% SETAHUN; DAN HIPERINFLASI ATAU INFLASI TAK TERKENDALI TERJADI APABILA KENAIKAN HARGA BERADA DI ATAS 100% SETAHUN

ASPEK DALAM INFLASI BARRO, ROBERT J. (1997) MACROECONOMICS. 5TH ED. INFLASI ADALAH SUATU PROSES MENINGKATNYA HARGA-HARGA SECARA UMUM DAN TERUS-MENERUS BERKAITAN DENGAN MEKANISME PASAR YANG DAPAT DISEBABKAN OLEH BERBAGAI FACTOR: KONSUMSI MASYARAKAT YANG MENINGKAT, INFLASI MENINGKAT  HARGA: PERTEMUAN PERMINTAAN DAN PENAWARAN BERLEBIHNYA LIKUIDITAS DI PASAR YANG MEMICU KONSUMSI ATAU BAHKAN SPEKULASI, ADANYA KETIDAKLANCARAN DISTRIBUSI BARANG

ASPEK DALAM INFLASI: KONSUMSI MASYARAKAT BADAN PUSAT STATISTIK INFLASI: KENAIKAN HARGA BARANG DAN JASA SECARA UMUM DIMANA BARANG DAN JASA TERSEBUT MERUPAKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT ATAU TURUNNYA DAYA JUAL MATA UANG SUATU NEGARA INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK): MENGHITUNG RATA-RATA PERUBAHAN HARGA DALAM SUATU PERIODE, DARI SUATU KUMPULAN BARANG DAN JASA YANG DIKONSUMSI OLEH PENDUDUK/RUMAH TANGGA DALAM KURUN WAKTU TERTENTU.

INFLASI MENINGKAT: KONSUMSIMENINGKAT Bulan 2010 2011 2012 2013 20142) IHK Inflasi Januari 118,01 0,84 126,29 0,89 130,9 0,76 136,88 1,03 110,992) 1,07 Februari 118,36 0,3 126,46 0,13 130,96 0,05 137,91 0,75 111,28 0,26 Maret 118,19 -0,14 126,05 -0,32 131,05 0,07 138,78 0,63 111,37 0,08 April 118,37 0,15 125,66 -0,31 131,32 0,21 138,64 -0,1 111,35 -0,02 Mei 118,71 0,29 125,81 0,12 131,41 138,6 -0,03 111,53 0,16 Juni 119,86 0,97 126,5 0,55 132,23 0,62 140,03 112,01 0,43 Juli 121,74 1,57 127,35 0,67 133,16 0,7 144,63 3,29 113,05 0,93 Agustus 122,67 128,54 134,43 0,95 146,25 1,12 113,58 0,47 September 123,21 0,44 128,89 0,27 134,45 0,01 145,74 -0,35 113,89 Oktober 123,29 0,06 128,74 -0,12 134,67 145,87 0,09 114,42 November 124,03 0,6 129,18 0,34 134,76 146,04 116,14 1,5 Desember 125,17 0,92 129,91 0,57 135,49 0,54 146,84 119,00 2,46 Tingkat Inflasi   6,96 3,79 4,3 8,38 8,36

ANGGARAN PEMERINTAH (MILYAR RP) Rincian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pendapatan dan Hibah 949656 1104902 1311387 1529673 1 662 500   Penerimaan Dalam Negeri 948149 1101162 1310562 1525189 1 661 100 Penerimaan pajak 742738 850255 1032570 1192994 1 310 200 Penerimaan bukan pajak 205411 250907 277992 332195 350 900 Hibah 1507 3740 825 4484 1 400 Pengeluaran 1047666 1229558 1435407 1683011 1 816 700 Pengeluaran Pemerintah Pusat 725243 836578 964997 1154381 1 230 300 BELANJA 349630 454529 555839 626705 686200 PEMBAYARAN BUNGA 115595 115209 122217 113244 119500 Subsidi 157820 187624 208850 317219 336 300 Belanja hibah 7192 771 1797 3621 3 500 Bantuan sosial 64291 63184 47764 73609 55 900 Belanja lainnya 30715 15261 28530 19983 28 900 Pengeluaran untuk Daerah 322423 392980 470410 528630 586 400 Dana perimbangan 306023 334324 399986 444798 481 800 Dana otonomi khusus dan penyeimbang 16400 58656 70424 83832 104 600 Keseimbangan Primer 17585 -9447 -1802 -40094 34 700 Surplus/Defisit Anggaran -98010 -124656 -124020 -153338 - 154 200 Pembiayaan Bersih 98010 124656 124020 153338 154 200 Pembiayaan Dalam Negeri 107891 125266 125912 172792 173 200 Pembiayaan Luar Negeri -9881 -610 -1892 -19454 - 19 000 Catatan: 1 Angka RAPBN Sumber: Kementerian Keuangan

ANGGARAN DAN KEBIJAKAN MONETER PENGATURAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR (BASRI & SUBRI 2003): KEBIJAKAN RASIO KAS KEBIJAKAN TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT KEBIJAKAN TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO KEBIJAKAN PASAR TERBUKA TIGHT/ EASY MONEY POLICY: BI MEMINJAMKAN UANG KEPADA BANK UMUM PENAMBAHAN HUTANG BARU (LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI) PENCETAKAN UANG BARU

QUIZ: APA PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN? MENGAPA PERAN PEMERINTAH BERKEMBANG? APA PRINSIP DALAM PENDISTRIBUSIAN PENGELUARAN MENGAPA PEMERINTAH BERKEWAJIBAN MEMPRIORITASKAN PEMERATAAN KESEMPATAN PEROLEHAN PENDAPATAN DAN AKUMULASI KEMAKAMURAN BAGAIMANA PEMERINTAH MENJAMIN PENDISTRIBUSIAN FISKAL YANG NETRAL? MENGAPA INFLASI SELALU TERJADI? APA SAJA PRINSIP DESENTRALISASI BAGAIMANA PROSES PEMBAGIAN DAU

UAS: MENGAPA PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN SANGAT SIGNIFIKAN? PILIH TEORI PERAN PEMERINTAH DAN JELASKAN DENGAN CONTOH. DAPATKAH PERAN PEMERINTAH BERKURANG? PILIH TEORI PERAN PEMERINTAH DAN JELASKAN DENGAN CONTOH. APA SAJA PRINSIP DALAM PENDISTRIBUSIAN PENGELUARAN? APA AKIBAT DARI PROGRAM PEMERINTAH YANG MEMPRIORITASKAN PEMERATAAN KESEMPATAN PEROLEHAN PENDAPATAN DAN AKUMULASI KEMAKAMURAN PADA KESEMPATAN DAN KONDISI KERJA, INVESTASI, DAN KONSUMSI? BERIKAN CONTOHNYA DI INDONESIA BAGAIMANA PEMERINTAH MEMPENGARUHI INFLASI? BERIKAN CONTOHYA DI INDONESIA BAGAIMANA DESENTRALISASI MENINGKATKAN PENYEDIAAN BARANG PUBLIK? JELASKAN DENGAN TEORI DAN CONTOH. BAGAIMANA PEMERINTAH MENGURANGI KETIMPANGAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL? JELASKAN DENGAN TEORI DAN CONTOH.