PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
OLEH : Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si.

2 PENDIDIKAN NASIONAL (UU RI 20/2003)
FUNGSI : MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (PASAL 3) TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Mencerdaskan kehidupan bangsa utk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yg beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudi luhur,mandiri dan menjadi warganegara yg demokratis dan bertanggung jawab (pasal 3)

3 HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960 SAMPAI SAAT INI
CIVICS / KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 69, SMA 69 PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP, SMU 1975, 1984 PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an – an PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2001 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 – Sekarang PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU Sekarang

4 CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 – an – 2000 Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) : Pendidikan Perwira Cadangan : SKep Bersama Mendikbud – Menhankam/ Pangab utk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, Prinsipnya Wamil utk Jurusan tertentu, Sarjana muda (equivalen 90 sks) Diberi pangkat Letnan Dua Extra Kurikuler, tapi intra Universiter Hanya di beberapa PTN. Tahun 1970 Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsb) Sertifikat Tamtama Cadangan

5 ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA
BERKETUHANAN YANG MAHA ESA BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DEMOKRATIS – KONSTITUSIONAL BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA BERBHINNEKA TUNGGAL IKA MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA

6 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DLM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL (UU RI 20/2003)
KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB MEMUAT : KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT : PENDIDIKAN AGAMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAHASA (Ps 37 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2003) PENDIDIKAN AGAMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAHASA (Ps 37 Ayat (2) UU RI No 20 Tahun 2003)

7 Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003 :
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL (UU No. 20/2003) Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003 : “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”

8 MODAL DASAR YANG DIMILIKI UNTUK MENUMBUHKAN RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR
DELAPAN MODAL DASAR: Kekuatan spiritual yang bersandar pada keagamaan Kemampuan mengontrol dan mengendalikan diri (kesadaran diri) Kepribadian yang tangguh dan ulet Kekuatan pikir yang cerdas Moral, nurani dan akhlak yang baik Ketrampilan yang dapat diandalkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara Semangat untuk maju dan berkembang Empathy dan ketulusan untuk mengabdi dan berkorban bagi masyarakat, bangsa dan negara

9 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MELALUI DUA JALUR : JALUR PENDIDIKAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

10 1. PENDIDIKAN SEKOLAH DISELENGGARAKAN DISEKOLAH
MELALUI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SECARA BERJENJANG DAN BERKESINAMBUNGAN

11 2. PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
DISELENGGARAKAN DILUAR SEKOLAH MELALUI GIAT BELAJAR MENGAJAR TIDAK HARUS BERJENJANG DAN BERKESINAMBUNGAN : PENDIDIKAN KELUARGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN PENDIDIKAN PRAMUKA

12 PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN UTK MENINGKATKAN KUALITAS
MANUSIA INDONESIA YAITU : MANUSIA YG BERIMAN & BERTAQWA BERBUDI PEKERTI LUHUR, BERKEPRIBADIAN, MANDIRI MAJU, TANGGUH, CERDAS, KREATIF, TRAMPIL, BERDISIPLIN BER ETOS KERJA, PROFESIONAL, BERTANGGUNGJAWAB PRODUKTIF, SEHAT JASMANI & ROHANI

13 PENDIDIKAN NASIONAL MENUMBUHKAN
JIWA PATRIOTIK DAN MEMPERTEBAL RASA CINTA TANAH AIR MENINGKATKAN SEMANGAT KEBANGSAAN KESETIAKAWANAN SOSIAL KESADARAN PADA SEJARAH BANGSA SIKAP MENGHARGAI JASA PARA PAHLAWAN ORIENTASI MASA DEPAN

14 TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep./2002) Agar mahasiswa: Memiliki motivasi materi pendidikan kewarganegaraan, Mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga / masyarakat dan warganegara yang terdidik. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah–kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

15 VISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep./2002) SUMBER NILAI DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DLM MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK : MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU WARGANYA YANG BERPERAN AKTIF MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

16 MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep./2002) Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu : Mewujudkan nilai – nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia Mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara Menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan

17 KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
Kesadaran berbangsa Mempunyai ketahanan nasional Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki : Wawasan kesadaran bernegara, untuk : Wawasan kebangsaan, untuk : Pola pikir, sikap yg komprehensif integral pada seluruh pada seluruh aspek kehidupan nasional Jati diri bangsa. Bela negara Cinta tanah air BERTUJUAN UNTUK : Kemampuan berfikir, Bersikap rasional, Berpandangan luas sbg manusia intelektual.

18 Pendidikan Kewarganegaraan yg berhasil, akan
membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dgn perilaku yg: Beriman & bertaqwa terhadap Tuhan YME & menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dlm bermasyarakat, berbangsa & bernegara. Bersikap rasional,dinamis & sadar akan hak & kewajiban sbg warganegara. Bersikap profesional yg dijiwai oleh kesadaran bela negara. Aktif memanfaatkan ilmu & teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa & negara

19 CIRI-CIRI MANUSIA PANCASILA
Menganut aliran pikiran integralistik-komprehensif(Dlm IPTEK------PEMIKIRAN KESISTEMAN) Bersifat MONODUALIS (makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial) Mempunyai DUA DIMENSI yaitu DIMENSI RELIGIUS dan DIMENSI ETIS Menganut azas KEKELUARGAAN Menganut azas KESEIMBANGAN DINAMIKA PERJUANGAN PERSUASI---MUSYAWARAH, MUFAKAT, KONSULTASI

20 DASAR HUKUM Undang-Undang No.2 Tahun 1989 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ; Keputusan Presiden Republik Indonesia; No.44/1974, No 85/M/1999, No.136/1999 Keputusan Mendikbud : No.036/U/1993, No.056/U/1994, No.222/U/1998 Keputusan Mendiknas No. 010/0/2000 Keputusan DirJen Dikti : No. 32/DJ/Kep/1983, No. 25/ DJ/Kep/1995, No. 19/DIKTI/Kep/1997, No. 151/DIKTI/ Kep/2000

21 POKOK-POKOK BAHASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di PERGURUAN TINGGI
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DEMOKRASI DAN HAK AZASI MANUSIA LINGKUNGAN HIDUP DAN OTONOMI DAERAH PEMBANGUNAN JATI DIRI BANGSA WAWASAN NUSANTARA KETAHANAN NASIONAL POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL PEMBUDAYAAN JATI DIRI BANGSA DALAM KONTEKS POLITIK STRATEGI NASIONAL

22 PENGERTIAN BANGSA BANGSA adalah sekumpulan manusia yg bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri (terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi).

23 PENGERTIAN NEGARA NEGARA adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yg bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dgn mengakui adanya suatu pemerintahan yg mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tsb. ATAU Suatu perserikatan yg melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yg mengikat masyarakat dgn kekuatan utk memaksa dan dlm suatu wilayah masyarakat tertentu yg membedakannya dgn kondisi masyarakat dunia luar utk ketertiban sosial

24 Teori terbentuknya negara :
Teori Hukum Alam Plato & Aristoteles: Kondisi alam tumbuh manusia berkembang Negara Teori Ketuhanan (Islam + Kristen) segala sesuatu adalah ciptaan TUHAN Teori Perjanjian (Thomas Hobbes) bersatunya manusia utk melawan dan menggunakan persatuan dlm gerak tunggal utk kebutuhan baersama Proses terbentuknya negara di zaman modern Penaklukan, peleburan (fusi),pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yg belum ada pemerintahan sebelumnya.

25 Unsur Negara: Bersifat Konsitute adanya wilayah yg meliputi udara, darat, dan perairan (tidak mutlak), rakyat /masyarakat, dan pemerintahan yg berdaulat. Bersifat Deklaratif adanya tujuan negara, UUD, pengakuan negara lain (de jure atau de facto) dan masuknya negara dlm perhimpunan bangsa-bangsa. Bentuk Negara: Negara kesatuan Negara Federation/ Serikat Proses bangsa yg menegara di Indonesia diawali dgn pengakuan yg sama thd Kebenaran Hakiki dan Kesejarahan (Kebenaran faktual dan otentik)

26 KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem Kepartaian ada 3 macam: Multipartai, Bipartai & Monopartai Sistem pengisian jabatan pemegang, kekuasaan negara Hubungan antara pemegang kekuasaan negara (terutama antara eksekutif & legislatif) SISTEM-SISTEM PEMERINTAHAN Sistem Pem.DIKTATOR (diktator borjuis dan proletar) Sistem Pem. PARLEMENTER Sistem Pem. PRESIDENTIEL Sistem Pem. CAMPURAN

27 PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN R.I :
Pancasila sbg Landasan Idiil Pancasila sbg Dasar Negara Tata urutan sumber hukum RI : Pancasila, UUD 1945, Tap.MPR, UU dan Perpu, PP, Keppres, Peraturan lainnya. Beberapa Rumusan Pancasila : Rumusan Mr.M.Yamin (sid.BPUPKI tgl.29 Mei 1945) Rumusan Ir. Soekarno (sid.BPUPKI tgl.1 Juni 1945) Rumusan Piagam Jakarta (tgl.22 Juni 1945) Rumusan dlm Preambule UUD RIS (29/12-49 s.d.16/8-50) Rumusan dlm Pembukaan UUD 1945

28 Sejarah Perkembangan Sistem Pemerintahan RI :
Periode UUD 1945 pertama ( ) Periode UUD RIS ( ) Periode UUDS 1959 ( ) Periode UUD 1945 Kedua (Orla ) Periode UUD 1945 Ketiga (Orba ) Periode UUD 1945 & Amandemennya (Orde Reformasi 1998-sekarang)

