TEORI KEWENANGAN (THEORIE VAN BEVOEGDHEID )

Presentasi berjudul: "TEORI KEWENANGAN (THEORIE VAN BEVOEGDHEID )"— Transcript presentasi:

1 TEORI KEWENANGAN (THEORIE VAN BEVOEGDHEID )
OLEH RUSDIANTO MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS NAROTAMA 2012

2 Pengertian Menurut Philipus M. Hadjon, “ wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September – Desember , 1997 , hlm.1)

3 , F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan waga negara) (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 100)

4 Ferrazi endefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Agus Salim Andi (Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 93)

5 Unsur Kewenangan Pengaruh: ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Dasar hukum: dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan Konformitas hukum: mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum ( semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”.

6 Macam-Macam Kewenangan
Setiap tindakn pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 sumber: Atribusi: wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Pelimpahan Delegasi: wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan Mandat: wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

7 Perbedaan Delegasi dan Mandat:
Prosedur pelimpahan Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali dilarang tegas Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan Tanggungjawab Jabatan dan Tanggung Gugat Tetap pada pemberi mandat Tanggungjawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada delegataris Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu Tidak dapat mengguakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas “contraries actus” Tata Naskah Dinas a.n., u.b., a.p. Tanpa a.n. dll (langsung)

8 Sifat Kewenangan Kewenangan Terikat: apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan. Kewenangan fakultatif: terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan. Kewenangan bebas: apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan. Kewenangan tersebut oleh Hadjon dibagi menjadi 2 yakni kewenangan i) untuk memutus secara mandiri, dan ii) kebebasan penilaian terhadap tersamar.

9 Batasan Kewenangan Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (materiae), wilayah/ruang (locus), dan waktu (tempus). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid). Tindakan tanpa wewenang bisa berupa i) onbevoegdheid ratione materiae, ii) onbevoegdheid ratione loci, dan iii) onbevoegdheid ratione temporis.

10 Cacat substansi berakibat pada batalnya suatu perbuatan hukum (nietig)
PERIHAL CACAT HUKUM Suatu perbuatan hukum yang cacat hukum jika perbuatan tersebut: dilakukan tanpa wewenang/alas hak yang jelas (cacat wewenang), dilakukan melalui prosedur yang tidak benar (cacat prosedur), dan substansi perbuatan itu sendiri (cacat substansi) Cacat wewenang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig) Cacat prosedur hanya tidak akan menyebabkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pembatalan (vernietigbaar). Cacat substansi berakibat pada batalnya suatu perbuatan hukum (nietig)