PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN/KOTA Disampaikan pada : In-House Seminar 14.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Labortaorium ISO/IEC 17025:2005 (SNI ISO/EC 17025:2008) & Pembuatan Standard Operating Prosedur (SOP) Facilitator YUSRAN.
Advertisements

KEBIJAKAN PENGELOLAAN MERCURY (Hg) DALAM USAHA PERTAMBANGAN DAN PERDAGANGAN EMAS (Sebuah Review dan Opsi Kebijakan) Tata Urut Presentasi Latar belakang.
PEMAHAMAN DAN PENYIAPAN MANUAL PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA
SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
LANGKAH-LANGKAH MENUJU AKREDITASI LABORATORIUM
Pengambilan Sampel Lapangan
DOKUMENTASI PENGELOLAAN LABORATORIUM
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S..
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
Dokumen Mutu.
Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2014
Pertemuan 4 Perancangan Sistem Manajemen Mutu
SISTEM MUTU LABORATORIUM SESUAI ISO/IEC : 2005.
Pertemuan 6 Prosedur dalam Manajemen Mutu
JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN DAN KALIBRASI
MENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT
© 2010 BPKP PENJELASAN TEKNIS EKPPD 2015 TERHADAP LPPD 2014 Oleh: DODDY SETIADI, Ak., MM., CA., CPA Direktur Pengawasan Penyelenggaraan.
Interpretasi Klausul 4 ISO Sistem Manajemen Mutu
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
Klausul Perencanaan realisasi produk
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
MANAJEMEN KONTRAK DAN LISENSI
LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
DOKUMEN MUTU ISO 9001:2008.
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
Sistem Standardisasi Nasional
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Sistem Manajemen Mutu.
KETIDAK SESUAIAN Dan TINDAKAN KOREKSI
METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI
TEORI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S..
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
STANDAR NASIONAL INDONESIA
Dokumentasi Sistem Manajemen {Mutu} Laboratorium
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
SISTEM PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN (SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN)
2 DOKUMEN MUTU.
MAN 344 : MANAJEMEN MUTU PERTEMUAN 9
PERENCANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
7. Realisasi produk 7.4 Pembelian Proses pembelian
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
Langkah persiapan akreditasi puskesmas
ISO 9001 : 1994.
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Devinisi Audit Internal
√ S K 3 Mekanisme dan Teknis Audit
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
MANAJEMEN KUALITAS ISO:9000.
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001:2007
Penyiapan, Pengembangan, dan Pengendalian
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP S.M) JAWA BARAT 12 APRIL 2017.
Komitmen dan Kebijakan dalam Membangun Manajemen K3
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Biro Organisasi dan Kepegawaian
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
Transcript presentasi:

PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN/KOTA Disampaikan pada : In-House Seminar 14 April 2015

Latar Belakang Adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan kemetrologian UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan pelayanan kemetrologian tidak lagi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP, pengawasan UTTP, BDKT dan SU kini menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kondisi saat ini Baru terbentuk 5 UPTD Metrologi Kab/Kota di seluruh Indonesia Padahal ada 511 kabupaten/kota di seluruh Indonesia Sekaranglah saatnya Daerah Kabupaten/Kota memikul tanggung jawab terciptanya Tertib Ukur di daerahnya sendiri, bagi daerah yang memiliki potensi tidak ada alasan untuk tidak membentuk UPTD Metrologi Legal karena kewenangan sudah mutlak ada di Daerah Kabupaten/Kota. Kota Surabaya Kota Balikpapan Kota Batam Kota Solo Kabupaten Malang 144 kab/kota di wilayah Regional IV

ACUAN Permendag 51/2009 Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal UPT dan UPTD kabupaten/kota yang akan melakukan kegiatan tera dan tera ulang UTTP harus memperoleh penilaian kemampuan pelayanan dari Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal

Proses Penilaian UPT/UPTD

Permohonan Penilaian dilengkapi dengan : Persyaratan Penilaian Permohonan Penilaian dilengkapi dengan : Dokumen Panduan Mutu Ruang Lingkup pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Rekomendasi Kepala Dinas Provinsi Isian daftar pertanyaan kesesuaian persyaratan manajemen dan persyaratan teknis

Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Mewujudkan profesionalisme dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Maksud : Tujuan dipeliharanya dokumentasi sistem mutu : Komunikasi Informasi Bukti kesesuaian Diseminasi pengetahuan di dalam organisasi Dokumen disusun sesuai dengan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang yang dimilikinya

Filosofi Sistem Manajemen Mutu Say what You Do Tulis Apa yang Anda Kerjakan. Do What You Say Kerjakan Apa Yang AndaTulis. Record For All Your Activity Rekam Semua kegiatan Anda. Action Any Different (Continous Improvement) Perbaikan terus menerus.

