Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Presentasi berjudul: "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan"— Transcript presentasi:

1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KOMISI 2: WAJIB BELAJAR 12 TAHUN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Februari 2016

2 SUB TEMA : PERLUASAN AKSES

3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Satuan Pendidikan SD, SMP dan SM
MI SD MTs SMP MA SMA/SMK Sumber data: PDSP Kemdikbud, 2015 Bandingkan tanpa MI, MTs, MA TAHUN PELAJARAN

4 PETA SEBARAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SD/MI TA 2014/2015
>=95% (479 KAB/KOTA) Rata-rata Nasional 109,05% <=75% s.d. <95% (29 KAB/KOTA) PRIORITAS 2 <95% (35 KAB/KOTA) <75% (6 KAB/KOTA) PRIORITAS 1: Kab. Supiori, Papua kab. Puncak, Papua Kab. Puncak Jaya, Papua Kab. Paniai, Papua Kab. Intan Jaya, Papua Kab. Deiyai, Papua Sumber data: PDSP, Sept 2015

5 PETA SEBARAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SMP/MTs TA 2014/2015
>=95% (401 KAB/KOTA) Rata-rata Nasional 100,51% <=75% s.d. <95% (85 KAB/KOTA) PRIORITAS 2 <95% (113 KAB/KOTA) <75% (28 KAB/KOTA) PRIORITAS 1: Kab. Yalimo, Papua Kab. Yahukimo, Papua Kab. Waropen, Papua Kab. Tolikara, Papua Kab. Supiori, Papua Kab. Sarmi, Papua kab. Puncak, Papua Kab. Puncak Jaya, Papua Kab. Pegunungan Bintang, Papua Kab. Paniai, Papua Kab. Nduga, Papua Kab. Nabire, Papua Kab. Mimika, Papua Kab. Merauke, Papua Kab. Mamberamo Tengah, Papua Kab. Mappi, Papua Kab. Lanny Jaya, Papua Kab. Mamberamo Raya, Papua Kab. Kepulauan Yapen, Papua Kab. Keerom, Papua Kab. Jayapura, Papua Kab. Jaya wijaya, Papua Kab. Intan Jaya, Papua Kab. Dogiyai, Papua Kab. Deiyai, Papua Kab. Boven Digoel, Papua Kab. Biak Numfor, Papua Kab. Asmat, Papua Sumber data: PDSP, Sept 2015

6 PETA SEBARAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SMA/SMK/MA TA 2014/2015
>=95% (118 KAB/KOTA) <=75% s.d. <95% (196 KAB/KOTA) PRIORITAS 2 <95% (396 KAB/KOTA) Rata-rata Nasional 75,53% <75% (200 KAB/KOTA) PRIORITAS 1 Sumber data: PDSP, Sept 2015

7 Diagram Alur Partisipasi Siswa Tahun 2014/2015

8 Proyeksi Kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB)
Target Kenaikan APK hanya untuk Daerah Prioritas I agar APK mencapai >75% APBD Provinsi dan Kab./Kota serta Sumber lain yang tidak mengikat Sumber: Dapodik, 2015

9 Sekolah Garis Depan (SGD)
Jumlah Daerah Tertinggal = 122 Kabupaten (Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 ) Latar Belakang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Membangun dari pinggir – secara geografis dan sosiologis dilakukan dengan membangun kualitas manusianya. Wujud hadirnya negara di wilayah-wilayah terjauh, terpencil, perbatasan, termiskin (suburban, urban, dan rural), atau berpihak pada kelompok paling rentan dalam pembanunan 3. Menambah ragam penyediaan pendidikan dengan berbagai tipe dalam konteks sosial yang beragam dan tidak distandarkan. Memperkecil ketimpangan dan ketersediaan pemberian layanan pendidikan antar wilayah dalam kerangka kelayakan, keadilan, kemerataan dan bermutu. SGD adalah Sekolah terintegrasi dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah dalam rangka menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi siswa di wilayah-wilayah terjauh, terpencil, perbatasan, termiskin (suburban, urban, dan rural), atau berpihak pada kelompok paling rentan dalam pembangunan.

10 SUB TEMA : PENINGKATAN MUTU

11 KURIKULUM PEMBENTUKAN KARAKTER
KURIKULER Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada PKn Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada PKn (Road Safety Program) EKSTRA KURIKULER Pendidikan kepramukaan Klub, kelas, dan sekolah olahraga Kawah Kepemimpinan Pelajar Pesantren kilat Latihan dasar kepemimpinan siswa Pelatihan jurnalistik Pembinaan pendidikan akhlak mulia siswa Pelaksanaan Rohani Islam (Rohis) Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Pelaksanaan Palang Merah Remaja (PMR) NON KURIKULER PENUMBUHAN BUDI PEKERTI (PBP) Internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual Penanaman nilai kebangsaan & kebhinnekaan Interaksi positif dengan sesama siswa Interaksi positif dengan guru dan orangtua Penumbuhan potensi unik dan utuh setiap anak Pemeliharaan lingkungan sekolah Pelibatan orangtua dan masyarakat

