REVIEW ON PUBLIC FINANCE

Presentasi berjudul: "REVIEW ON PUBLIC FINANCE"— Transcript presentasi:

1 REVIEW ON PUBLIC FINANCE

2 ASPEK KEUANGAN PUBLIK 1. POLITIK:
MEMPELAJARI ORGANISASI DAN PROSES YANG HARUS DILALUI OLEH SETIAP PEMBUATAN KEPUTUSAN 2. EKONOMI: MEMPELAJARI MEKANISME PASAR DENGAN BERBAGAI KELOMPOK HAMBATAN YANG SPESIFIK

3 KEUANGAN PUBLIK 3. KEUANGAN NEGARA
MEMPELAJARI APA YANG INGIN DICAPAI OLEH SUATU PEMERINTAHAN DAN BAGAIMANA EFISIEN USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT BAGAIMANA SUATU INSTITUSI YANG DIORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA MEMPENGARUHI PERILAKU DAN KONDISI INDIVIDU DALAM PASAR BEBAS

4 KEUANGAN NON-PUBLIK PEREKONOMIAN SWASTA= PERPUTARAN BARANG DAN JASA YANG DIBUTUHKAN KONSUMEN KAPASITAS DAN KEMAMPUAN UNTUK MENGHASILKAN PENDAPATAN MENGHASILKAN KETIDAKMERATAAN PENDAPATAN MONOPOLI KEGIATAN BISNIS MENYEBABKAN INEFISIENSI PERTUMBUHAN EKONOMI KETIDAK STABILAN PERMINTAAN (PERUBAHAN NILAI ATAS KEBUTUHAN) MENYEBABKAN UMUR BISNIS YANG PENDEK PENGANGGURAN PERTUMBUHAN PERKONOMIAN JANGKA PANJANG

5 KEUANGAN PUBLIK PERKONOMIAN PUBLIK = PENYEDIAAN BARANG BERDASAR PILIHAN (KEBUTUHAN) BERSAMA EFISIENSI DALAM PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM SUATU NEGARA EFISIENSI DALAM DISTRIBUSI BARANG DAN JASA DALAM SUATU NEGARA MENJAMIN PERSAMAAN (KEPEMILIKAN DAN PEROLEHAN) MENJAMIN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

6 SUBYEK KEUANGAN NEGARA
MENGANALISA DARIMANA DAN APA SUMBER PENDAPATAN NEGARA MENGANALISA BAGAIMANA PENDAPATAN NEGARA ITU DIHABISKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PILIHAN MENGANALISA BAGAIMANA INDIVIDU DAN DAERAH BERPATISIPASI DALAM PROSES POLITIK MENGANALISA BAGAIMANA PENGARUH PERILAKU PEMERINTAH PADA INDIVIDU DAN PERUSAHAAN  LAPANGAN DAN KONDISI KERJA, KONSUMSI, DAN INVESTASI PENGARUH PAJAK PENGHASILAN PADA KEMAUAN UNTUK BEKERJA DAN MENABUNG

7 BARANG DAN JASA PUBLIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN HUKUM DAN KETERTIBAN
KONTROL LINGKUNGAN KESTABILAN MONETER PERATURAN BATASAN POLITIK ANTAR NEGARA KEUANGAN UNTUK OPERASI (BARANG & JASA) PUBLIK BUKAN MURNI BARANG PUBLIK TAMAN KEBUTUHAN BERSAMA LAIN2: SUBSIDI, BUMN DAN BUNGA PINJAMAN

8 PERKEMBANGAN SEKTOR PUBLIK
PEMERINTAH SEBAGAI WASIT PEMERINTAH SEBAGAI PENYEDIA BARANG PUBLIK PENGUKURAN ATAS: NILAI BARANG PUBLIK HARGA PELAYANAN PUBLIK MEKANISME KEPUTUSAN BERSAMA MENGGANTIKAN KEPUTUSAN INDIVIDU/ SWASTA MEKANISME PENGELOLAAN SUMBER DAYA OLEH SWASTA ATAU PEMERINTAH

9 PERKEMBANGAN SEKTOR PUBLIK
PENGELUARAN PEMERINTAH DITENTUKAN OLEH PERTUMBUHAN POPULASI PENDUDUK PENYERAPAN SUMBER DAYA; PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

10 ALASAN PERTUMBUHAN SEKTOR PUBLIK
PERANG KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH KEBUTUHAN TRANSFER ANTAR PEMERINTAH ADOLF WAGNER: PERMINTAAN AKAN BARANG PUBLIK; HARGA BARANG PUBLIK YANG MAHAL; HARGA UNTUK MENGELOLA PERTUMBUHAN PENDUDUK; PEMBIAYAAN KEPUTUSAN BERSAMA