Hierarki Dokumen Mutu II III I PANDUAN MUTU PROSEDUR MUTU IV PROSEDUR MUTU INSTRUKSI KERJA FORM DAN REKAMAN PANDUAN MUTU Dok Level I mencakup atau menjadi acuan dok. Level II,III, dan IV

Dokumen Level I : Pedoman Mutu Memuat kebijakan dan Komitmen UPT/UPTD Metrologi dalam mengimplementasi Sistem Mutu berdasarkan Permendag Nomor 51/2009. (Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009) ISI Dokumen Level I: 1. Ruang Lingkup 2. Acuan Normatif 3. Istilah dan Definisi 4. Persyaratan Manajemen 5. Persyaratan Teknik Lampiran Tersedia untuk M.Puncak, M. Teknik, M.Mutu, Subdit KP, Penyelia, M. Admin, Arsip

Persyaratan Manajemen (Lampiran II Permendag 51/M-DAG/PER/10/2009) B.1 Organisasi B.2 Sistem Manajemen B.3 Pengendalian Dokumen B.4 Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak B.5 Sub Kontrak Pengujian B.6 Pembelian Jasa dan Perbekalan B.7 Pelayanan Kepada Pemilik UTTP B.8 Pengaduan B.9 Pengendalian Pekerjaan yang Tidak Sesuai B.10 Peningkatan B.11 Tindakan Perbaikan B.12 Pengendalian Rekaman B.13 Audit Internal B.14 Kaji Ulang Manajemen.

Persyaratan Teknis C.1 Umum C.2 Personil (Lampiran II Permendag 51/M-DAG/PER/10/2009) C.1 Umum C.2 Personil C.3 Akomodasi dan Kondisi Lingkungan C.4 Metode Pengujian, Kalibrasi dan Validasi Metode C.5 Peralatan C.6 Ketertelusuran Pengukuran C.7 Penanganan Barang Yang Diuji, Ditera dan Dikalibrasi C.8 Jaminan Mutu Hasil Pengujian, Kalibrasi dan Peneraan C.9 Pelaporan Hasil

Dokumen Level II : Prosedur Mutu Menjelaskan prosedur rinci tentang pelaksanaan kegiatan system manajemen mutu yang diterapkan pada UPT/UPTD.

Dokumen Level III : Instruksi Kerja Menjelaskan semua bentuk instruksi yang dipergunakan untuk melaksanakan prosedur mutu dan metoda pengujian yang merupakan spesifikasi dari metoda-metoda yang digunakan dalam peneraan Dipegang oleh penera/personel lab, tersedia di Lab

Dokumen Level IV : Form dan Rekaman Merupakan bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan instruksi kerja

Penulisan dan Pengendalian Dokumen Gunakan tata bahasa yang baik dan benar Hindari penggunaan bahasa dan kalimat yang menyebabkan timbul bias pengertian Disarankan memakai sistem penjilidan lepas untuk memudahkan penggantian halaman bila ada perubahan Setiap halaman mempunyai kode atau identifikasi khusus Harus memiliki prosedur pengendalian dokumentasi sistem manajemen mutu yang menjelaskan penanggung jawab, prosedur perubahan, penggantian dokumen, dll.

BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV

Contoh : B. Persyaratan Manajemen 1.Organisasi a. UPT/UPTD harus merupakan suatu kesatuan yang secara legal dapat dipertangungjawabkan. Dokumen Level I A.1.1 UPTD Metrologi X merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten X yang didirikan dengan SK Bupati No……( kode PM/MET/ A.1.1)

Aktivitas yang dilakukan Kaitan Antar Dokumen Melalui : Aktivitas yang dilakukan Dinyatakan melalui kode dokumen yang unik (misalnya PM, PS, IK, CK) Dinyatakan sebagai acuan (diacu)