Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH Studi Kasus Penerapan Prinsip-prinsip Responsivitas pada kantor Sekertaris Daerah Propinsi Papua GOVERNANCE PADA PEMERINTAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH Studi Kasus Penerapan Prinsip-prinsip Responsivitas pada kantor Sekertaris Daerah Propinsi Papua GOVERNANCE PADA PEMERINTAH."— Transcript presentasi:

1 GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH Studi Kasus Penerapan Prinsip-prinsip Responsivitas pada kantor Sekertaris Daerah Propinsi Papua GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH Studi Kasus Penerapan Prinsip-prinsip Responsivitas pada kantor Sekertaris Daerah Propinsi Papua OLEH : IKNATIUS PANGKATANA P PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANNUDIN MAKASSAR 2016

2 LATAR BELANG MASALAH Upaya untuk menwujudkan pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan public masih sangat sulit direalisasikan, Lembaga Eksekutif atau Birokrasi yang dibentuk untuk memecahkan masalah-masalah public, justru masalah-masalah timbul dalam tubuh birokrasi itu sendiri, demikian halnya dengan lembaga Legislatif yang di bangun untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengontrol kinerja pemerintah juga menjadi sumber masalah karena rendahnya kemampuan dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat, serta sering kali dikonotasi oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab

3 Propinsi Papua adalah salah satu daerah secara khusus menerima Otonomi Khusus di Indonesia Sebagaimana dikemukakan pada UU No. 21 Tahun 2001 Berbagai perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi papua dan masyarakat papua terhadap status otonomi khusus, Dana otonomi khusus setiap tahun semakin meningkat tetapi sampai sekarang papua tergolong daerah paling miskin di indonesia.

4 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ada beberapa hal yang mendasar di propinsi papua praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar; program belum terarah; pengunaan anggran operasional pemerintah lebih besar,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang seharusnya berperan mengontrol dan meluruskan segala kekeliruan implementasi Otonomi Daerah tidak menggunakan peran dan fungsi yang semestinya, bahkan seringkali mereka ikut terhanyut dan berlomba mengambil untung dari perilaku aparat dan masyarakat yang salah.

5 kalau di simak secara lebih mendalam ternyata pemerintah belum berhasil melakukan perubahan terhadap karakter dan peran birokrasi dimana tercermin melalui struktur, norma, nilai dan regulasi yang berorientasi pada kepentingan public, kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan public masih jauh dari harapan,

6 Indikasi pertama Indikasi kedua

7 How to Insert a Picture: Click the text “Insert Picture Here”; you will see a square boundary box Go to your Drawing Toolbar and click the down arrow to the right of the Fill Bucket icon Select Fill Effects Click the last tab labeled Picture Click the Select Picture Button Locate your picture Click Insert then OK You should see your picture within the rectangle Delete the text “Insert Picture Here” How to Insert a Picture: Click the text “Insert Picture Here”; you will see a square boundary box Go to your Drawing Toolbar and click the down arrow to the right of the Fill Bucket icon Select Fill Effects Click the last tab labeled Picture Click the Select Picture Button Locate your picture Click Insert then OK You should see your picture within the rectangle Delete the text “Insert Picture Here”

8 PERUMUSAN MASALAH Bagaimana Penerapan prinsip pemberdayaan dari pemerintah kepada Warga Negara ? Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah daerah kepada Warga Negara dan stakeholders dalam penyelenggaraan otonomi khusus? Bagaimana penerapan transparasi dan partisipasi sebagai acuan dasar pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan otonomi khusus?

9 PERUMUSAN MASALAH Bagaimana penerapan prinsip aspek proses criteria utama keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi khusus? Bagaimana Penerapan sifat Responsivitas kepemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi khusus?

10 TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Penerapan prinsip pemberdayaan dari pemerintah kepada Warga Negara. 2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah daerah kepada Warga Negara dan stakeholders dalam penyelenggaraan otonomi khusus. 3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan transparasi dan partisipasi sebagai acuan dasar pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan otonomi khusus?

