JATUHNYA ORDE BARU DAN MASA B.J HABIBIE

Presentasi berjudul: "JATUHNYA ORDE BARU DAN MASA B.J HABIBIE"— Transcript presentasi:

1 JATUHNYA ORDE BARU DAN MASA B.J HABIBIE

2 KELOMPOK 1 Adi SukmaA (XII IPA 3/01) Ali Mu’min (XII IPA 3/02) Anindya Irma D.S (XII IPA 3/03) Armin Aryana (XII IPA 3/04) Atin (XII IPA 3/05)

3 P Latar Belakang Runtuhnya Orde Baru
Faktor penyabab munculnya reformasi Pemerintah orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto selama 32 tahun,tidak konsisten terhadap tekad awal (1966) yaitu melaksanakan pancasila dan UUD 1945secara murni dan konsekwen dalam tahapan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun ternyata muncul berbagai penyimpangan yang direkayasauntuk melindungi kepentingan penguasa,walaupun merugikan rakyat.

4 2. Krisis Politik 2. Krisis Politik
Demokrasi tidak dilaksanakan semestinya dan menimbulkan permasalahan politik. Timbul pernyataan bahwa kedaulatan rakyat berada ditanga kelompok tertentu,kebanyakan para penguasa misalnya, dalam keanggotaan M PR sudah atur, sehingga sebagian besar anggota diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Keadaan ini menyebabkan muncul rasa tidak percaya terhadap pemerintahan.Ketidak percayaan inilah penyebab munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden,rishuffle kabinet dan melanggar sidangistimewa MPR serta melaksanakan pemilu secepetnya. 2. Krisis Politik Demokrasi tidak dilaksanakan semestinya dan menimbulkan permasalahan politik. Timbul pernyataan bahwa kedaulatan rakyat berada ditanga kelompok tertentu,kebanyakan para penguasa misalnya, dalam keanggotaan MPR sudah atur, sehingga sebagian besar anggota diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Keadaan ini menyebabkan muncul rasa tidak percaya terhadap pemerintahan.Ketidak percayaan inilah penyebab munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden,rishuffle kabinet dan melanggar sidangistimewa MPR serta melaksanakan pemilu secepetnya.

5 3. Krisis Hukum Pelaksanaan hukum pada masa orde terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya,kekuasaan kehakiman ang dinyatakan pada pasal 24 UU 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Dalam kenyataan,berada dibawah kekuasaan eksekutif.

6 4. Krisis Ekonomi Penyimpangan Passal 33 UU 1945
Hutang Luar Negeri Indonesia Pola Pemerintahan Sentralis

7 5. Krisis Kepercayaaan Krisis multi dimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan presiden Soeharto. Seperti pada tragedi Trisakti yeng menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti Elang Mulia Usmana,Heri Hertanto,Hendriawan L dan Hafidin Royan. Selain itu, pada peristiwa Mei berkelabu dan Neicana Kuningan mahasiswa ke gedung DPR/MPR.

8 KRONOLOGI JATUHNYA REZIM ORDE BARU
Awal bulan Maret 1998 Soeharto kembali terpilah sebagai Presiden Republik Indonesia melalui sidang umum MPR. Namun, kondisi perekonomian mengalami pemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Memasuki bulan Mei 1998 Para mahasiswa dari berbagia dearah menggelar aksi demostrasi yang menuntut : Turunkan harga sembako Penghapusan korupsi,kolusi dan nepotisme ( KKN ) Turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan

9 Pada tanggal 12 Mei 1998 Dalamaksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisaktii, terjadilah bentrok dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya emppat mahasiswa hingga tewas serta puluhan mahasiswa lainnya luka – luka. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 Di Jakarta terjadi kerusuhan massal dan penjarahan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Dan peristiwa tersebut puluhan toko hancur dibongkar massa dan isinya dijarah massa serta ratusan orang mati terbakar.

10 Pada tanggal 19 Mei 1998 Di Jakarta puluhan ribu mahasiswa telah berhasil menduduki gedung DRR / MPR. Di Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Pangku Alam VII menyampaikan maklumat yang isinya menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa. Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundang tokoh – tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang diketuai oleh Presiden Soeharto namun mengalami kegagalan. Gedung DPR / MPR semakin penuh sesak dengan mahasiswa.

11 Pada tnggal 21 Mei 1998 Pukul WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soehatrto meletakan jabatanya sebagai Presiden dihadapan Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UDD 1945, Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J Habibie untuk mengantikan menjadi Presiden yang pelantikannya dilakukan di depan Mahkamah Agung. Maka sejak saat itu Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J Habibie serta sebagai tanda berakhirnya masa orde baru dan dimulainya masa reformasi.

12 MASA B.J HABIBIE Setelah B.J Habibie dilantik menjadi Presiden Repiblik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Langka – langkah yang dilakukan B.J Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik. Pada tanggal 22 Mei 1998,Presiden memebentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan . Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur – unsur militer (ABRI), Golkar, PPP dan PDI. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia di antaranya : merekapitulasi perbankan merekonstruksi perekonomian Indonesia melikuidasi bebebrapa bank bermasalah menaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp ,- mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

13 Penunjukan B.J Habibie sebagai Presiden Indonesia Republik Indonesia meninbulkan pro dan kontra. Presiden mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum,bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini dimaksudkan agar dapat membentuk lembaga tinggi negara yang benar – benar representatif (mewakili). Pemilihan umum yang bersifat demokrasi dan pemilihan umum tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik.

14 THANKYOU