29 PEMAHAMAN HAK & KEWAJIBAN WARGANEGARA
UUD 1945 Bab X ttg warganegara ps.26,27,28. UU No.20/1982 ttg pokok-pokok Hankamneg. Bab III ttg Hak & Kewajiban warganegara dlm pembelaan negara ps.18,19,20 Hubungan warganegara dan Negara Siapa warganegara itu? Kesamaan kedudukan dlm Hukum dan Pemerintahan Hak atas pekerjaan & penghidupan yg layak bg kemanusiaan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Kemerdekaan memeluk agama Hak dan kewajiban pembelaan negara Hak mendapatkan pengajaran Kebudayaan Nasional Indonesia Kesejahteraan sosial

30 HUBUNGAN WARGANEGARA DENGAN NEGARA
HUBUNGAN EMOSIONAL Merasa Bangga menjadi warganegara Merasa rindu, haru bila ada di luar Merasa tersinggung bila negaranya direndahkan Menghormati falsafah negara HUBUNGAN FUNGSIONAL Bertanggung jawab dlm hidup bernegara Melaksanakan tugas demi negara Aktif mengendalikan penyimpangan pencapaian Tujuan Nasional HUBUNGAN FORMAL Sadar status Sadar hak & kewajiban warganegara Bertindak atas hukum negara

31 MAHASISWA SBG WARGA NEGARA
NEGARA, organisasi terbesar pd suatu bangsa, berpengaruh thd warga-nya. WARGANEGARA, dituntut utk patuh, berdisiplin, berpartisipasi dlm hidup bernegara. NEGARA, menjamin hak-hak warganegara sesuai dgn perundang-undangan yg berlaku. HUKUM, peraturan, perundang-undangan negara yg berlaku, mengikat setiap warga negara dewasa. MAHASISWA, sbg warganegara harus paham hukum pidana, misal: Kewajiban menghormati martabat seseorang Kewajiban menghormati hak milik seseorang, negara Kewajiban membela negara Larangan, membocorkan rahasia negara, menyebarkan rasa permusuhan thd negara dan pemerintah yg syah; propaganda melawan pancasila (komunisne, ateisme) Larangan, memfitnah, mencemarkan nama baik seseorang, menyebarkan berita palsu, berita “off the record” dari pejabat negara.

32 DISELENGGARAKAN MELALUI :
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA YANG HARUS DILAKSANAKAN SECARA ADIL DAN MERATA DIWUJUDKAN DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM UPAYA BELA NEGARA DISELENGGARAKAN MELALUI : P.P.B.N. SEBAGAI BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DLM SISDIKNAS KEANGGOTAAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) SECARA WAJIB KEANGGOTAAN ANGK. BERSENJATA SECARA SUKARELA ATAU WAJIB KEANGGOTAAN CADANGAN T.N.I. SECARA SUKARELA ATAU WAJIB KEANGGOTAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) SECARA SUKARELA

33 PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA
Dalam era globalisasi sekarang ini pergaulan antar bangsa semakin kental. Batas wilayah satu negara dengan negara lain hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antar budaya bangsa.

34 2. Kemajuan dibidang transportasi, telekomunikasi dan turisme (Triple T) mempercepat arus perubahan. Perubahan itu tidak selamanya bersifat positif, disamping hal-hal yang bersifat positif terbawa pula muatan yang bersifat negatif. Masyarakat menangkap arus kultur global seperti itu tanpa merasa canggung, sebab kemajuan teknologi telah membentuk sikap akomodatif terhadap pengaruh global. Misal : Kebiasaan makan pakai sumpit Menyenangi Pizza, Hotdog, Fried Chiken, Hamburger dll. Lebih bangga dengan produk Luar Negeri.

35 3. Indikator melunturnya tata nilai yang merupakan jati diri bangsa ditandai dua hal :
Semakin menonjolnya sikap individualis. Individualis berarti mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum, hal ini jelas bertentangan dengan azas gotong-royong (kekeluargaan) Semakin menonjolnya sikap materialistis. Materialis berarti bahwa harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari keberhasilan seseorang memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Bila ini terjadi berarti bahwa etika dan moral telah dikesampingkan.

36 4. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak segera dibendung akan berakibat lebih serius dimana pada puncaknya mereka tidak bangga kepada bangsa dan negaranya.

37 KENDALA YANG DIHADAPI Persepsi yang keliru tentang pengertian bela negara. Kesenjangan antara teori dan praktek. Semakin melemahnya keteladanan. Terabaikannya tujuan pendidikan pada aspek moral / akhlak.

38 PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA
USAHA SADAR UNTUK MENYIAPKAN WNI MELALUI GIAT BIMBINGAN, PENGAJARAN DAN /ATAU LATIHAN GUNA MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA MENUJU KEJAYAANNYA.

39 PPBN TAHAP AWAL Agar tujuan PPBN dapat terwujud maka pelaksanaan PPBN harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia siswa baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun tingkay pendidikan menengah. Misal: TK : PENGENALAN SD : PEMBIASAAN SLTP : PEMAHAMAN SLTA : PENGAMALAN

40 BELA NEGARA Tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi Nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

41 SIKAP BELA NEGARA Sikap batin setiap warga negara yang berwujud menjadi tekad dan semangat pengabdian untuk membela kepentingan dan kedaulatan Negara. Bukan sekedar Norma sosial, namun lebih dari itu yakni sebagai norma moral. Bela Negara tidak harus berwujud “memanggul senjata” tapi bisa berupa kegiatan dalam semua profesi dan bidang kehidupan. Sebagai norma moral yang mewujud kedalam perilaku, ia harus ditanamkan melalui pembiasaan diri secara terus menerus sejak dini melalui pendidikan yang dimulai dilingkungan keluarga, dilanjutkan disekolah dan dalam pergaulan.

42 Memupuk kesadaran Bela Negara dan Berpikir Komprehensif Integral
PPBN DIK. KEWARGANEGARAAN Memupuk kesadaran Bela Negara dan Berpikir Komprehensif Integral SIKAP Cinta Tanah Air Indonesia Sadar Berbangsa dan Bernegara Indonesia Yakin Kesaktian Pancasila Rela Berkorban utk Negara & Bangsa Materi Dik. Kewarganegaraan

43 BERPIKIR INTEGRALISTIK
BERPIKIR YANG DIDASARI OLEH KEHAYATAN ATAU KODRAT SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA, DAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM BERPIKIR YANG FUNDAMENTAL BERTOLAK DARI APRIORI BAHWA TUGAS HIDUP MANUSIA ADALAH MEMBERI BERPIKIR DEMI KESELURUHAN PEMIKIRAN KESISTEMAN BERPIKIR YANG DIDASARI OLEH KEHAYATAN ATAU KODRAT SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA, DAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM BERPIKIR YANG FUNDAMENTAL BERTOLAK DARI APRIORI BAHWA TUGAS HIDUP MANUSIA ADALAH MEMBERI BERPIKIR DEMI KESELURUHAN PEMIKIRAN KESISTEMAN

44 PEMBELAAN NEGARA (BELA NEGARA)
PERIODE : PERANG KEMERDEKAAN (’45 – ’49) PERIODE : GANGGUAN KAMDAGRI – NATIONAL & CHARACTER BUILDING. PERIODE : ORDE BARU (PEMBANG. NASIONAL) BELA NEGARA = PERANG DIPLOMASI (POLITIK) BELA NEGARA = HANKAM POLITIK BELA NEGARA = KETAHANAN NASONAL KETERPADUAN SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL

45 KONSEP DEMOKRASI DEMOKRASI adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari /oleh /untuk RAKYAT (demos) KEKUASAAN menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan RAKYAT beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai Warganegara Kenyataannya demos menyiratkan makna diskriminatif Bentuk DEMOKRASI : Pemerintah Monarchi : mutlak (absolut), konstitusional, dan parlementer Pemerintahan REPUBLIK (Res = pemerintahan ; Publika = rakyat)

46 DIAGRAM SISTEM DEMOKRASI
MASUKAN PROSES KONVERSI KELUARAN Tuntutan dan Dukungan dari Rakyat Peraturan-peraturan utk Rakyat Tuntutan dpertimbangkn oleh Rakyat DEMOKRASI PANCASILA tercantum dalam sila ke empat Pancasila yaitu : Demokrasi (Kerakyatan) yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling mengkualifikasikan tiap sila mengandung keempat sila lainnya.

47 PRINSIP DASAR DEMOKRASI PANCASILA
Prinsip KERAKYATAN Prinsip HIKMAT-KEBIJAKSANAAN Prinsip PERMUSYAWARATAN Prinsip PERWAKILAN

48 Sistem Kedaulatan Rakyat = ajaran Trias Politika
Pelaksanaannya Demokrasi Pancasila = Demokrasi Liberal = Demokrasi Rakyat Demokrasi Liberal dijalankan oleh kelompok pemilik modal Demokrasi Rakyat dijalankan oleh kelompok yg karena kelihaiannya berhasil, menguasai dan mengendalikan partai atau negara Demokrasi Pancasila keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan Pemerintah Rakyat dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan yg berlangsung menurut hukum yg berkaitan pada kepentingan, aspirasi dan kesejahteraan rakyat banyak

49 Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kekuasaan tertinggi MPR sebagai Lembaga Konstitutif DPR sbg pembuat UU Lembaga Legislatif Presiden dibantu para menteri sbg penyelenggara Pemerintahan Lembaga Eksekutif DPA sbg pemberi saran kpd pemerintah Lembaga Konsultatif MA sbg lembaga peradilan dan penguji UU Lembaga Yudikatif BPK sbg lembaga yg mengaudit keuangan negara Lembaga Auditatif

50 HAM 10 Des ’48 Deklarasi Universal HAM = 30 pasal
SEJARAH PERKEMBANGAN HAM Th 1215 PIAGAM MAGNA CHARTA di Inggris Masyarakat Feodal menentang Raja Jhon Lockland Th 1297 The Greatch Charter of Liberties Edward I Th 1689 Bill of Rights Willem III Th Montesque TRIAS POLITICA di Perancis Th J.J.Rousslau buku CONTRACT DU SOCIAL =Manusia bebas Persamaan diantara penduduk Th 1786 Penjara Bastille diserbu Th 1789 Declaration Del’Homme et du Citoyen Abad 19 di RUSIA Marx-Engels : Manifesto Communist Leninisme Th 1946 CHARTER of the United Nations

