PENGUATAN PROGRAM DAN KELEMBAGAAN IPeKB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
SEKILAS KARANG TARUNA KABUPATEN SIDOARJO Pendirian dan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik.
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI Drs. Heru Susanto PKB Program Keluarga Berencana telah diterima oleh masyarakat.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
OPTIMALISASI IMP MELALUI FK IMP KABUPATEN BANYUMAS
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
AD – ART PGRI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONCAB
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PERAN PKK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DI KELUARGA
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB
EVALUASI PROGRAM KKBPK
PENGERTIAN KOPERASI.
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
REPOSISI PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT INSTITUSI DAN PERAN SERTA
KASI GIZI, PROMOSI DAN PM DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU
Desa Siaga Kelompok 5 Restu Anandya P Ulil Nur Fariz .A
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
S E L A M A T D A T A N G.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Program Penyehatan Makanan
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
TEKNIK PEMETAAN BAGAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ( NetMap)
Profesi kependidikan Oleh : Ika Nia Tri Utami (K ) 23/02/2015
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Evaluasi dan Rencana Kerja
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Delapan fungsi keluarga Oleh: Dra. T. Yuli Kristiyanti  Picture diambil dari google 1.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
Peran Orang Tua dalam Pembangunan Keluarga dan Bina Keluarga
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
This presentation uses a free template provided by FPPT.com IDEOLOGI DAN PRINSIP-PRINSIP PERJUANGAN SPSI Oleh ; R. ABDULLAH.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB OLEH : Ns. I Gede Dedy Artho, S.Kep., M.Kes.
Transcript presentasi:

PENGUATAN PROGRAM DAN KELEMBAGAAN IPeKB PKB (PENYULUH KELUARGA BERENCANA) IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) MITRA BKKBN PENGGARAPAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKB-PK) Oleh : Drs. Heru Susanto ( Ketua IPeKB Daerah Bengkulu ) PENGUATAN PROGRAM DAN KELEMBAGAAN IPeKB

Tugas Pokok PKB adalah melakukan penyuluhan KB Nasional PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) Adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional program KKB-PK pada instansi Pemerintah, PKB adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang berstatus sebagai PNS Tugas Pokok PKB adalah melakukan penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB (Kepmenpan 120 Th 2004)

Secara teoritis PKB dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki metode 10 langkah PKB :  1. Pendekatan Tokoh Formal 2. Pendataan dan Pemetaan 3. Pendekatan Tokoh Informal 4. Pembentukan Kesepakatan 5. Pemantapan Kesepakatan 6. KIE Oleh Tokoh Masyarakat 7. Pembentukan Group Pelopor 8. Pelayanan KB 9. Pembinaan Peserta KB 10. Evaluasi, Pencatatan Dan Pelaporan 11. Langkah-langkah yang lain yang menunjang

IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) Dengan perubahan lingkungan strategis nasional yang ditandai dengan pergeseran sistem pemerintahan sentralistik menuju ke desentralistik sesuai UU No. 22 tahun 1999, sebagaimana dirubah dengan UU No. 32 tahun 2004 yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kesinambungan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK)

Dampak secara nyata dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut dalam pelaksanaan Program KB Nasional, salah satunya adalah berkurangnya tenaga pelaksana program di lini lapangan, khususnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana Nasional (PKB dan PLKB), maupun pengelola dan atau pengendali program di tingkat Kecamatan yang mengalami pengurangan jumlah yang sangat signifikan dibanding kebutuhan, yang disebabkan adanya mutasi dan atau pengalihan fungsi.

Menyadari sepenuhnya kondisi seperti yang di uraikan di atas, maka untuk mempertahankan eksistensi keberadaan dan untuk memperkuat kedudukan peran dan fungsi Penyuluh KB, atas berkat Rachmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disertai rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan ini petugas pengelola, penyuluh KB dan kelompok masyarakat maupun individu yang memiliki keinginan yang sama, menyatakan sikap untuk membentuk suatu wadah organisasi profesi di bawah binaan BKKBN yaitu : IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana)

IPeKB Berdiri : Sumber Drs. Didik Tri Marsono, M   IPeKB Berdiri : Sumber Drs. Didik Tri Marsono, M.Si (Ketua IPeKB Pusat) Deklarasi Pondok Gede : 27 Juli 2007

AGAR BERHASIL DALAM ADVOKASI KIE PKB HARUS RAMAH, NGGENAH, PRENAH : 1 AGAR BERHASIL DALAM ADVOKASI KIE PKB HARUS RAMAH, NGGENAH, PRENAH :   1. Ramah : bermuka cerah, murah senyum, suka bertegur sapa …   2. Nggenah : mengerti betul apa yang menjadi tugas dan kewajibannya   3. Prenah : pandai menempatkan diri, tahu adat sopan santun, bisa menjaga moral, tidak suka mengganggu kader, dan tidak grusah-grusuh/tergesa gesa, rapi, bersih, tepat sasaran

