DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Presentasi berjudul: "DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV"— Transcript presentasi:

1 DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
Penjelasan Ujian DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV Sindhu Setiatmoko

2 UJIAN Koqnitif (waktu 180 menit) Komprehensif (waktu 180 menit)

3 Koqnitif Soal dari bahan ajar diklat
Soal bersifat essay tentang penerapan materi diklat Tidak diperkenankan membuka buku

4 Komprehensif Soal bersifat kasus tentang kejadian yang diambil dari surat kabar Bahan kasus menceritakan kejadian tentang substansi dari suatu lembaga Diperkenankan membuka buku

5 SISTEMATIKA JAWABAN Singkatan kasus bobot 10
Identifikasi masalah bobot 20 Pembulatan masalah bobot 5 Analisis masalah bobot 40 Pemecahan masalah bobot 10 Kesimpulan bobot 10 Judul bobot 5

6 SISTEMATIKA JAWABAN Buatlah ringkasan kasus per butir
Galilah masalah administrasi, manajemen, dan organisasi atau masalah substansi yang berdampak administrasi baik yang tersurat maupun tersirat Bulatkan permasalahannya Lakukan analisis masalah Bagaimanakah pemecahan masalah tersebut dianalisis berikan alternatifnya Buatlah kesimpulan dan judul (kalimat negatif) setelah kasus dianalisis

7 SINGKATAN KASUS Perhatikan kalimat dan kejadian-kejadian disetiap paragraf Kalimat dapat mencerminkan bahan kasus sebagai referensi Referensi mungkin ada disetiap paragraf, kumpulan dari beberapa paragraf, atau beberapa referensi pada satu paragraf Buatlah menjadi butir-butir kasus Referensi dapat berupa masalah substansi atau langsung menunjukan masalah AMO

8 Contoh Singkatan Kasus
Kepala PT Pertamina Depo Ampenan, Lombok kepada wartawan mengatakan sebetulnya di Pulau Lombok tidak terjadi kelangkaan BBM. Cepat habisnya BBM disejumlah SPBU antara lain tingginya jumlah permintaan. Tingginya jumlah permintaan Untuk membantu penduduk di wilayah Kecamatan Kemalang, Pemerintah Kab. Klaten sejak Juni lalu mengirim 12 tangki air bersih untuk tiga desa setiap hari. Bantuan air itu diprioritaskan untuk daerah puncak di lereng Gunung Merapi, yakni Desa Tlogowatu dan Tegalmulyo. Pengiriman air kedaerah itu mengalami kesulitan karena jalan naik dan rusak berat. Pengiriman air mengalami kesulitan

9 Alinea 1 Beberapa pengusaha mengeluhkan berbelit-belitnya pengurusan surat izin usaha di Pemkot Bekasi dan tidak mengutamakan kemudahan serta kepentingan warganya. Belum adanya sistem satu atap membuat pejabat di Pemkot dengan seenaknya memutar-mutar proses perizinan. Berbelit-belitnya pengurusan surat izin usaha Belum adanya sistem satu atap

10 Alinea 2 Keluhan itu disampaikan antara lain oleh Direktur CV. Mitra Niaga AK, yang mempunyai usaha kontraktor, perdagangan umum, leveransir, serta Direktur Yayasan Bina Tunggal BT, di DPRD Kota Bekasi. Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi NYS juga mengaku mendapat keluhan serupa dari beberapa pengusaha. Anggota Komisi B DPRD juga mendapat keluhan serupa

11 Alinea 3 AK mencontohkan ketika akan membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) asosiasi pengusaha dengan sertifikasi perusahaan. KTA baru diberikan setelah AK menyertakan NPWP, keterangan domisili, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), akta perusahaan, dan SIUPP. Untuk mendapatkan TDP, terlebih dahulu AK harus mengurus surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) di Bagian Ekbang Sekretariat Daerah Pemkot Bekasi. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi

12 Alinea 4 Namun, saat mengurus di Ekbang, dikatakan untuk mendapatkan SIUJK, AK harus mempunyai TDP dan sertifikasi keanggotaan asosiasi terlebih dahulu. Bingungnya, untuk mendapatkan sertifikasi keanggotaan harus mempunyai TDP seperti kawan pengusaha lain. AK mengurus itu dari November tahun lalu dan sampai sekarang baru dapat SIUPP saja dan TDPnya belum. Tidak jelasnya persyaratan yang diperuntukan

13 Alinea 5 AK sempat jengkel karena diputar kesana kemari. Padahal, setelah nama perusahaannya terdaftar, seharusnya mudah saja untuk mengurus KTA. AK mengaku telah mengeluarkan biaya banyak untuk mengurus semua persyaratan itu. Biaya tinggi dalam pengurusan persyaratan

14 Alinea 6 BT menceritakan, Agustus lalu pernah mengurus surat izin kerjasama mengenai masalah perindustrian dengan Pemkot Bekasi. BT pun mengurus ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata. Namun, setelah diputar kesana kemari, surat izin itu tak kunjung keluar, padahal sudah disetujui Walikota. Setelah tiga bulan menunggu, surat itu malah hilang. Baru setelah BT ancam akan memberitahukan Walikota, mereka buru-buru membuatkan dan sekarang sudah jadi. Kurang tertibnya pengadministrasian pengurusan Lemahnya pengawasan dalam pengurusan

15 Alinea 7 Beberapa pengusaha lain mengatakan hal serupa untuk sejumlah kasus berbeda. Namun sumber masalah tetap sama, yaitu berbelit-belitnya mata rantai birokrasi di Pemkot. Menurut N, seharusnya ada front office yang ada di satu ruangan untuk pelayanan satu atap. Keberadaan SK. Walikota No. 19/2002 tentang Penyelenggaraan Penerbitan SIUJK juga seharusnya diubah menjadi Perda karena itu menyangkut pungutan. Meninjau SK. Walikota menjadi Perda

16 Singkatan kasus Berbelit-belitnya pengurusan surat izin usaha
Belum adanya sistem satu atap Anggota Komisi B DPRD juga mendapat keluhan serupa Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi Tidak jelasnya persyaratan yang diperuntukan Biaya tinggi dalam pengurusan persyaratan Kurang tertibnya pengadministrasian pengurusan Lemahnya pengawasan dalam pengurusan Meninjau SK. Walikota menjadi Perda

17 Identifikasi Masalah REFERENSI KASUS MASALAH AMO
Berbelit-belitnya pengurusan surat izin usaha Belum adanya sistem satu atap Anggota Komisi B DPRD juga mendapat keluhan serupa Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi lemahnya perencanaan lemahnyanya komunikasi lemahnya informasi lemahnya pengawasan lemahnya koordinasi lemahnya p. keputusan lemahnya loordinasi

18 Identifikasi Masalah REFERENSI KASUS MASALAH AMO
Tidak jelasnya persyaratan yang diperuntukan Biaya tinggi dalam pengurusan persyaratan Kurang tertibnya pengadministrasian pengurusan Lemahnya pengawasan dalam pengurusan Meninjau SK. Walikota menjadi Perda lemahnya perencanaan lemahnya informasi lemahnya pengawasan lemahnya koordinasi

19 Masalah-masalah AMO Lemahnya perencanaan Kurangnya informasi
Kurangnya komunikasi Lemahnya pengambilan keputusan Kurangnya koordinasi Lemahnya pengawasan

20 Identifikasi Masalah Masalah AMO U S G TOTAL 3 4 10 9 11 5 14
Lemahnya perencanaan 3 4 10 Kurangnya informasi Kurangnya komunikasi Lemahnya pengambilan keputusan 9 Kurangnya koordinasi 11 Lemahnya pengawasan 5 14 Skala 1 - 5

21 Pembulatan Masalah Lemahnya pengawasan dalam pengurusan surat izin usaha di Pemkot Bekasi

22 Analisis Masalah Pohon Masalah Pohon Sasaran Pohon Alternatif

23 POHON MASALAH 4 1 a b c 2 a b c 3 Pelayanan belum optimal AKIBAT
Lemahnya pengawasan dalam pengurusan surat izin usaha 1 SEBAB a b c Lemahnya perencanaan kurangnya informasi Kurangnya koordinasi 2 a b c Belum adanya sistem Belum adanya SOP Belum adanya pemahaman 3

24 POHON SASARAN 4 1 a b c 2 a b c 3 Terwujudnya pelayanan yg optimal
AKIBAT Terwujudnya pengawasan 1 SEBAB a b c Tertatanya perencanaan Terwujudnya informasi Terjalinnya koordinasi 2 a b c Terwujudnya sistem Terwujudnya SOP Terciptanya pemahaman 3

25 Terwujudnya pengawasan
POHON ALTERNATIF Terwujudnya pelay. Yg optimal Terwujudnya pengawasan Terwujudnya SOP MELAKUKAN SURVEY MELAKUKAN KAJIAN MEMBUAT PEDOMAN

26 Pemecahan Masalah SURVEY KAJIAN PEDOMAN 3 5 2 4 8 10 13 ALTERNATIF
Kontribusi Biaya Kelayakan TOTAL SURVEY KAJIAN PEDOMAN 3 5 2 4 8 10 13 Skala 1 - 5

27 Kesimpulan Mengambil dari proses dan hasil analisis

28 Judul Mengambil dari hasil pembulatan dengan pernyataan negatif

29 Terima Kasih