51 Thomas Hobbes & Jhon Locke
“Homo Homini Lupus” “Manusia adalah makhluk sosial” hak Hidup, merdeka Hak atas milik { Life, Liberty & Property } Th 1776 Declaration of Independence di USA Th 1941 Franklin D.Roosevelt The Four Freedom : Freedom of Speech Freedom of Religion Freedom from Fear Freedom of Want

52 Perkembangan di INDONESIA
A – NEGARA ? PPKI : 1 Juni ’45 : Pancasila 16 Juni ’45 : Piagam Jakarta 17 Agst ’45 : PROKLAMASI 5 Juli ’83 : 24 Tokoh Dunia di Jenewa membentuk KOMISI INDEPENDEN 27 Des ’49 Konstitusi RIS Pemilu 1955 Konstituante MPRS E. UUD ’45 ps.27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

53 Partisipasi Masyarakat / WN Pengadilan HAM UU No.9 th 1998
Beberapa Istilah : Hak Asasi Manusia Kewajiban Dasar Manusia Diskriminasi Penyiksaan Anak Pelanggaran HAM Komnas HAM Partisipasi Masyarakat / WN Pengadilan HAM UU No.9 th 1998 Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

54 UNDANG – UNDANG R.I. No. 39 tahun 1999 Tentang HAK ASASI MANUSIA Terdiri atas: 11 Bab dan 106 pasal
Dasar Hukum : U.U.D 1945 : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 34 Tap MPR RI No.XVII / MPR / 1998 tentang hak Asasi Manusia

55 Bab I Ketentuan Umum pasal 1 Bab II Asas-asas Dasar pasal 2 – 8
Susunan : Bab I Ketentuan Umum pasal 1 Bab II Asas-asas Dasar pasal 2 – 8 Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu : Hak untuk Hidup ps.9 Bagian Kedua : Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan ps.10 Bagian Ketiga : Hak Mengembangkan Diri ps Bagian Keempat : Hak Memperoleh Keadilan ps Bagian Kelima : Hak atas Kebebasan Pribadi ps. 20 – 27 Bagian Keenam : Hak atas Rasa Aman ps. 28 – 35 Bagian Ketujuh : Hak atas Kesejahteraan ps. 36 – 42 Bagian Kedelapan : Hak Turut Serta dlm Pemerintahan ps Bagian Kesembilan: Hak Wanita ps. 45 – 51 Bagian Kesepuluh : Hak Anak ps.52 – 66

56 UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Bab IV Kewajiban Dasar Manusia ps. 67 – 70 Bab V Kewajiban & Tanggungjawab Pemerintah ps Bab VI Pembatasan dan Larangan ps. 73 – 74 Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ps. 75 – 99 Bab VIII Partisipasi Masyarakat ps.100 – 103 Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia ps. 104 Bab X Ketentuan Peralihan ps. 105 Bab XI Ketentuan Penutup ps. 106 UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada Tanggal 23 September 1999 Masuk dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 165

57 BEBERAPA UNDANG – UNDANG DAN KEPPRES/ INPRES YANG BERHUBUNGAN DENGAN UU No. 39/ 1999
U.U. R.I. No.5 th ttg Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia terdiri dari 2 pasal KEPPRES R.I. No.50 th ttg Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdiri dari 4 Bab, 14 pasal KEPPRES R.I. No.129 th ttg Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia pasal KEPPRES R.I. No.181 th ttg Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terdiri dari 5 Bab, 17 ps INPRES R.I. No.26 th 1998 ttg Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dlm Semua Perumusan & Penyelenggarakan Kebijakan, Perencana Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan berisi 5 butir instruksi

58 S E K I A N

59 WAWASAN NUSANTARA

60 PROSES TERBENTUKNYA WAWASAN NASIONAL
DIRI BANGSA SEJARAH BUDAYA KONSTITUSI UUD ASPIRASI BANGSA WAWASAN NASIONAL FALSAFAH / IDEOLOGI TUJUAN NASIONAL DRIVES MOTIVE LINGKUNGAN (GEOGRAFI)

61 WAWASAN : CARA PANDANG YG BERSUMBER PADA FALSAFAH HIDUP SUATU BANGSA DAN MERUPAKAN PANTULAN DARIPADANYA, YG BERISI DORONGAN (DRIVE) DAN RANGSANGAN (MOTIVES) DI DLM USAHA MENCAPAI ASPIRASI SERTA TUJUAN NASIONALNYA. NUSANTARA : NUSA + ANTARA = DWIPANTARA = PULAU-PULAU (KEPULAUAN) INDONESIA. KATA NUSANTARA PERTAMA KALI DITEMUKAN PADA PRASASTI “GUNUNG WILIS” (1269 M), KEMUDIAN JUGA TERDAPAT DALAM KITAB “NEGARA KERTAGAMA” (1365 M, MPU PRAPANCA) dan KITAB “RAMAYANA” (320 – 455 M)

62 WAWASAN NUSANTARA MERUPAKAN PANCARAN FALSAFAH /IDEOLOGI SUATU BANGSA SECARA UTUH MENYELURUH, MENJIWAI SETIAP PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

63 WAWASAN-WAWASAN WAWASAN BENUA (HEART LAND THEORY) SIR BALFORD MACKINDER (1861 – 1947) WAWASAN BAHARI (MARITIM) WAWASAN KOMBINASI I & II NICKOLAS J.SPYKMAN (1893 – 1943) IV. WAWASAN DIRGANTARA SIR WALTER RALEIGH (1861 – 1947) ALFRED THAYER MAHAN (1840 – 1946) GULIO DOUHET (1896 – 1930) CHARLES FULLER ( ……) WILLIAM MITCHEL (1879 – 1946)

64 UNSUR – UNSUR POKOK WASANTARA
CARA PANDANG (DAN SIKAP) BANGSA INDONESIA DIRI BANGSA YANG MENGANDUNG KEMAJEMUKAN/ KEBHINNEKAAN LINGKUNGAN/ GEOGRAFI YANG BERBENTUK NEGARA KEPULAUAN DASAR : PANCASILA DAN UUD 1945 TUJUAN : MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN YANG HARMONIS SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN DAN PERDAMAIAN NASIONAL TURUT SERTA MENCIPTAKAN KETERTIBAN DUNIA DAN PERDAMAIAN ABADI DALAM RANGKA MENUJU TUJUAN NASIONAL

65 PENGERTIAN : WASANTARA ADALAH CARA PANDANG DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TENTANG DIRI DAN LINGKUNGANNYA YANG BERWUJUD NEGARA KEPULAUAN, BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945, BERTUJUAN NASIONAL DAN TURUT SERTA MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN PERDAMAIAN DUNIA, DALAM RANGKA MENCAPAI TUNAS. WASANTARA MERUPAKAN : a. PENJABARAN TUNAS YG TELAH DISELARASKAN DENGAN KONDISI, POSISI DAN POTENSI GEOGRAFI SERTA KEBHINEKAAN BUDAYA BANGSA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN. b. PEDOMAN POLA TINDAK DAN POLA PIKIR DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

66 HAKIKAT WASANTARA ADALAH PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM KEBHINEKAAN. KEDUDUKAN WASANTARA SEBAGAI DOKTRIN NASIONAL DOKTRIN YAITU : SUATU HIMPUNAN AZAS-AZAS TEORI-TEORI YANG DIAJARKAN, DIANJURKAN DAN DITERIMA KEBENARANNYA UTK DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN DLM MELAKSANAKAN SEGALA KEGIATAN SEKELOMPOK MANUSIA DALAM USAHA MENCAPAI TUJUAN BERSAMA

67 LATAR BELAKANG PEMIKIRAN
GEOGRAFI (PETA BUMI) TAHUN 1500-AN BERKEMBANG PENGERTIAN BAHWA NUSANTARA ADALAH KEPULAUAN YANG BERADA ANTARA DUA BENUA YAITU BENUA ASIA DAN AUSTRALIA MEMPERJELAS BAHWA NUSANTARA ADALAH INDONESIA SEPERTI TERCANTUM DLM UUD ’45 TAHUN 1850, JHON CRAWFORD (INGGRIS) MENANAMKAN “UPPER LONGISTIC INDIA” UNTUK WILAYAH DGN BATAS: UTARA : PULAU TAIWAN SELATAN : PULAU AUSTRALIA BARAT : PULAU NICOBAR TIMUR : PULAU MARSHALL

68 SEDANGKAN YANG DISELATAN DARATAN ASIA
DISEBUT “INDIAN ARCHIPELAGO” TAHUN 1850 JHON RICHARD & DON HOGAN (INGGRIS)MENYEBUTKAN “INDONESIAN ARCHIPELAGO” TAHUN 1858, SIR MAXWELL (INGGRIS) MENYEBUT “INDONESIA” POSISI DI ANTARA SEPERTI ITULAH DISEBUT POSISI SILANG BAGAIMANA KAITANNYA ANTARA GEOGRAFI DGN IPOLEKSOSBUDHANKAM ?

