BAB V KEBIJAKAN FISKAL.

Presentasi berjudul: "BAB V KEBIJAKAN FISKAL."— Transcript presentasi:

1 BAB V KEBIJAKAN FISKAL

2 DEFINISI & PENGERTIAN Penerimaan pemerintah berasal dari Pajak (tax)/T. Pengeluaran pemerintah notasi yg digunakan adl Government Expenditure (G).

3 a. Pajak Secara Hukum,Pajak didefinisikan sbg iuran wajib kpd pemerintah yg bersifat memaksa & legal (berdasarkan UU), shg pemerintah memp. kekuatan hukum (mis. Denda/kurungan penjara) utk menindak wajib pajak yg tdk memenuhi kewajibannya.

4 Secara ekonomi, Pajak didefinisikan sbg pemindahan sumber daya yg ada di sektor RT & perush ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung.

5 KLASIFIKASI PAJAK Pajak Objektif,Mis: PPN dikenakan kpd mereka yg membeli brg & jasa kena pajak. Pajak Subjektif, Mislnya Pajak Penghasilan Pajak Langsung, mis : PPh, PBB Pajak tidak langsung, mis : Pajak Undian

6 TARIF PAJAK Pajak Nominal, Mis : pengenaan Pajak Pendapatan sebesar 50, maka ditulis T = 50. Pajak persentase 1. Pajak Proporsional, Mis : berapapun besarnya pendapatan maka PPh nya tetap 20%.

7 2) Pajak Progresif, Mis : UU No
2) Pajak Progresif, Mis : UU No. 17/2000 mengenai PPh, tarif Penghasilan kena pajak utk pribadi <= Rp.25 juta / tahun tarif pajaknya 5%, PKP di atas 25 Juta – 50 juta / tahun tarif pajaknya 10% dst. 3) Pajak Regresif, tarif pajak makin rendah pada saat penghasilan meningkat.

8 PENGARUH PAJAK THD PENDAPATAN & KONSUMSI
Pajak Nominal mempengaruhi pendapatan Disposable (pendapatan yg siap dipakai). Pajak nominal tidak mengubah sensivitas konsumsi (MPC). Yg berubah adl konsumsi otonomus yg menjadi lbh kecil. Pajak Proporsional mempengaruhi perubahan MPC

9 POLITIK ANGGARAN 1. Anggaran Tidak Berimbang Anggaran defisit
Jika pemerintah menempuh kebijakan ini maka disebut “Kebijakan Fiskal Ekspansif”. b. Anggaran Surplus, Maka kebijakan pemerintah ini disebut “Kebijakan Fiskal Kontraktif”.

10 2) Anggaran Berimbang, Ada dua hal utama yg ingin dicapai oleh pemerintah yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.

11 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL
r r1 Fiskal Kontraktif Fiskal Ekspansif Y2 Y0 Y1 Y IS2 IS0 IS1

12 b. Dampak Kebijakan Fiskal Ekspansif thd Inflasi
r r0 Fiskal Ekspansif Y2 Y0 Y1 Y IS0 IS1 r1 Moneter Ekspansif LM1 LM0

13 Jika tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan tambahan output keseimbangan yg beberapa kali lipat, bukankah lebih baik pemerintah terus menerus meningkatkan anggaran defisitnya???????

14 SLOPE KURVA IS DAN LM r LM r6 r5 IS6 IS5 r4 IS4 r3 IS3 r1 IS1 IS2 Y O
INTERVAL KEYNES INTERVAL ANTARA INTERVAL KLASIK

15