12 Peringkat PISA (Programme For International Student Assesment)

13 Refleksi dari Hasil PISA 2009
Matematika IPA Hampir semua siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran sampai level 3 saja, sementara negara lain banyak yang sampai level 4, 5, bahkan 6. Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama, interpretasi dari hasil ini hanya satu, yaitu: yang kita ajarkan berbeda dengan tuntutan zaman  penyesuaian kurikulum Bahasa

14 TIMSS: Results of Mathematics (8th Grade)
2007 2011 Lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu sampai level menengah, sementara hampir 50% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Dengan keyakinan bahwa semua anak dilahirkan sama, kesimpulan dari hasil ini adalah yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan yang diujikan [yang distandarkan] internasional

15 TIMSS: Results of Science(8th Grade)
2007 2011 Lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu sampai level menengah, sementara hampir 40% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Dengan keyakinan bahwa semua anak dilahirkan sama, kesimpulan dari hasil ini adalah yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan yang diujikan [yang distandarkan] internasional

16 TIMSS: Results of Reading (4th Grade)
2006 2011 Lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu sampai level menengah, sementara lebih dari 50% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Dengan keyakinan bahwa semua anak dilahirkan sama, kesimpulan dari hasil ini adalah yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan yang diujikan [yang distandarkan] internasional

17 Kinerja siswa Indonesia dalam tes pemetaan pendidikan global masih rendah dan perlu ditingkatkan.
Nilai Siswa Indonesia dalam PISA, Bahasa Nilai siswa Indonesia dalam PISA masih rendah. Nilai pada tahun 2012 bahkan turun dibanding tahun 2009, kecuali nilai matematika yang meningkat sedikit. 15

18 Proyeksi Kebutuhan Rehabilitasi Ruang Kelas
Satuan Pendidikan Kondisi Ruang Kelas Jumlah Rehab 2015 Rencana 2016 Sisa Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9=5-7-8) SD 61.490 98.771 8.555 5.715 84.501 SMP 66.202 16.207 22.021 4.187 3.000 14.834 SMA 69.874 59.418 3.991 5.896 131 1.600 4.165 SMK 58.025 57.820 2.977 4.615 130 1.000 3.485 SDLB/SMPLB/SMLB/SLB 4.574 7.834 695 830 13.933 128 150 552 85.360 13.131 11.465 Sumber: Dapodik, Sept 2015 Skenario Penanganan Ruang Kelas Rusak melalui perbaikan secara bertahap: Rusak Berat > APBN dan DAK Rusak Sedang------> DAK Rusak Ringan > BOS

19 Proyeksi Kebutuhan Laboratorium/Bengkel
SATUAN PENDIDIKAN JUMLAH SEKOLAH PERPUSTAKAAN LABORATORIUM/ BENGKEL Memiliki APBN 2015 Rencana 2016 Belum Memiliki (1) (2) (3) (4) (5) (6= ) (7) (8) (9) (10= ) SD 72.445 1.420 1.450 72.422 - SMP 36.862 21.838 774 700 13.550 16.438 950 1.250 18.224 SMA 12.738 9.190 1.746 1.802 3.857 66 2.245 6.570 SMK 12.722 6.869 1.500 4.353 1.584 502 2.036 8.600 SMPLB/SMLB/SLB 2.098 711 85 20 1.282 24 23 2.031 Jumlah 64.420 2.279 11.465 93.409 21.903 1.541 7.297 35.425 Sumber: Dapodik, Sept 2015

20 TATA KELOLA DAN PELIBATAN PUBLIK
SUB TEMA : TATA KELOLA DAN PELIBATAN PUBLIK

21 ROADMAP KEGIATAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DARI KABUPATEN/KOTA KE PROPINSI Oktober 2014 Ditetapkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Agustus - Desember 2015 Pendampingan Inventarisasi P3D dalam bentuk Koordinasi/Workshop Asistensi dalam 7 region: Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Kab./Kota Pusat (Kemendikbud dan K/L terkait) Januari – Februari 2016 Validasi dan Pemantauan hasil inventarisasi aset Maret - 2 Oktober 2016 Pelaksanaan serah terima P2D 31 Desember 2016 Serah terima berita acara pendanaan 24 Agustus 2015 SE Dirjen Dikdasmen 3603/D/DM/2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah setelah ditetapkan UU 23 Tahun 2014 1 30 Prov melaporkan telah menerima data P3D dari Kab/Kota 16 Januari 2015 SE Mendagri 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 2 9 8 7 3 10 4 6 5 11 28 Mei 2015 Konsolidasi Nasional dengan Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia Juni – Agustus 2015 Inisiasi Koordinasi oleh Provinsi* 16 Oktober 2015 SE Mendagri 120/5935/SJ Tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 1 Januari 2017 Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Menengah oleh Provinsi

22 REKAPITULASI CAPAIAN SPM BERDASARKAN KATEGORI
Jenjang Jumlah Sekolah Kategori persentase capaian SPM < 70 100 SD 67.008 59.354 18.665 3.139 102 SMP 37.533 34.352 2.668 505 8 0  TOTAL 62.022 19.170 3.147

23 Terima Kasih