69 DEMOGRAFI (KEPENDUDUKAN) TIGA MASALAH UTAMA IALAH :
JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PERTUMBUHAN PERLU DISELARASKAN DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI. MELALUI PROGRAM KB LAJU PERTUMBUHAN DAPAT DICAPAI ± 20% / TAHUN, INI UNTUK MENGIMBANGI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ± 6% / TAHUN. KWALITAS PENDUDUK - PROGRAM KB TDK BOLEH MERUSAK KOMPOSISI UMUR TUA – MUDA – REMAJA – ANAK - KWALITAS SEHAT DAN PANDAI PENYEBARAN / DISTRIBUSI PENDUDUK HARUS MENGHASILKAN KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN

70 GEOPOLITIK (PETA POLITIK)
GEOPOLITIK KEPENDEKAN DARI GEOGRAPHICAL POLITICAL GEOGRAPHY, KEMUDIAN BERKEMBANG MENJADI ILMU BUMI POLITIK TERAPAN (APPLIED POLITICAL GEOGRAPHY) PEPERANGAN ADALAH KULMINASI DARI APLIKASI BANYAK TEORI SECARA BERKESINAMBUNGAN MISAL : PERANG ADALAH KELANJUTAN POLITIK YANG GAGAL (CLAUZEWITS)

71 GEOSTRATEGI ADALAH GEOPOLITIK DLM PELAKSANAAN, MERUPAKAN PETA STRATEGI YANG MENCAKUP SECURITY – PROSPERITY – HUBUNGAN INTERNATIONAL. POSISI SILANG DUNIA MELETAKAN INDONESIA DI TENGAH LALU LINTAS DUNIA TIMBUL BENCANA ATAU TIDAK SANGAT TERGANTUNG PADA TINGKAT KETAHANAN DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HK

72 PENGERTIAN GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI
PENGERTIAN SEMPIT PAHAM DETERMINIS * MEMANDANG GEOGRAFI SBG UNSUR MUTLAK DAN MENENTUKAN DLM POLITIK SUATU NEGARA. * BERDASARKAN PANDANGAN INI, MAKA GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI MERUPAKAN DOKTRIN KEKUATAN NEGARA PENGERTIAN LUAS PAHAM POSSIBILITIES * MEMANDANG GEOGRAFI HANYA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DI SAMPING UNSUR-UNSUR LAINNYA YANG ADA DALAM KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA YANG TURUT MEMPENGARUHI DALAM PROSES PENENTUAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

73 GEOPOLITIK : PENGETAHUAN TENTANG SESUATU YANG BERHUBUNGAN DGN KONSTELASI GEOGRAFIS DARI SUATU NEGARA, DENGAN MEMANFAATKAN KEUNTUNGAN LETAK GEOGRAFIS TSD UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NASIONAL DAN PENENTUAN-PENENTUAN KEBIJAKSANAAN SECARA ILMIAH BERDASARKAN REALITA-REALITA YANG ADA DENGAN CITA-CITA BANGSA. GEOSTRATEGI (GEOPOLITIK DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN DALAM MENENTUKAN TUJUAN, SARANA-SARANA SERTA CARA PENGGUNAAN SARANA-SARANA TERSEBUT GUNA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL DENGAN MEMANFAATKAN KONSTELASI GEOGRAFIS SESUATU NEGARA

74 PANDANGAN BANGSA INDONESIA TENTANG GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI DLM PENGEMBANGANNYA
RUANG HIDUP SUATU BANGSA TERBATAS PADA WILAYAH NEGARA YG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL SETIAP BANGSA ADALAH SAMA DERAJATNYA DAN SAMA-SAMA MEMILIKI HAK & KEWAJIBAN UTK HIDUP SEMUA BANGSA SAMA-SAMA BERKEWAJIBAN MENEGAKKAN PERDAMAIAN DUNIA KEKUATAN SUATU BANGSA ATAU NEGARA TERUTAMA DITUJUKAN UTK MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI, INTEGRASI NASIONAL, KESEJAHTERAAN dan KEMAKMURAN RAKYATNYA ; BUKAN UTK MENGUASAI BANGSA DAN NEGARA LAIN, LEBIH-LEBIH BUKAN UTK MENGUASAI DUNIA

75 HISTORIS DAN YURIDIS FORMAL
ORDONANSI TAHUN 1939 : WILAYAH RI HANYA DARAT, SEDANG LAUT MENJADI MILIK DUNIA DEKLARASI JUANDA TAHUN 1957 (13 DES 1957) PULAU DAN LAUT MERUPAKAN SATU KESATUAN PERPEM PENGGANTI UU NO. 4 TH 1960 (UU NO.22 TAHUN 1960) WILAYAH RI 12 MIL DIHITUNG DARI GARIS LUAR KEPULAUAN DEKLARASI LANDAS KONTINEN PERLU KESEPAKATAN DGN NEGARA-NEGARA TETANGGA UU NO.1 TAHUN 1973 MENGUKUHKAN DEKLARASI TAHUN 1969 Z E E (21 MARET 1980) BATAS 200 MIL DARI PANGKAL LAUT BATAS WILAYAH ANTAR NEGARA DI DUNIA TETAP MENJADI PROBLEM SEPANJANG HUKUM LAUT DAN HUKUM UDARA BELUM TUNTAS KELOMPOK 1 LAUT & UDARA TDK ADA YG PUNYA, KARENANYA TIAP NEGARA BOLEH MEMAKAI KELOMPOK 2 LAUT & UDARA MILIK DUNIA, KARENANYA HARUS DIATUR OLEH DUNIA

76 WILAYAH NEGARA R.I. Menurut U.U.D seluruh tumpah darah Indonesia ( pembukaan alinea 4). Ordonansi Laut Territoir dan Lingkungan Maritim tahun 1939 No. 442 seluruh wilayah Hindia Belanda ( 2 juta km persegi ) 3 mil laut. Deklarasi Djuanda th 1957 dan U.U. No 4 Prp th 1960 ukurannya 12 mil laut wilayah R.I. bertambah 3,9 juta km persegi. Deklarasi 17 Pebruari 1969 dan U.U. No.1 th 1973 tentang LANDAS KONTINENTAL Luas seluruh wilayah = 6,7 juta km persagi ( + 0,8 km persegi). U.U. No. 5 tahun 1983 tentang ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (Z.E.E) luas = 9,2 km persegi.

77 UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA SUBSTANSI YG DIPANDANG CARA PANDANG
CARA PANDANG KE DALAM HARUS SADAR BAHWA NEGARA RI adalah NEGARA KEPULAUAN, KARENANYA PROGRAM PEMBANGUNAN HARUS DIORIENTASIKAN KEPADA SIFAT KEPULAUAN CARA PANDANG KELUAR HARUS SADAR BAHWA NEGARA RI adalah NEGARA BAGIAN DUNIA, KARENANYA LANGKAH TINDAKNYA HARUS MEMPERHATIKAN KONDISI DUNIA (BAIK POSITIF MAUPUN NEGATIF) SUBSTANSI YG DIPANDANG CARA PANDANG WADAH ISI TATA LAKU KE DALAM KE LUAR MEMBENTUK KONSEPSI DASAR MEMBENTUK KONSEPSI PELAKSANAAN

78 BENTUK WUJUD NEGARA KEPULAUAN TATA INTI ORGANISASI TERBAGI HABIS DLM PROPINSI WADAH TATA KELENGKAPAN ORGANISASI ADANYA PEMERINTAH PUSAT & DAERAH PEMB. UUD’45 CITA /IDE KESELARASAN HAK & KEWAJIBAN SUBSTANSI WAS.NUS AZAS /FILOSOFI ISI ADANYA TATA PEMERINTAHAN CARA /METODE LAHIRIAH BENTUK PEMBANGUNAN FISIK TATA LAKU BATINIAH BENTUK PEMBANGUNAN NON FISIK

79 W A D A H AZAS ARCHIPELAGO MEMILIKI ARTI :
KE DALAM : NUSANTARA SBG KESATUAN WILAYAH LAUT DGN PULAU-PULAU DAN GUGUSAN PULAU DI DLMNYA YG UTUH DAN MANUNGGAL KE LUAR : NUSANTARA BERADA PADA POSISI SILANG DGN SEGALA KONSEKWENSINYA SHG MERUPAKAN KEPRIBADIANNYA WADAH TSB. MELIPUTI 3 UNSUR SBB : BATAS RUANG LINGKUP atau BENTUK UJUD TATA SUSUNAN POKOK atau TATA INTI ORGANISASI TATA SUSUNAN PELENGKAP atau TATA KELENGKAPAN ORGANISASI.

80 B E N T U K U J U D SEBAGAI : NUSANTARA MANUNGGAL – UTUH MENYELURUH, SEBAGAI PERSATUAN DAN KESATUAN DI BIDANG : WILAYAH, BANGSA, I P O L E K S O S B U D H A N K A M, dan PSIKOLOGI, yg harus berkesimbangan I N T I O R G A N I S A S I : Bab I pasal (1) U U D 1945 ttg Bentuk dan Kedaulatan Negara Indonesia Bab III pasal (4) dan (5) ttg Kekuasaan Pemerintah Negara Sistem Pemerintahan Sistem Perwakilan

81 I S I K E L E N G K A P A N O R G A N I S A S I : Aparatur Negara
Kesadaran Berbangsa dan Bernegara P E R S Partisipasi rakyat I S I TERDIRI 3 UNSUR : CITA-CITA, tercantum dlm pembukaan UUD SIFAT dan CIRI-CIRI, manunggal & utuh CARA KERJA, pergaulan internasional tetap teguh dlm pendirian ttp luwes dlm pelaksanaan

82 NEGARA R.I. = NEGARA KEPULAUAN = NUSANTARA
BENTUK NEGARA DITINJAU DARI SEGI GEOGRAFI : LAND LOCKED COUNTRY ( NEGARA YANG DIKELILINGI OLE DARATAN ) NEGARA YANG DIKELILINGI OLEH LAUTAN

83 AZAS ARCHIPELAGO : A T A U
MERUPAKAN SATU KESATUAN UTUH WILAYAH, YANG BATAS-BATASNYA DITENTUKAN OLEH LAUT, DALAM LINGKUNGAN PULAU-PULAU DAN GUGUSAN PULAU-PULAU. A T A U MERUPAKAN GUGUSAN PULAU-PULAU DENGAN PERAIRAN DI ANTARANYA DAN ANGKASA DI ATASNYA SEBAGAI KESATUAN UTUH, DENGAN UNSUR AIR SEBAGAI PENGHUBUNGNYA.

