Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diterbitkan oleh Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"— Transcript presentasi:

1 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BALI Selamat Datang BIMTEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENINGKATAN KOMPETENSI PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Senin, 26 Maret 2018

2 Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Senin 26 Maret 2018
No. Waktu Acara / Materi Narasumber Ket. 1 2 3 4 5 Registrasi Panitia Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Karo PBJ Prov. Bali Coffee Break Penyusunan dan Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI Istirahat 6 Pencegahan dan Implikasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa. Kejati Bali 7 8 Penyusunan Spesifikasi Teknis HPS, Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Kaji Ulang RUP IAPI Bali

Download ppt "Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Presentasi serupa

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
TIM SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP DIREKTORAT PSMP

TIM SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP DIREKTORAT PSMP
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :

ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015

PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.

SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH PENGANTAR AMDAL.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH PENGANTAR AMDAL.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KONSEP REFORMASI KELEMBAGAAN PBJP SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN

KONSEP REFORMASI KELEMBAGAAN PBJP SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa

Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)

SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMEN KP NOMOR 53/PERMEN-KP/2014 TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DAN PERMEN KP NOMOR 50/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KKP.

PERMEN KP NOMOR 53/PERMEN-KP/2014 TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DAN PERMEN KP NOMOR 50/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KKP.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.

Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Suyitno LPSE Depdiknas

Suyitno LPSE Depdiknas

Presentasi serupa

Iklan oleh Google