11 TUJUAN PENELITIAN

12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

13 KERANGKA BERPIKIR

14

15 Penelitian ini menggunakan pendapat dari World Publik Sector Report-United Nations terhadap paradigm responsivitas kepemerintahan sebagai rujukan teoitis utama ( World Publik Sector Report- United Nations, 2005;7) Responsivitas kepemerintahan bermakna bahwa administrasi yang digunakan dalam mengelola persoalan-persoalan public harus bersifat responsif, yaitu mendukung dan mendorong adanya partisipasi, pluralisme, subsidiary, transparasi, akuntabilitas, keadilan akses yang mudah, kerja sama dan efesien dalam pelayanan public. Responsivitas kepemerintahan dianalisis melalui penerapan- penerapan prinsip-prinsip responsivitas kepemerintahan (World Public Sector Report- United Nations, 2005;7 ) yaitu:

16 KERANGKA BERPIKIR 1.Hubungan antar negara dengan warga negara adalah pemberdayaan. 2.Akuntabilitas pejabat public adalah akuntabilitas kepada warga negara dan stakeholders. 3. Acuan dasar dalam menjalankan fungsinya adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. 4. Kriteria keberhasilan adalah aspek proses. 5. Bersifat responsif.

17 KERANGKA BERPIKIR Mengacu pada lima prinsip dari paradigm kepemerintahan responsif, maka ada lima aspek penting yang dijadikan dasar analisis untuk membedakan ketiga paradigm administrasi negara menurut World Public Sektor Report- United Nations yaitu paradigm administrasi public, manajemen public dan varianya manajemen public baru dan kepemerintahan responsif yaitu 1. Hubungan antar negara dan warga negara, 2. akuntabilitas pejabat public, 3 prinsip yang dipedomani, 4. Criteria keberhasilan, 5. Sifat utama ( World Publik Sector Report United Nations 2005;7, Sangkala. 2011;20 )

18 Akuntabilitas Kepada Warga Negara & Stakeholders Acuan Dasar Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi Kriteria keberhasilan pada aspek proses Kriteria Keberhasilan Pada Aspek Proses A RESPONSIVITAS KEPEMERINTAH Penyelenggaraan Otonomi Khusus Pelayanana Publik YANG RESPONSIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

19 PROPOSISI PENELITIAN Proposisi penelitian ini adalah sebagai berikut : a.jika prinsip hubungan antara negara dan warga negara diterapkan maka warga negara harus diberdayakan dalam pengambilan keputusan. b.Jika prinsip akuntabilitas pejabat public diterapkan, maka akuntabilitas kepada warga negara dan stakeholders harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah c.Jika prinsip yang dipedomani diterapkan maka akuntabilitas, transparasi dan partisipasi harus dijadikan sebagai bahan acuan dasar pemerintahan daerah dalam pelaksanan fungsinya. d.Jika ukuran criteria keberhasilan pemerintah daerah diterapkan maka aspek proses harus dijadikan sebagai criteria utama. e.Jika sifat responsivitas kepemerintahan diterapkan, maka birokrasi pemerintahan harus senantiasa mengukur daya tanggap terhadap kebutuhan warga.

20 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 1.JENIS PENELITIAN. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian ekspalanatori, penelitian ini berupaya menganilisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip responsivitas kepemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi khusus di propinsi papua. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan tipe penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat program, peristiwa, aktivitas, proses terkait penerapan prinsip-prinsip responsivitas kepemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini berupaya mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam di balik fenomena dengan prinsip-prinsip responsivitas kepemerintahan dalam penyelenggaraan daerah otonomi khusus

21 Fokus Penelitian.

22 Lokasi Penelitian

23 3.LOKASI PENELITIAN. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Gubernur, tepatnya pada Kantor Sekertaris Daerah Propinsi Papua yang difokuskan untuk melihat Responsivitas Kepemerintahan dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus 4.JENIS DAN SUMBER DATA. a. Data Primer b.Data Skunder 5.TEHNIK PENGUMPULAN DATA a.Wawancara. b.Observasi c.Dokumentasi

24 6.ANALISA DATA. a.Reduksi Data b.Penyajian Data. c.Penarikan Kesimpulan.

25 SEKIAN & TERIMA KASIH


Download ppt "GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH Studi Kasus Penerapan Prinsip-prinsip Responsivitas pada kantor Sekertaris Daerah Propinsi Papua GOVERNANCE PADA PEMERINTAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google