84 T A T A L A K U BATINIAH : UJUD PRODUK DARI KEBIASAAN YG MEMBUDAYA, OK ITU SETIAP PENYIMPANGAN HARUS SEGERA DILURUSKAN LAHIRIAH : POLA TATA LAKSANA YG DIRINCI MENJADI TATA PERENCANAAN, TATA PELAKSANAAN, TATA PENGAWASAN

85 FAKTOR YG MEMPENGARUHI BERTAMBAHNYA PERHATIAN MANUSIA THD LAUT
PERUBAHAN PETA BUMI POLITIK DUNIA SEJAK BERAKHIRNYA PD II LAHIRNYA NEGARA NASIONAL MERDEKA (KEBANYAKAN DENGAN LAUTAN) PENTING BAGI KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN MENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYATNYA PERLU PENGATURAN BERSAMA PEMANFAATAN LAUT DAN LINGKUNGANNYA BAGI KEPENTINGAN BANGSA-BANGSA DI DUNIA. KEMAJUAN TEKNOLOGI MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMANFAATAN LAUTAN BERTAMBAH JUMLAH PENDUDUK DLM IMBANGAN DGN KENAIKAN PRODUKSI, KHUSUSNYA DARI SDA YG TERDAPAT DI LAUTAN.

86 FUNGSI VITAL LAUT BAGI BANGSA INDONESIA
UNTUK MENJAMIN INTEGRITAS TERITORIAL NEGARA SARANA PERHUBUNGAN : PELAYARAN, KOMUNIKASI / KABEL-KABEL LAUT / PIPA-PIPA DLM LAUT, & UDARA DI ATASNYA MRPKAN RUANG TRANSPORTASI UDARA SALAH SATU SUMBER KEHIDUPAN YG PENTING KEKAYAAN ALAM: BERSIFAT HAYATI, SUMBER MINERAL ATAU BARANG TAMBANG HANKAM MILITARY SECURITY

87 KEMANFAATAN LAUT BAGI MANUSIA :
SUMBER DAYA ALAM TRANSPORTASI & KOMUNIKASI KEAMANAN / SECURITY FISIK / POLITIK SUMBER ENERGI REKREASI & PARIWISATA PASIF / AKTIF UTK PEMBUANGAN SAMPAI / BAHAN PENCEMARAN LAIN-LAIN SEPERTI : pengaruh cuaca, batas, penyebaran biota, lokasi pemukiman / industri masa depan

88 KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA = UNCLOS) GENEVA 1958 : TUJUAN : Akibat diberlakukannya KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL Negara INDONESIA sbg Negara Kepulauan mempunyai : LAUT TERITORIAL, PERAIRAN PEDALAMAN, LANDAS KONTINEN, ZONE EKONOMI EKSKLUSIF, dan ZONE TAMBAHAN. Membentuk tertib hk laut & samudra Memudahkan komunikasi internasional Memajukan penggunaan laut secara damai Pendayagunaan s.d.a. secara adil & efisien Konservasi sumber kekayaan hayati Pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

89 PENGERTIAN-PENGERTIAN
LAUT TERITORIAL adalah Satu wilayah laut yg lebarnya tdk melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, yaitu garis air surut terendah sepanjang pantai dan garis yg menghubungkan titik-titik terluar dari 2 pulau dgn batas-batas tertentu sesuai konvensi PERAIRAN PERDALAMAN adalah wilayah darat atau sebelah dalam dari garis pangkal. LANDAS KONTINEN dari negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut territorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. JARAKNYA = 200 mil laut dari garis pangkal batas territorial diukur, atau dpt lebih dari itu dgn tdk melebihi 350 mil atau tdk boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 mil

90 4. ZONE EKONOMI EKSKLUSIF (ZE.E.)
Yaitu Suatu daerah yg tdk melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut territorial diukur di mana negara ybs mempunyai HAK BERDAULAT utk keperluan EKSPLORASI & EKSPLOITASI, KONSERVASI & PENGELOLAAN SUMBER KEKAYAAN ALAM, HAYATI dari perairan. 5. ZONE TAMBAHAN adalah suatu wilayah laut yg lebarnya tdk boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal lebar laut territorial diukur, yg merupakan wilayah Negara Pantai utk melaksanakan pengawasan yg diperlukan utk bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut territorial.

91 HAK-HAK NEGARA LAIN DI WILAYAH TERRITOIR
INDONESIA HAK LINTAS : yi. Hak melintasi melalui perairan di antara pulau-pulau. LINTAS DAMAI : yi. Hak suatu negara untuk melintasi wilayah/territory negara lain dgn kewajiban rdk menimbulkan ancaman thd kedaulatan negara yg dilewatinya. LINTAS TRANSIT : yi. suatu kegiatan melintas pd satu selat yg digunakan utk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas dgn bagian laut lepas lainny atau Z.E.E.

92 ALUR LAUT KEPULAUAN : yi
ALUR LAUT KEPULAUAN : yi. Suatu alur yg ditentukan oleh suatu negara kepulauan utk alur laut dan rute penerbangan di atasnya ditentukan dgn merangkai garis-garis sumbu mulai dari tempat masuk rute lintas hingga tempat keluar; kapal/pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil ke kiri atau ke kanan dari garis sumbu tersebut. ALUR PELAYARAN NUSANTARA OVERFLIGHT S.A.R

93 PERTAMBAHAN LUAS WILAYAH INDONESIA
PENERAPAN WASANTARA : PERTAMBAHAN LUAS WILAYAH INDONESIA PERTAMBAHAN SUMBER DAYA ALAM PERSETUJUAN YG MENYANGKUT TERITORIAL MAUPUN LANDAS KONTINEN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI DPT LEBIH LANCAR DI BIDANG EKONOMI KEKAYAAN ALAM DAN PEMERATAANNYA MENJADI LEBIH BAIK DI BIDANG SOSBUD MENJADIKAN BANGSA INDONESIA YG SEBANGSA, SETANAH AIR, SENASIB SEPENANGGUNGAN DAN BERAZAS TUNGGAL PANCASILA DI BIDANG HANKAM TERLIHAT SBG MAKIN ERATNYA KEMANUNGGALAN ABRI DAN RAKYAT SERTA KESIAPSIAGAAN THD ANCAMAN DARI LUAR LUAS DARATAN = km persegi LUAS LAUT = km persegi LUAS Z.E.E. = km persegi

94 WILAYAH NEGARA R.I Menurut UUD seluruh tumpah darah Indonesia (pembukaan alinea 4) Ordonansi Laut Territoir dan Lingkungan Maritim tahun 1939 No seluruh wilayah Hindia Belanda (2 juta km persegi) 3 mil laut Deklarasi Djuanda th 1957 dan UU No 4 Prp tahun 1960 ukurannya 12 mil laut wilayah RI bertambah 3,9 juta km persegi Deklarasi 17 Pebruari 1969 dan UU No 1 th 1973 ttg LANDAS KONTINENTAL Luas seluruh wilayah = 6,7 juta km persegi (+ 0,8 km persegi) UU No 5 tahun 1983 tentang ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) luas =9,2 km persegi

95 WAWASAN NUSANTARA TELAH DITERIMA DAN
DISAHKAN SBG KONSEPSI POLITIK KETATANEGARAAN YAITU DALAM : TAP MPR No. IV / MPR / 1973 TGL TAP MPR No. IV / MPR / 1978 TGL TAP MPR No. II / MPR / 1983 TGL DALAM BAB II Sub E : POKOK-POKOK WAWASAN NUSANTARA DINYATAKAN SBG WAWASAN DLM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL ADALAH WAWASAN NUSANTARA YG MENCAKUP : KESATUAN POLITIK KESATUAN SOSIAL BUDAYA KESATUAN EKONOMI KESATUAN PERTAHANAN KEAMANAN

96 1.KESATUAN POLITIK Kebutuhan Wilayah Satu wilayah, wadah, ruang hidup modal + milik bersama satu kesatuan = suku, bahasa, agama, kepercayaan kepada Tuhan YME Psikologis senasib sepenanggungan sebangsa setanah air satu tekad mencapai cit-cita bangsa satu-satunya falsafah P.S TUNAS kesatuan pol.berdasarkan PS + UUD ’45 Kep.Nusantara satu sistem hukum (Hukum Nasional) Hub. Dengan bangsa lain Alinea 4 melalui pol. LN bebas & Aktif

97 2. KESATUAN EKONOMI a. Kekayaan Wilayah = modal/milik keperluan hidup merata b. Perkemb. Ek. Serasi + seimbang di seluruh daerah c. Kehidupan Ek Usaha bersama kekeluargaan kemakmuran 3. KESATUAN SOSBUD a. Kemajuan masyarakat sama, merata, seimbang, selaras, dgn kemajuan bangsa b. Budaya bangsa adalah satu 4. KESATUAN HANKAM a. Ancaman thd satu pulau / daerah = Ancaman thd bangsa / negara b. Hak & Kewajiban Warganegara dlm bela negara+bangsa

98 IMPLEMENTASI WASANTARA (GBHN ’93)
Mencakup perwujudan Kep. Nusantara sebagai Satu Kesatuan JAK+STRA IMPLEMENTASI WASANTARA TAHAP –TAHAP : Pelaksanaan JAK+STRA dlm aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saling isi+memperkuat Wasantara mengutamakan: Politik Ekonomi Sos-Bud Hankam Perumusan Haluan Negara Perencanaan Kajang GBHN Perencanaan Kadang Repelita Perencanaan Kadek ren-bang tahunan/ APBN masyarakat PERSATUAN dlm ber- bangsa KESATUAN negara