11 NETRALITAS FISKAL DAN EFISIENSI EKONOMI
GEOMETRIC ANALYSIS: HARGA BARANG PUBLIK DITENTUKAN DARI AKUMULASI TINGKATAN PAJAK YANG BERBEDA PENENTUAN EFISIENSI EKONOMI: PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DITENTUKAN OLEH PEMBUATAN KEPUTUSAN OLEH INDIVIDU: PROPORSI PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENJUALAN PENGELUARAN DITENTUKAN OLEH KEBUTUHAN BERSAMA EFISIENSI SEBAGAI DASAR ATAS DISTRIBUSI PENGELUARAN

12 REDISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH
ETIKA UNTUK MEMPRIORITASKAN PENDUDUK YANG TERMARGINALKAN DARI PEREKONOMIAN PRIORITAS DISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH DISESUAIKAN DENGAN BESARAN SEKTOR PEMERINTAH (SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK KEBUTUHAN) REDISTRIBUSI PENDAPATAN SEBAGAI BARANG PUBLIK MENGURANGI KEMISKINAN PENDISTRIBUSI PENDAPATAN DAPAT MENJADI TIDAK IDEAL APABILA DIPENGARUHI PROSES POLITIK

13 REDISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH
PENGELUARAN PEMERINTAH DITUJUKAN UNTUK MERATAKAN KESEMPATAN MENDAPAT PENGHASILN & MENGAKUMULASI KEMAKMURAN REDISTRIBUSI MELALUI CARA NON-FISKAL: PENETAPAN UPAH MINIMUM

14 PRINSIP KEUANGAN NEGARA
KESENJANGAN FISKAL PERSAMAAN HORISONTALPAJAK YANG SAMA UNTUK INDIVIDU DENGAN SITUASI YANG SAMA PERSAMAAN VERTIKALREDISTRIBUSI PENGELUARAN BERDASAR PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR REDISTRIBUSI UNTUK MENIKMATI BARANG PUBLIK DIDASARKAN PADA KESESUAIAN DENGAN KEUNTUNGA YANG DITERIMA>< TOTAL KEUNTUNGAN YANG DITERIMA

15 PERMASALAHAN KLASIK DALAM PEREKONOMIAN
INFLASI PERTUMBUHAN PEMERINTAH

16 ASPEK DALAM INFLASI INFLASI RINGAN KENAIKAN HARGA BERADA DI BAWAH ANGKA 10% SETAHUN; INFLASI SEDANG ANTARA 10%—30% SETAHUN; INFLASI BERAT ANTARA 30%—100% SETAHUN; DAN HIPERINFLASI ATAU INFLASI TAK TERKENDALI TERJADI APABILA KENAIKAN HARGA BERADA DI ATAS 100% SETAHUN

17 ASPEK DALAM INFLASI BARRO, ROBERT J. (1997) MACROECONOMICS. 5TH ED.
INFLASI ADALAH SUATU PROSES MENINGKATNYA HARGA-HARGA SECARA UMUM DAN TERUS-MENERUS BERKAITAN DENGAN MEKANISME PASAR YANG DAPAT DISEBABKAN OLEH BERBAGAI FACTOR: KONSUMSI MASYARAKAT YANG MENINGKAT, INFLASI MENINGKAT  HARGA: PERTEMUAN PERMINTAAN DAN PENAWARAN BERLEBIHNYA LIKUIDITAS DI PASAR YANG MEMICU KONSUMSI ATAU BAHKAN SPEKULASI, ADANYA KETIDAKLANCARAN DISTRIBUSI BARANG

18 ASPEK DALAM INFLASI: KONSUMSI MASYARAKAT
BADAN PUSAT STATISTIK INFLASI: KENAIKAN HARGA BARANG DAN JASA SECARA UMUM DIMANA BARANG DAN JASA TERSEBUT MERUPAKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT ATAU TURUNNYA DAYA JUAL MATA UANG SUATU NEGARA INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK): MENGHITUNG RATA-RATA PERUBAHAN HARGA DALAM SUATU PERIODE, DARI SUATU KUMPULAN BARANG DAN JASA YANG DIKONSUMSI OLEH PENDUDUK/RUMAH TANGGA DALAM KURUN WAKTU TERTENTU.

