Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat

Presentasi berjudul: "Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat"— Transcript presentasi:

1 Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Keterbukaan Informasi
Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat DISAMPAIKAN PADA ACARA KUNJUNGAN KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Mataram, 8 Oktober 2014

2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

3 Asas dan Tujuan Asas Tujuan
Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

4 HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK
Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Setiap Orang berhak: melihat dan mengetahui Informasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang- Undang ini; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

5 KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DALAM PELAYANAN INFORMASI
Menunjuk dan Mengangkat PPID Menetapkan Standar Prosedur Operasional Menetapkan Daftar Informasi Publik Membuat Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat struktural yg membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi Ditunjuk & ditetapkan pimpinan badan publik PPID dibantu pejabat fungsional asiparis, pranata humas/ komputer, pustakawan Efisien dan efektif Berorientasi pada pengguna Kejelasan dan kemudahan Keselarasan Keterukuran Dinamis Kepatuhan hukum Kepastian hukum Catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan Gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik Paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Sebagai bagian dari LPPD kpd Mendagri

6 Bagan Alur Panduan PPID bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
UUNO. 14 TAHUN 2008 Ps. 13, ayat (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sedehana setiap Badan Publik; Menunjuk PPID PP No. 61 Tahun 2010 Ps. 12, ayat (1) Pejabat yg dpt ditunjuk sbg PPID di lingkungan Badan Publik Negara yg berada di Pusat dan Daerah merupakan pejabat yg membidangi informasi publik Permendagri No. 35 Tahun 2010 Ps. 7, ayat (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID Struktur PPID Pendanaan Kelengkapan PPID DIP S O P Laporan Pelayanan Informasi Aplikasi P P I D Ruang Pelayanan Informasi

7 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Provinsi Nusa Tenggara Barat Gubernur NTB Atasan PPID (Sekretaris Daerah) P P I D Sekretaris P P I D BIDANG PELAYANAN INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat

8 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID
Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi; Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; Pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana; Penetapan prosedur operasional; Pengujian konsekuensi; Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

9 STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1. Operasional pelayanan informasi publik (front office dan back office) 2. Desk informasi publik 3. Waktu pelayanan informasi 4. Mekanisme permohonan informasi publik mengisi formulir dan melampirkan fotocopy ktp pemohon petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi proses permintaan informasi sesuai formulir permintaan informasi Memeneuhi permintaan informasi ( jika informasi dikecualikan > ditolak) 5. Jangka waktu penyelesaian Paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima PPID Jika membutuhkan pertambahan waktu, selambatnya 7 hari kerja 6. Biaya/Tarif 7. Kompetensi pelaksana layanan informasi 8. Laporan operasional layayan informasi

10 contoh DAFTAR INFORMASI PUBLIK √
Nama Pejabat : Tri Budi Priyatno (Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB) Unit/Satker yang menguasai : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB contoh No. Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Bentuk Informasi yang Tersedia Informasi Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip Wajib diumumkan secara berkala Wajib diumumkan serta merta Wajib disediakan setiap saat Informasi yg dikecualikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Informasi tentang profil badan publik a. Kedudukan domisili beserta alamat lengkap Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Pergub No.21 Tahun 2008 dan Pergub No.23 Tahun 2008, sedangkan domisili, alamat dan website lengkap ada dalam dokumen surat menyurat Sekretariat 2014 Mataram Hardcopy dan Softcopy √ b. Visi dan misi Visi dan Misi tertuang dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov. Nusa Tenggara Barat Kepala Dinas Hubkominfo Prov. NTB c. Maksud dan tujuan Maksud dan Tujuan tertuang dalam RENSTRA Dishubkominfo Prov. NTB d. Rencana Strategis Badan Publik (Renstra SKPD) Ringkasan informasi tentang program/kegiatan lingkup Badan Publik (SKPD) 2. Ringkasan Laporan Keuangan Rencana dan laporan realisasi anggaran Rencana kerja dan realisasi kegiatan Daftar aset dan investasi Daftar inventaris dan Nilai investasi dishubkominfo Prov. NTB 3. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, hama penyakit 4. Bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok 5. Daftar Informasi Publik dari badan publik Daftar sistematis ringkasan informasi publik yg dikuasai badan paublik PPID SKPD 6. Laporan Keuangan sebelum di Audit 7. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dari Inspektorat

11 LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PPID
Setiap tahun Badan Publik melalui PPID wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: jumlah permintaan informasi yang diterima; waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau alasan penolakan permintaan informasi membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh pejabat fungsional.

12 PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi: Perseorangan; Kelompok Masyarakat; Lembaga Swadaya masyarakat; Organisasi Masyarakat; Partai Politik; atau Badan Publik lainnya. Persyaratan pemohon informasi dan dokumentasi kepada Pemerintahan Daerah : mencantumkan identitas yang jelas; mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.

13 INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala meliputi : informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat meliputi: daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini

14 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi

15 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik
Mengumumkan 40% Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti profil badan publik, kinerja, laporan keuangan, regulasi dan lain-lain Menyediakan 30% Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi DIP, SOP pelayanan masyarakat, surat perjanjian dengan pihak ketiga, Renstra dan lain-lain. C. Melayani 30% sarana layanan informasi laporan layanan informasi mengembanagkan sistem informasi

16 Demikian pemaparan ini
Semoga Bermanfaat TERIMA KASIH