99 KETAHANAN NASIONAL

100 MENGAPA BANGSA INDONESIA TETAP HIDUP (SURVIVE) WALAUPUN MENGHADAPI TANTANGAN SEJARAH YANG SANGAT BERAT DAN BERTUBI? INGGRIS PORTUGIS ULET BELANDA IMAM BONJOL DIPONEGORO KONDISI DINAMSIS SEPERTI INI DISEBUT: KETAHANAN NASIONAL TANGGUH (TANGGAP-TANGGON-TRENGGINAS) SINGOSARI ABAD VII - XV ABAD XX ABAD XVI - XIX MAJAPAHIT HASANUDIN DLL SEMANGAT MELAWAN SPANYOL DI / TII G 40 S PKI PERMESTA BAGAIMANA MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN KONDISI SEMACAM INI? PROBLEMATIKA

101 PROSES PERKEMBANGAN GAGASAN TANNAS
RASA KHAWATIR KEINGINAN UTK BERUBAH RASA INGIN TAHU GAGASAN TANNAS IND. TH LEMHANNAS GAGASAN TANNAS TH 60-AN SESKOAD GAGASAN TANNAS IND. TH LEMHANNAS GAGASAN TANNAS UMUM TH LEMHANNAS GAGASAN TANNAS IND. TH LEMHANNAS SKEP.MENHANKAM/PANGAB No.1382/XII/1974 tgl 20/12/1974 ttg TANNAS G.B.H.N. 1978 G.B.H.N. 1983 TEORI TANNAS & DOKTRIN TANNAS

102 KETAHANAN NASIONAL (SKEP MENHANKAM/ PANGAB No:SKEP/1382/XII/1974)
MERUPAKAN KONDISI DINAMIS SUATU BANGSA BERISI KEULETAN DAN KETANGGUHAN, YANG MENGANDUNG KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEKUATAN NASIONAL DI DALAM MENGHADAPI DAN MENGATASI SEGALA TANTANGAN, ANCAMAN, HAMBATAN SERTA GANGGUAN BAIK YANG DATANG DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM, YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MEMBAHAYAKAN INTEGRITAS IDENTITAS, KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA SERTA PERJUANGAN MENGEJAR TUJUAN PERJUANGAN NASIONAL

103 DINAMIKA KETAHANAN NASIONAL
KONDISI DINAMIK LANGSUNG DARI LUAR KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEKUATAN NASIONAL TANTANGAN ANCAMAN HAMBATAN GANGGUAN KEULETAN DAN KETANGGUHAN DARI DALAM TIDAK LANGSUNG MEMBAHAYAKAN INTEGRITAS IDENTITAS KELANGSUNGAN HIDUP PERJUANGAN DLM MENGEJAR TUJUAN NASIONAL

104 POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MELANDASI KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL
MANUSIA BUDAYA makhluk Tuhan yg paling sempurna, memiliki insting, kemampuan berpikir, akal, budi, ketrampilan senantiasa berjuang mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya memerlukan hubungan-hubungan antara lain : Manusia – Tuhan : agama, kepercayaan Manusia – cita-cita : ideologi Manusia – pemenuhan kebutuhan : ekonomi Manusia – manusia : sosial Manusia – rasa keindahan : kesenian Manusia – rasa aman : pertahanan keamanan Manusia – penguasaan/pemanfaatan alam : Iptek

105 TUJUAN NASIONAL, IDEOLOGI NEGARA dan FALSAFAH BANGSA.
Aspirasi langgeng bangsa JAH dan KAM CITA-CITA BANGSA yg diyakini kebenarannya dan menjadi dasar untuk mencapai TUNAS disebut IDEOLOGI. Perjuangan mencapai TUNAS diperlukan keuletan & ketangguhan yg mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan TANNAS WAWASAN NASIONAL WASANTARA JAH dan KAM sbg Kebutuhan Esensial Manusia

106 KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL
Adalah KONSEPSI PENGETAHUAN dan PENYELENGGARAAN JAH & KAM YGSEIMBANG dan SERASI DLM KEHIDUPAN NASIONAL YG MELINGKUPI SELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA UTUH MENYELURUH BERLANDASKAN FALSAFAH BANGSA, IDEOLOGI NEGARA, KONSTITUSI dan WAS – NAS dgn metoda ASIA GATRA SBG SARANA UTK MEWUJUDKAN TANNAS SIFAT T A N N A S MANUNGGAL INTEGRATIF MAWAS KE DALAM bkn isolasi/ nasionalisme sempit KEWIBAWAAN DAYA TANGKAL (deterrent) DINAMIS tergantung SIKON bangsa & negara MENITIKBERATKAN KONSUTASI dan SALING MENHARGAI menjauhi ANTAGONISME & KONFRONTASI PERCAYA PADA DIRI SENDIRI TDK BERGANTUNG PADA PIHAK LAIN

107 PENGERTIAN-PENGERTIAN
TANTANGAN= MERUPAKAN HAL / USAHA YG BERTUJUAN / BERSIFAT MENGGUGAH KEMAMPUAN. ANCAMAN= MERUPAKAN HAL / USAHA YG BERSIFAT MENGUBAH ATAU MEROMBAK KEBIJAKSANAAN DAN DILAKSANAKAN SECARA KONSEPSIONAL KRIMINAL SERTA POLITIS. HAMBATAN= MERUPAKAN HAL / USAHA YG BERSIFAT / BERTUJUAN MELEMAHKAN / MENGHALANGI SECARA TDK KONSEPSIONAL YG BERASAL DARI DIRI SENDIRI. GANGGUAN= ADALAH HAMBATAN YG BERASAL DARI LUAR. INTEGRITAS= KESATUAN MENYELURUH DLM KEHIDUPAN SUATU BANGSA BAIK FISIK (WILAYAH, PENDUDUK dan PEMERINTAH) MAUPUN SOSIAL(IDENTITAS). IDENTITAS= CIRI KHAS SUATU BANGSA YG MEMBEDAKANNYA DARI BENGSA LAIN

108 FUNGSI KETAHANAN NASIONAL
SEBAGAI DOKRIN NASIONAL (=DOKRIN PERJUANGAN): PADA HAKIKATNYA ADALAH SUATU AJARAN (=KONSNSUS) BANGSA INDONESIA DLM MENGIMPLEMENTASIKAN FALSAFAH PANCASILA, UUD ’45, WASANTARA, GUNA MENJAMIN POLA BERPIKIR, BERTINDAK, DAN CARA KERJA GUNA MAMPERSATUPADUKAN USAHA BERSAMA BANGSA YG BERSIFAT INTERSEKTORAL DAN MULTI DISIPLINER SEBAGAI POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL PADA HAKIKATNYA ADALAH ARAH PEDOMAN DARI SETIAP REPELITA SEBAGAI SISTEM NASIONAL INDONESIA PADA HAKIKATNYA ADALAH POLA MASYARAKAT INDONESIA DLM MENERAPKAN FALSAFAH PANCASILA DAN UUD ’45 SEBAGAI METODA, MENGGUNAKAN METODA KOMPREHENSIF INTEGRAL (UTUH MENYELURUH) BERDASARKAN ASTA GATRA

109 ASTA GATRA TRIGATRA (aspek alamiah): GEOGRAFI unsur-unsurnya :
KEKAYAAN ALAM : KEPENDUDUKAN : Letak wilayah : 45 – 141derajat B.T. dan 6 derajat L.U – 111 derajat L.S daerah tropis Luas wilayah : 9,2 juta km persegi Iklim : tropis Bentang alam : menentukan sumber kekayaan alam Perbatasan wilayah Jenisnya : hewani/fauna, nabati / flora, mineral, tanah, udara, potensi ruang angkasa, energi alami, air dan lautan. Sifatnya : yg dpt diperbaharui dan yg tetap. Jumlah, komposisi, persebaran, & kualitas penduduk. Faktor yg mempengaruhinya.

110 PANCAGATRA (aspek sosial) :
IDEOLOGI PANCASILA POLITIK diukur dgn kemampuan suatu sistem politik utk menghadapi dan menanggulangi fungsinya. EKONOMI eksternal dan internal SOSIAL BUDAYA kehidupan beragama, tradisi, pendidikan, kepemimpinan nasional, tujuan nasional, kepribadian nasional, dan kondisi sosial ekonomi. PERTAHANAN KEAMANAN dipengaruhi oleh : doktrin, was nus, sishankam, geografi, manusia, kesemestaan upaya hankam, pendidikan bela negara, mareriil, iptek, manajemen.

111 KETAHANAN NASIONAL, MELIPUTI
KETAHANAN IDEOLOGI : KONDISI MENTAL BANGSA INDONESIA KETAHANAN POLITIK : KONDISI KEHIDUPAN POLITIK BANGSA KETAHANAN EKONOMI : KONDISI KEHIDUPAN PEREKONOMIAN BANGSA KETAHANAN SOSBUD : KONDISI KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA KETAHANAN HANKAM : KONDISI DAYA TANGKAL BANGSA

112 HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL
DN LN TAHG PEMBANGUNAN NASIONAL TUJUAN TANNAS SEGALA ASPEK KEHIDUPAN BANGSA

113 PEMB. NAS SELALU MENGHADAPI TAHG PERLU DIPUPUK TANNAS
BERHASILNYA PEMB. NAS MENINGKATKAN TANNAS TANNAS YG TANGGUH TANNAS MENGGUNAKAN PENDEKATAN : JAH : KEMAMPUAN BANGSA UTK NUMBUHKAN NILAI-NILAI SIONALNYA MENJADI KEMAKMURAN BESAR-BESARNYA YG ADIL & MERATA (ROHANI &JASMANI) KAM : KEMAMPUAN BANGSA MELINDUNGI EKSISTENSINYA & NILAI-NILAI NASIONALNYA THD ANCAMAN DARI DALAM DAN LUAR NEGERI HAKEKAT TANNAS KEMAMPUAN & KETANGGUHAN SUATU BANGSA UTK MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUPNYA MENUJU KEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA

114 KEPENTINGAN NAS TERCAPAINYA TUNAS
MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA MEMELIHARA KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH MENJAMIN RASA AMAN TENTERAM MENINGKATKAN JAH RAKYAT

