Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas

Presentasi berjudul: "Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas"— Transcript presentasi:

1 Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBINAAN ILPS DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA Muhammad Zuhri Direktur Bina Intala Bekasi, Agustus 2016

2 POKOK BAHASAN Strategi Pengembangan Intala LPKS Kondisi Intala LPKS
Latar Belakang Kondisi Intala LPKS Strategi Pengembangan Intala LPKS

3 Struktur Penduduk Indonesia 2016
Jumlah angkatan kerja Indonesia yang meningkat diiringi tantangan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Bekerja 120,65 juta MENINGKAT Angkatan Kerja 127,67 juta MENINGKAT Penganggur 7,02 juta (5,50%) Jumlah Penduduk 255,46 juta MENURUN Bukan Angkatan Kerja 127,79 juta Sumber: BPS, Februari 2016

4 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN LINTAS BIDANG AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN

5 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KEENAM (NAWA CITA) :
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM KERANGKA AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KELIMA (NAWA CITA) : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program : 1) Indonesia Pintar, 2) Indonesia Sehat, 3) Indonesia Sejahtera dan 4) Indonesia Kerja AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KEENAM (NAWA CITA) : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

6 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
PENGUATAN PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL; PERCEPATAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA; PERCEPATAN SERTIFIKASI PROFESI; PERLUASAN KESEMPATAN KERJA FORMAL; PENGUATAN WIRAUSAHA PRODUKTIF; PENCIPTAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG SEHAT DAN PRODUKTIF; PENEGAKKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN; PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN; PELAYANAN KETENAGAKERJAAN SEDERHANA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. NAWA KERJA KETENAGA KERJAAN

7 TUGAS DIT. BINA INTALA Melaksanakan Perumasan Kebijakan, Penyusunan Norma, Standar,Prosedur, dan Kreteria, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi, Serta Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Instruktur dan Tenaga Pelatihan FUNGSI : Penyiapan perumusan kebijakann dibidang Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta. Penyiapan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria dibidangan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta. Penyiapan Bimtek dan Supervisi dibidangan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidangan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal

8 KONDISI INTALA DI LPKS

9 Jumlah Lembaga/Balai Pelatihan Kerja di Indonesia
Pemerintah Pusat 17 Balai Latihan Kerja 2 Balai Latihan Produktivitas Pemerintah Daerah 281 22 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 8.066 Lembaga

10 JUMLAH LPK SWASTA 8.066

11 KAPASITAS PELATIHAN LPKS PER SEKTOR

12 KAPASITAS PELATIHAN INSTRUKTUR DAN PER SEKTOR
Vin 3.077

13 TENAGA PELATIHAN PER PROVINSI
6.930 Vin 3.077

14 STRATEGI PENGEMBANGAN INTALA LPKS

15 MEWUJUDKAN INDONESIA KOMPETEN
DIT . INTALA : Mengawal Indonesia Kompeten INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN : PENGAWAL INDONESIA KOMPETEN STRATEGI PEMBINAAN INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN RENSTRA Sasaran Program 2015 2016 2017 2018 2019 Instruktur pemerintah yang ditingkatkan kompetensinya 570 512 528 544 560 Instruktur swasta yang ditingkatkan kompetensinya 634 208 224 240 256 Tenaga Pengelola yang ditingkatkan kompetensinya 524 160 176 192 Instruktur yang mendapat sertifikat kompetensi

16 STRATEGI PENGEMBANGAN LPKS
1 Percepatan pengembangan standar kompetensi 2 Percepatan penerapan PBK mengacu pada KKNI 3 Penguatan kelembagaan LPKS 4 Peningkatan Kompetensi SDM Pelatihan 5 Akreditasi LPKS

17 BELUM OPTIMALNYA ROADMAP INTALA LPKS SECARA NASIONAL
PERMASALAHAN UTAMA SAAT INI BELUM OPTIMALNYA ROADMAP INTALA LPKS SECARA NASIONAL HAL INI DISEBABKAN BELUM ADANYA REGESTRASI INTALA BELUM ADANYA KUALIFIKASI INTALA BELUM ADANYA WADAH INTALA BELUM ADANYA KRETERIA JABATAN INTALA

18 TERSEDIANYA ROADMAP PROGRAM PEMBINAAN INTALA LPKS
ANALISIS MASALAH OPTIMALNYA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN INTALA PADA DIREKTORAT BINA INTALA AKIBAT TERSEDIANYA ROADMAP PROGRAM PEMBINAAN INTALA LPKS MASALAH UTAMA SEBAB TERSEDIANYA KUALIFIKASI JABATAN INTALA LPKS TERLAKSANANYA REGESTRASI INTALA SWASTA TERSEDIANYA KRETERIA JABATAN INTALA LPKS SECARA NASIONAL ADANYA KOMITMEN YANG KUAT ANTAR INSTANSI PEMBINA INSTRUKTUR TERSEDIANYA PEDOMAN PEMBINAAN JABATAN INTALA LPKS TERSEDIANYA PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI INTALA LPKS

19 STRATEGI PEMBINAAN TRI KHIDMAT PEMBINAAN I. CAPACITY BUILDING
II. PEMBINAAN KARIR III. SERTIFIKASI INSTRUKTUR

20 LANJUTAN …… I. CAPACITY BUILDING I.2 Penguatan Sistem
I.1 Percepatan Kompetensi I.2 Penguatan Sistem I.3 Penguatan Jejaring 1. Regulasi 2. NSPK 3. Database 4. Sistem Informasi 1. Sosialisasi dan Publikasi 2. Kerjasama dan Jejaring 3. Pembentukan dan pengembangan Forum 1. Diklat 2. Bimtek 3. Workshop 4. Seminar 5. Peningkatan Pendidikan Formal

21 PENINGKATAN KOMPETENSI INTALA LPKS
TAHUN ASPEK/KEGIATAN HASIL TAHUN 2015 TAHUN 2016 Pelatihan Metodologi Intsruktur Pelatihan SP Pelatihan AQMS 698 Org 210 Org Org

22 RENCANA PENINGKATAN KOMPETENSI INTALA LPKS
TAHUN 2017 ASPEK/KEGIATAN TARGET TAHUN 2016 Pelatihan Metodologi Intsruktur Pelatihan Kecantikan Pelatihan Design Grafis Pelatihan Manajemen Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Pelatihan Manajemen Penyelenggara Pelatihan Kerja Pelatihan Softskill 160 Org 40 Org 60 Org

23 TERIMA KASIH