19 INFLASI MENINGKAT: KONSUMSIMENINGKAT
Bulan 2010 2011 2012 2013 20142) IHK Inflasi Januari 118,01 0,84 126,29 0,89 130,9 0,76 136,88 1,03 110,992) 1,07 Februari 118,36 0,3 126,46 0,13 130,96 0,05 137,91 0,75 111,28 0,26 Maret 118,19 -0,14 126,05 -0,32 131,05 0,07 138,78 0,63 111,37 0,08 April 118,37 0,15 125,66 -0,31 131,32 0,21 138,64 -0,1 111,35 -0,02 Mei 118,71 0,29 125,81 0,12 131,41 138,6 -0,03 111,53 0,16 Juni 119,86 0,97 126,5 0,55 132,23 0,62 140,03 112,01 0,43 Juli 121,74 1,57 127,35 0,67 133,16 0,7 144,63 3,29 113,05 0,93 Agustus 122,67 128,54 134,43 0,95 146,25 1,12 113,58 0,47 September 123,21 0,44 128,89 0,27 134,45 0,01 145,74 -0,35 113,89 Oktober 123,29 0,06 128,74 -0,12 134,67 145,87 0,09 114,42 November 124,03 0,6 129,18 0,34 134,76 146,04 116,14 1,5 Desember 125,17 0,92 129,91 0,57 135,49 0,54 146,84 119,00 2,46 Tingkat Inflasi 6,96 3,79 4,3 8,38 8,36

20 ANGGARAN PEMERINTAH (MILYAR RP)
Rincian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pendapatan dan Hibah 949656 Penerimaan Dalam Negeri 948149 Penerimaan pajak 742738 850255 Penerimaan bukan pajak 205411 250907 277992 332195 Hibah 1507 3740 825 4484 1 400 Pengeluaran Pengeluaran Pemerintah Pusat 725243 836578 964997 BELANJA 349630 454529 555839 626705 686200 PEMBAYARAN BUNGA 115595 115209 122217 113244 119500 Subsidi 157820 187624 208850 317219 Belanja hibah 7192 771 1797 3621 3 500 Bantuan sosial 64291 63184 47764 73609 55 900 Belanja lainnya 30715 15261 28530 19983 28 900 Pengeluaran untuk Daerah 322423 392980 470410 528630 Dana perimbangan 306023 334324 399986 444798 Dana otonomi khusus dan penyeimbang 16400 58656 70424 83832 Keseimbangan Primer 17585 -9447 -1802 -40094 34 700 Surplus/Defisit Anggaran -98010 Pembiayaan Bersih 98010 124656 124020 153338 Pembiayaan Dalam Negeri 107891 125266 125912 172792 Pembiayaan Luar Negeri -9881 -610 -1892 -19454 Catatan: 1 Angka RAPBN Sumber: Kementerian Keuangan

21 ANGGARAN DAN KEBIJAKAN MONETER
PENGATURAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR (BASRI & SUBRI 2003): KEBIJAKAN RASIO KAS KEBIJAKAN TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT KEBIJAKAN TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO KEBIJAKAN PASAR TERBUKA TIGHT/ EASY MONEY POLICY: BI MEMINJAMKAN UANG KEPADA BANK UMUM PENAMBAHAN HUTANG BARU (LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI) PENCETAKAN UANG BARU

22 QUIZ: APA PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN?
MENGAPA PERAN PEMERINTAH BERKEMBANG? APA PRINSIP DALAM PENDISTRIBUSIAN PENGELUARAN MENGAPA PEMERINTAH BERKEWAJIBAN MEMPRIORITASKAN PEMERATAAN KESEMPATAN PEROLEHAN PENDAPATAN DAN AKUMULASI KEMAKAMURAN BAGAIMANA PEMERINTAH MENJAMIN PENDISTRIBUSIAN FISKAL YANG NETRAL? MENGAPA INFLASI SELALU TERJADI? APA SAJA PRINSIP DESENTRALISASI BAGAIMANA PROSES PEMBAGIAN DAU

23 UAS: MENGAPA PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN SANGAT SIGNIFIKAN? PILIH TEORI PERAN PEMERINTAH DAN JELASKAN DENGAN CONTOH. DAPATKAH PERAN PEMERINTAH BERKURANG? PILIH TEORI PERAN PEMERINTAH DAN JELASKAN DENGAN CONTOH. APA SAJA PRINSIP DALAM PENDISTRIBUSIAN PENGELUARAN? APA AKIBAT DARI PROGRAM PEMERINTAH YANG MEMPRIORITASKAN PEMERATAAN KESEMPATAN PEROLEHAN PENDAPATAN DAN AKUMULASI KEMAKAMURAN PADA KESEMPATAN DAN KONDISI KERJA, INVESTASI, DAN KONSUMSI? BERIKAN CONTOHNYA DI INDONESIA BAGAIMANA PEMERINTAH MEMPENGARUHI INFLASI? BERIKAN CONTOHYA DI INDONESIA BAGAIMANA DESENTRALISASI MENINGKATKAN PENYEDIAAN BARANG PUBLIK? JELASKAN DENGAN TEORI DAN CONTOH. BAGAIMANA PEMERINTAH MENGURANGI KETIMPANGAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL? JELASKAN DENGAN TEORI DAN CONTOH.