115 UPAYA MANJAMIN KALENGSUNGAN HIDUP
BANGSA ANCAMAN KEMAMPUAN KEMAMPUAN NYATA / DAYA TAHAN MENGHADAPI ANCAMAN BERTUMPU KEPADA SEGENAP RAKYAT (WARGA NEGARA) KUALITAS DISIAPKAN CINTA TANAH AIR KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KEYAKINAN IDEOLOGI NEGARA SEMANGAT JUANG DAN RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA MELALUI SOSIALISASI (PENDIDIKAN)

116 PARTISIPASI W.N. DLM BELA NEGARA DLM RANGKA PENINGKATAN TANNAS
BID. POL PROFESI MASING - MASING BID. EKO PPBN BID. SOSBUD TANNAS WARGA NEGARA RATIH BID. HANKAM LINMAS PENDUKUNG KELANGSUNGAN HIDUP(KAM) PERKEMBANGAN KEHIDUPAN (JAH)

117 PENGETAHUAN HANKAM TIGA PERMASALAHAN POKOK :
Mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan ttg BELA NEGARA & HANKAM Mengapa warganegara harus ikut serta dlm usaha Bela Negara Bagaimana wujud keikutsertaan warga negara dlm penyelenggaraan HANKAM PERMASALAHAN PERTAMA UTK DPT MENUNAIKAN HAK & KEWAJIBANNYA DLM HANKAM SECARA TEPAT. DLM RANGKA MENINGKATKAN TANNAS. TURUT SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN PEMIKIRAN THD PERMUSUHAN DAN PENYELENGGARAAN KONSEPSI HANKAM. KEWASPADAAN & KESIAPAN MENGHADAPI SEGALA KEMUNGKINAN TAHG

118 PERMASALAHN KEDUA MOTIVASI / ARGUMENTASI MENGAPA WARGA HRS IKUT SERTA DLM HANKAM: MEMAHAMI dan MENGHAYATI PENGERTIAN HANKAM ITU SENDIRI PERMASALAHAN KETIGA Terdapat dlm UUD 1945 Bab XII. Pertahanan Negara pasal 30 : (1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dlm usaha pembelaan negara.(2) Syarat-syarat ttg pembelaan diatur odgn U.U. Historis Kondisi TRIGATRA : geografis, kekayaan alam,penduduk Kemajuan IPTEK strategi BANGNAS dititikberatkan pd pembangunan ekonomi Yuridis Formal

119 Pandangan Bangsa Indonesia tentang HANKAMNEG
KEMERDEKAAN ADALAH HAK SEGAKA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU PENJAJAHAN DIATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DG PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN PEMERINTAH NEGARA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL MENJADI HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA UNTUK IKUT SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

120 Prinsip Penyelenggaraan HANKAMNEG
BANGSA INDONESIA BERHAK DAN WAJIB MEMBELA SERTA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN NEGARA BAHWA UPAYA PEMBELAAN BAGI HANKAMNEG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB DAN KEHORMATAN SETIAP WARGA NEGARA,PRINSIP INI TERKANDUNG PULA PENGERTIAN BAHWA UPAYA HANKAMNEG HARUS DILAKUKAN BERDASARKAN ATAS: KEYAKINAN AKAN KEKUATAN SENDIRI KEYAKINAN AKAN KEMENANGAN DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH TIDAK MENGANDALKAN PADA BANTUAN ATAU PERLINDUNGAN NEGARA DAN ATAU KEK. ASING PERTENTANGAN YANG MUNGKIN TIMBUL ANTARA INDONESIA DG BANGSA LAIN AKAN SELALU DIUSAHAKAN MELALUI CARA DAMAI. PERANG ADALAH JALAN TERAKHIR DILAKUKAN DALAM KEADAAN TERPAKSA

121 PRINSIP PENUNTUN HANKAMNEG
Jaminan terhadap ketidakpastian Bersandar pada kemampuan sendiri Perdamaian Dunia Politik Bebas Aktif Wawasan Nusantara Hankamrata

122 HAKIKAT PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA
ADALAH PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA, YANG PEMYELENGGARAANNYA DIDASARKAN KEPADA KESADARAN TANGGUNG JAWAB AKAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA BERDASARKAN KEYAKINAN AKAN KEKUATAN SENDIRI, KEYAKINAN AKAN KEMENANGAN DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH, BAIK PENYERAHAN DIRI MAUPUN PENYERAHAN WILAYAH MENYELENGGARAKAN WANRATA DILAKSANAKAN DENGAN SISTEM HANKAMRATA

123 HAKIKAT HANKAMRATA KEIKUTSERTAAN RAKYAT DALAM UPAYA PERTAHANAN KEAMANAN NUSANTARA DIDASARKAN PADA ASAS WILAYAH PERTAHANAN, YANG MAMPU MELAKSANAKAN PERLAWANAN BERLANJUT DILAKSANAKAN SECARA TERUS MENERUS

124 STRATEGI HANKAM = PENANGKALAN
UPAYA HAN = MEMBANGUN & MEMBINA DAYA & KEKUATAN TANGKAL NEGARA & BANGSA YG MAMPU MENIADAKAN SETIAP ANCAMAN DARI LUAR NEGERI PENGERTIAN : MENGHALANGI MUSUH AGAR TDK MELAKUKAN TINDAKAN MILITER THD KITA DG CARA MEMBAYANGINYA DG BIAYA & RESIKO YG TDK SEIMBANG BESARNYA DARI TINDAKAN MILITER TSB PASAL 6 U.U. No.20 Th 1982 STRATEGI PENANG-KALAN WUJUD PENANGKALAN (GENESHARP) MENGHADAPI KEKUATAN/ SENJATA KONVENSIONAL LAWAN DG MEMILIKI SENJATA KONVENSIONAL YG LEBIH BESAR/SENJATA PEMUSNAH YG BERSIFAT MASSAL PERLAWANAN RAKYAT, BAIK DG PERLAWANAN BERSENJATA MAUPUN TDK ATAU TANPA KEKERASAN ADANYA PIHAK KETIGA YG AKAN MEMBERIKAN SANKSI EKONOMI TERHADAP PIHAK LAWAN UPAYA KAM = MEMPERKUAT DAYA & KEKUATAN TANGKAL NEGARA & BANGSA YG MAMPU MENGHADAPI SETIAP ANCAMAN DARI DALAM NEGERI

125 WANRATA ADALAH KESADARAN, TEKAD, SIKAP, DAN PANDANGAN SELURUH RAKYAT INDONESIA UNTUK MENANGKAL , MENCEGAH, MENGGAGALKAN DAN MENUMPAS SETIAP ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN NEGARA KESATUAN R.I. YANG BERDASAR PANCASILA DAN U.U.D. 1945, DENGAN MENDAYAGUNAKAN SEGENAP SUMBER DAYA NASIONAL DAN PRASARANA NASIONAL

126 POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

127 PENGERTIAN POLITIK (PERKEMBANGAN)
YUNANI KUNO POLITIK asal kata POLIS NEGARA KOTA POLIS SEGALA MASALAH YG DIHADAPI OLEH ANGGOTA POLIS DIKEMBANGKAN OLEH : SOCRATES PLATO ARISTOTELES PARA PEMIKIR ABAD KE-20 POLITIK = segala masalah yg dihadapi oleh negara

128 PENGERTIAN POLITIK (YANG DITERAPKAN)
POLITIK (=KEPENTINGAN UMUM) SUATU RANGKAIAN AZAS PRINSIP, KEADAAN SERTA JALAN CARA & ALAT YG AKAN DIGUNAKAN UTK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU. ATAU SUATU KEADAAN YG KITA KEHENDAKI DISERTAI DG JALAN CARA & ALAT YG AKAN DIGUNAKAN UTK MENCAPAI KEADAAN YG DIINGINKAN. POLICY (KEBIJAKSANAAN) PENGGUNAAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERTENTU YG DIANGGAP LEBIH MENJAMIN TERLAKSANAKANNYA SUATU USAHA ATAU CITA-CITA, KEINGINAN ATAU KEADAAN YG DIKEHENDAKI

129 HUBUNGAN POLITIC dan POLICY
POLITIC MEMBERIKAN : AZAS, JALAN CARA dan ALAT. POLICY MEMBERIKAN PERTIMBANGAN BAGAIMANA MELAKSANAKAN AZAS, JALAN CARA dan ALAT ITU SEBAIK-BAIKNYA. HAKIKAT POLITIK : PEMBINAAN MASALAH BANGSA dan NEGARA PEMBINAAN = PERENCANAAN + PENGEMBANGAN + PEMELIHARAAN + PENGENDALIAN POLITIK NASIONAL : AZAS, HALUAN, USAHA, SERTA KEBIJAKSANAAN DARI NEGARA TENTANG PEMBINAAN & PENGGUNAAN SECARA TOTALITAS SEGENAP POTENSI NASIONAL, BAIK YG POTENSIAL MAUPUN YG EFEKTIF UTK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

130 BEBERAPA KONSEP POLITIK
BUDAYA POLITIK : SIS KEPERCAYAAN & SIS NILAI YG BERWUJUD SUATU TINGKAH LAKU TERTENTU BAIK BERUPA PERBUATAN MAUPUN SIMBOL-SIMBOL TERTENTU DIMANA TINGKAH LAKU & SIMBOL-SIMBOL TERSEBUT MENJADI SUATU KEADAAN YG MEWARNAI AKTIVITAS POLITIK. ATAU SIKAP DARI WARGA NEGARA SESUATU NEGARA YG DILATARBELAKANGI OLEH SISTEM NILAI & SISTEM KEPERCAYAAN TERHADAP KEHIDUPAN PEMERINTAHAN & POLITIKNYA. PENGGOLONGAN BUDAYA POLITIK : BUDAYA POLITIK PARTISIPAN BUDAYA POLITIK SUBYEK BUDAYA POLITIK PAROCHIAL

131 STRUKTUR POLITIK ATAU KELEMBAGAAN POLITIK
KERANGKA HUBUNGAN FORMAL ANTARA RAKYAT PEMERINTAH WILAYAH KEDAULATAN STRUKTUR-STRUKTUR YG UMUMNYA DIMILIKI OLEH SISTEM POLITIK : KELOMPOK-KELOMPOK KEPENTINGAN PARTAI POLITIK BADAN LEGISLATIF EKSEKUTIF BIROKRASI BADAN PERADILAN PROSES POLITIK KEGIATAN POL DALAM KENYATAANNYA YG MOTIVASINYA BERSUMBER BUD. POL & LINGKUNGAN DALAM RANGKA STRUKTUR POL. YG ADA

132 PARTISIPASI POLITIK GIAT SESEORANG / SEKELOMPOK ORANG UTK IKUT AKTIF DALAM KEHIDUPAN POL YAITU DENGAN JALAN MEMILIH PIMPINAN NEGARA DAN SECARA LANGSUNG / TIDAK LANGSUNG MEMPENGARUHI KEBIJAKSANAAN PEM. GIAT WARGA NEGARA YG BERTINDAK SEBAGAI PRIBADI-PRIBADI YG DIMAKSUD UTK MEMPENGARUHI KENIJAKSANAAN PEM. SIFATNYA : INDIVIDU / KOLEKTIF, TERORGANISIR / SPONTAN, MANTAP / SPORADIS, DAMAI KEKERASAN, LEGAL / ILLEGAL. BENTUKNYA : KONVENSIONAL – NON KONVENSIONAL

133 PENGGOLONGAN BUDAYA POL.
BERDASARKAN SIKAP, NILAI, INFORMASI DAN KECAKAPAN POL., MAKA BUD. POL DIGOLONGKAN MENJADI : BUD. POL. PARTISIPAN : ORANG-ORANG MELIBATKAN DIRI DALAM GIAT POL. PALING TIDAK DALAM VOTING (PEMILU) DAN MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG KEHIDUPAN POL. BUD. POL. SUBYEK : ORANG-ORANG YANG SECARA PASIF PATUH PADA PEJABAT-PEJABAT PEM. & UU, TETAPI TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM POL. ATAU MEMBERIKAN SUARA DALAM VOTING. BUD. POL. PAROCHIAL : ORANG-ORANG YANG SAMA SEKALI TIDAK MENYADARI ATAU MENGABAIKAN ADANYA PEM. DAN POLITIK

134 PARTISIPASI POL. DALAM ZAMAN MODERN MAKIN MELUAS
NYRON WEWER : MENGEMUKAKAN ADA 5 HAL YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA GERAKAN KEARAH PARTISI. POL. LEBIH LUAS DALAM PROSES POL. : MODERNISASI : KOMERSIALISASI PERTANIAN, INDUSTRIALISASI, PERBAIKAN BACA TULIS, PERBAIKAN PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN MEDIA KOM. MASSA

135 TRANFORMASI KOMUNIKASI MODERN
PENGARUH KAUM INTELEKTUAL & KOMUNIKASI MASSA : PERUBAHAN – PERUBAHAN STRUKITUR SOSIAL : KAUM INTELEKTUAL SARJANA FISIOLOGI PENGARANG WARTAWAN IDEA-IDEA EGALITERISME NASIONALISME DEMOKRASI TUNTUTAN AKAN PARTISIPASI MASY. UMUM TRANFORMASI KOMUNIKASI MODERN KLAS PEKERJA BARU KLAS MENENGAH YANG MELUAS TURUT SERTA DALAM KEP. POL PERUBAHAN POLA PARTISIPASI POLITIK PROSES INDUSTRIALISASI MODERNISASI

136 KONFLIK DIANTARA KELOMPOK PIMP. POL. :
KETERLIBATAN PEM. YANG MELUAS DALAM URUSAN SOS BUD & EKONOMI PIMP. POL. PERLU DUK. RAKYAT PARITSIPASI MASSA KONFLIK PIMP. POL. PERLU DUK. RAKYAT AKTIVITAS PEMERINTAH MELUAS MERANGSANG TIMBULNYA TUNTUTAN YANG TERORGANISIR AKAN KESEMPATAN UNTUK IKUT SERTA DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN POL.

137 STRATEGI NASIONAL PENGERTIAN STRATEGI :
YUNANI KUNO = asal kata STRATEGOS Dipakai di lingkungan MILITER yang berarti PENGETAHUAN TTG PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER UTK MEMENANGKAN PEPERANGAN. PERKEMBANGAN PENGERTIAN STRATEGI PADA ABAD KE-20 : SEBELUM ABAD KE-20 = KEMENANGAN PEPERANGAN SEMATA-MATA DITENTUKAN OLEH KEKUATAN MILITER PERKEMBANGAN IPTEK : DI BIDANG POLITIK DEMOKRASI DI BIDANG TEKNOLOGI ANGKUTAN DI BIDANG TEKNOLOGI KOMUNIKASI DI BIDANG PERSENJATAAN

138 PENGERTIAN STRATEGI PEMIKIR STRATEGI 1. Sun Tzu. 400 – 320 SM
SEMULA LEBIH DIARTIKAN SEBAGAI MASALAH MILITER PEMIKIR STRATEGI 1. Sun Tzu. 400 – 320 SM The art of war ( 13 buah essay) Memenangkan perang tanpa harus perang (bertempur) merupakan seni tersendiri. 2. Carlvan Clausewitz On war Perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Perang adalah tindak kekerasan memaksa lawan tunduk pada kehendak kita. Strategi adalah seni menggunakan pertempuran utk memenangkan perang Sasaran stra. Adalah : battlefield dan mind of people.

139 3. Napoleon Bonaparte Lebih terkenal sebagai panglima daripada sebagai pemikir. 4. Von Molke Stra merupakan adaptasi dari sarana-sarana yg ditempatkan dibawah kepemimpinan seorang jendral / panglima utk mencapai sasaran. Stra merupakan seni dan cara bertindak dibawah tekanan suatu kondisi / situasi yang sangat sulit. 5. Liddle Hart Seni dalam mendistribusikan sarana militer utk mencapai tujuan politik.

140 S T R A T E G I = METODE BERPIKIR
SASARANNYA MENYUSUN PERISTIWA-PERISTIWA DALAM SUSUNAN PRIORITAS dan KEMUDIAN MEMILIH CARA BERTINDAK YG PALING EFEKTIF. HANYA ADA SATU STRATEGI KHUSUS YG PALING COCOK DENGAN SETIAP WAKTU. SETIAP STRATEGI MUNGKIN MERUPAKAN YG TERBAIK DLM SITUASI-SITUASI TERTENTU dan TERBURUK DLM SITUASI-SITUASI LAINNYA. STRATEGI NASIONAL = PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER DAN NON MILITER (KEKUATAN NAS.)UTK USAHA PERANG (=USAHA KEAMANAN) dan USAHA DAMAI (=USAHA KESEJAHTERAAN) GUNA MENUJU PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL.

141 P O L S T R A N A S ( POLITIK dan STRATEGI NASIONAL)
POLITIK = MENENTUKAN CITA-CITA, KEPENTINGAN, TUJUAN dan MEMILIH PELUANG-PELUANG YG HARUS DIMANFAATKAN. STRATEGI = MENENTUKAN SASARAN-SASARAN UTK MENCAPAI YUJUAN, MENGEMBANGKAN & MENGGUNAKAN KEKUATAN-KEKUATAN SERTA MEMANFAATKAN PELUANG-PELUANG. HUBUNGAN POLITIK DENGAN STRATEGI : POLITIK ADALAH MENENTUKAN TUJUAN (MILITER, PERANG, NASIONAL, DSB), SEDANGKAN STRATEGI MENETAPKAN JALAN (CARA ATAU UPAYA) YG DITEMPUH UTK MENCAPAI TUJUAN TSB.

142 POLSTRANAS Bentuk ujud Polstranas adalah GBHN Fungsi
= Penggarisan usaha pencapaian tujuan nasional dengan cara-cara pelaksanaan dan pengerahan sumberdaya nasional secara tepat guna dan daya guna dalam mewujudkan cita-cita nasional Bentuk ujud Polstranas adalah GBHN Fungsi Merumuskan arah kebijaksanaan nasional Merumuskan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahapan) Petunjuk pengerahan sumberdaya nasional Merumuskan kebijaksanaan cara-cara melaksanakan usaha perwujudan tunas

143 POLSTRANAS MERUPAKAN BUDIDAYA BANGSA dan NEGARA R. I
POLSTRANAS MERUPAKAN BUDIDAYA BANGSA dan NEGARA R.I. UTK MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI dan KELANGSUNGAN HIDUPNYA, MAKA : Harus tercipta suatu stabilitas nasional yg makin mantap. Tata bina nasional yg baik. Peranserta seluruh warganegara secara positif. Mencegah dan mengurangi segala ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yg timbul maupun yg diperkirakan akan timbul. DALAM PROSES PERUMUSAN POLSTRANAS, PERLU DIPERHATIKAN AZAS-AZAS SBB : AZAS KETERPADUAN dan PRIORITAS. AZAS MANFAAT dan PRIORITAS. AZAS KEKENYALAN dan PANDANGAN JAUH KEDEPAN. AZAS PEMBAGIAN KEWENANGAN dan TANGGUNG JAWAB

144 POLSTRANAS pada hakekatnya adalah merupakan alat perjuangan maupun konsep nasional sbg usaha mencapai tujuan nasional. POLSTRANAS sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam serta ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karena itu syarat utama bagi pelaksanaan POLSTRANAS adalah terciptanya stabilitas nasional. Pelaksanaan POLSTRANAS dirumuskan melalui proses yg disebut Pemikiran Strategi, yi. Pemikiran strategi tingkat nasional yg mampu mempertemukan antara : Sasaran-sasaran alternatif Cara bertindak yg dipilih Kekuatan nasional yg tersedia Tersedianya data dan informasi yg up to date