KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
AKUNTANSI PEMBIAYAAN - Elisa feat Anindya Virnita -

2 DEFINISI PEMBIAYAAN Seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

3 KLASIFIKASI PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. PENGELUARAN PEMBIAYAAN Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu.

4 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PENGAKUAN PENGUKURAN Pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto POS PEMBIAYAAN PENGUNGKAPAN Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri Penerimaan Kembali Piutang Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Pinjaman Luar Negeri Penerimaan pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan landasan hukum tentang Penerimaan Pinjaman, Pencairan Dana Cadangan, Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

5 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PENGAKUAN PENGUKURAN Pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto POS PEMBIAYAAN PENGUNGKAPAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya Pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan landasan hukum tentang Pemberian Pinjaman Daerah, pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

6 Elisa feat. Anindya Virnita