AD IPeKB, BAB IV, Pasal 5 IPeKB Indonesia bertujuan :   Menyatukan Penyuluh Keluarga Berencana, Pengelola Keluarga Berencana dan individu yang mempunyai cita-cita yang sama. Meningkatkan kompetensi profesi. Memperjuangkan aspirasi, hak dan kesejahteraan anggota. Meningkatkan kepedulian, peranserta masyarakat dan membangun kemitraan dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

AD IPeKB, BAB VI STRUKTUR KEPENGURUSAN   Pasal 7  Struktur Kepengurusan IPeKB Indonesia terdiri dari : Di Pusat disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPeKB Indonesia. Di Provinsi disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPeKB Indonesia. Di Kabupaten/Kota disebut Dewan Pengurus Cabang (DPC) IPeKB Indonesia.

KETERANGAN : 1. WARNA DASAR BIRU MUDA (BIRU LAUT) 2   KETERANGAN : 1. WARNA DASAR BIRU MUDA (BIRU LAUT) 2. WARNA GAMBAR KELUARGA DAN KOMBINASI PONDASI BIRU TUA 3. WARNA GAMBAR KELUARGA DILAPISI GARIS WARNA PUTIH 4. WARNA PITA KUNING EMAS DILAPISI GARIS WARNA BIRU TUA 5. TULISAN PADA PITA BERWARNA BIRU TUA 6. SEGILIMA DILAPISI GARIS BIRU TUA 7. UKURAN PERBANDINGAN, VERTIKAL 5 HORISONTAL 7 8. PONDASI 3 TINGKAT = TIGA NILAI DASAR PROG KB (CUK) 9. BENTUK SEGI LIMA = LIMA SILA PANCASILA 10. PITA MELINGKAR = IKATAN PERSATUAN 11. PILAR 8 BUAH = 8 FUNGSI KELUARGA 12. ORANGTUA + 2 ANAK, GAMBARAN KELUARGA BERKUALITAS NKKB, 2 ANAK CUKUP 13. TULISAN IPeKB INDONESIA WARNA PUTIH

TUGAS PLKB BERSAMA MITRA DAN PERMASALAHAN DI LAPANGAN A. MENURUNKAN ANGKA KELAHIRAN ... IKUT KB, 2 ANAK CUKUP B. KIE 8 FUNGSI KELUARGA SAMPAI KE AKAR RUMPUT 1. Fungsi Agama 2. Fungsi Sosial Budaya 3. Fungsi Cinta Kasih 4 Fungsi Perlindungan 5. Fungsi Reproduksi 6. Fungsi Sosialisasi Dan Pendidikan 7. Fungsi Ekonomi 8. Fungsi Pembinaan Lingkungan C. MAMPU BLUSUKAN MELIHAT FENOMENA PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN CARI SOLUSI TERBAIK

D. MAMPU MENGIKUTI PERKEMBANGAN ZAMAN ILMU TEKNOLOGI KOMPUTER E D. MAMPU MENGIKUTI PERKEMBANGAN ZAMAN ILMU TEKNOLOGI KOMPUTER E. MAMPU BEKERJA SAMA DENGAN JEJARING MITRA KERJA DI LINGKUNGANNYA (GURU, PENGURUS MASJID, P3NTR, BKMT, ... F. MAMPU MENJUAL DAN ADVOKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KKB-PK G. MAMPU MEMPERLUAS JARINGAN/JEJARING PENGGARAPAN KKB-PK H. MAMPU MENGGALANG DANA YANG MEMUNGKINKAN I. DAN LAIN LAIN

THANK YOU/TERIMA KASIH/MATUR NUWUN MENJALIN KERJA SAMA THANK YOU/TERIMA KASIH/MATUR NUWUN

Below The Line ( BTL) adalah segala aktifitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail/konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware/menyadari dengan produk kita, contohnya : program bonus/hadiah, event, pembinaan konsumen dll. semua aktifitas ini biasanya dilakukan oleh kantor perwakilan di daerah yang menjadi area pemasarannya. Pada intinya aktifitas BTL selalu bertujuan untuk mendukung dan memfollow up aktifitas ATL Above The Line ( ATL ) adalah aktifitas marketing/promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan

Pembentukan Jejaring Advokasi dan KIE Dengan Stakehoder Kegiatan ini dimaksudkan untuk : 1. Meningkatkan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman stakeholder, sehiggga ada upaya yang lebih intensif dari pihak-pihak terkait dalam memberikan Advokasi dan KIE yang benar seputar KKB 2. Untuk menghidupkan lebih hidup kembali peran di lapangan Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi