Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penyelengaraan koperasi sekolah Membentuk kepanitian koperasi sekolah

Diterbitkan olehHerman Sugiarto Kartawijaya Telah diubah "6 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Penyelengaraan koperasi sekolah Membentuk kepanitian koperasi sekolah"— Transcript presentasi:

1 Penyelengaraan koperasi sekolah Membentuk kepanitian koperasi sekolah
PERTEMUAN KE 12 Penyelengaraan koperasi sekolah Membentuk kepanitian koperasi sekolah Pembentukan dilakukan oleh kepala sekolah. Panitia tersebut dipilih dari siswa dan didampingi oleh guru pembimbing dengan tugasnya sbb:

2 TUGAS GURU SEBAGAI PEMBIMBING
Mempersiapkan anggaran dasar atau anggaranrumah tangga Menentukan waktu, acara, dan hadir daftar rapat Membuat undangan dan menyampaikannya.

3 Menyelengarakan rapat pembentukan
Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat koperasi, pejabat Kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah, guru, siswa, dan pengurus BP3.

4 PEMBINAAN KOPERASI SEKOLAH
Pembinaan koperasi sekolah dilakukan oleh kepala kantor Menteri Negara Koperasi dan PKM kabupaten/kotamadya setempat.

5 Manfaat koperasi sekolah
Manfaat berdirinya koperasi sekolah bagi pertumbuhban kehidupan perkoperasian di indonesia

6

Download ppt "Penyelengaraan koperasi sekolah Membentuk kepanitian koperasi sekolah"

Presentasi serupa

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA

PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
BW tidak mengatur tentang tempat tinggal bagi badan hukum. Untuk badan hukum tidak digunakan istilah tempat tinggal, melainkan kedudukan yakni tempat.

BW tidak mengatur tentang tempat tinggal bagi badan hukum. Untuk badan hukum tidak digunakan istilah tempat tinggal, melainkan kedudukan yakni tempat.
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, 10--13 Februari 2013 1 1 TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.

Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
Pengembangan Organisasi Baru PPIA Deakin. LATAR BELAKANG Kekompakan tim adalah kunci sukses PPIA Deakin. PPIA Deakin dpt dikatakan sebagai PPIA yg baru.

Pengembangan Organisasi Baru PPIA Deakin. LATAR BELAKANG Kekompakan tim adalah kunci sukses PPIA Deakin. PPIA Deakin dpt dikatakan sebagai PPIA yg baru.
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Tugas Pokok dan Fungsi Guru, Kepala Sekolah dan Perangkat Sekolah

Tugas Pokok dan Fungsi Guru, Kepala Sekolah dan Perangkat Sekolah
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Presentasi ibu Indah Tri Wilujeng BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang

Presentasi ibu Indah Tri Wilujeng BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.

Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI

PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:

PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.

ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan

OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI

PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2

STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2

Presentasi serupa

Iklan oleh Google