PELAYANAN SATU ATAP/SWS

Presentasi berjudul: "PELAYANAN SATU ATAP/SWS"— Transcript presentasi:

1 PELAYANAN SATU ATAP/SWS
STUDI KELAYAKAN PELAYANAN SATU ATAP/SWS DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 Oleh : Ikmal Putra

2 1. PENDHAULUAN 2

3 POTENSI WILAYAH JAWA TIMUR
Luas Wilayah : km2  terluas di Pulau Jawa Topografi wilayahnya terdiri dataran rendah, pegunungan, pesisir dan kepulauan yang subur. Wilayah Administrasi : 38 Kab/Kota  terbanyak se Indonesia Masyarakat : budayanya heterogen terbagi ke dalam wilayah Mataraman, Madura dan Pandalungan. Jawa Timur dikenal sebagai Pusat Kawasan Timur Indonesia (KTI)

4 KONDISI DEMOGRAFI JAWA TIMUR
No Uraian 2008 2009 2010 2011 1. Jumlah Penduduk (org) 2. Laju Pertumbuhan (%) 0,72 0,71 0,64 0,56 3. Total Fertility Rate (TFR) 2,10 1,92 1,64 Sumber : BPS Jatim, 2011 diolah Kepadatan Penduduk Pemukiman Penduduk di Surabaya Metropolitan Area & Malang Raya Pemukiman Penduduk di Kota Menengah Kepadatan Penduduk Jawa Timur Tahun 2011: 800 Jiwa/Km² Pemukiman Penduduk di Kota Kecil

5 2. KEBIJAKAN & STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5

6 PROVINSI JAWA TIMUR 2009 - 2014 STRATEGI :
DERIVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR STRATEGI : PRO GROWTH PRO POOR PRO JOB PRO ENVIRONMENT

7 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Perluasan Lapangan Kerja, Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat, Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur, Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial, Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas, Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo, Lanjutan Kegiatan prioritas (jangka menengah) 9 Agenda 18 prioritas New initiatif (akselerasi target, out put baru, kegiatan baru) Masing-masing prioritas terdapat Locus Icon yang berbeda dari tahun ke tahun (Volume, Lokasi, target group) 7

8 INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
POLA DERIVASI KINERJA , FOKUS PROGRAM DAN PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) 8

9 3. IMPLEMENTASI PROGRAM 9

10 3.079.822 Stratifikasi 43% 41% 16% 1.330.696 HAMPIR MISKIN MISKIN
RUMAH TANGGA MISKIN HAMPIR MISKIN 43% near poor MISKIN 41% poor SANGAT MISKIN Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur FOKUS EKSKLUSIF 16% very poor Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

11 Usaha Kecil, Menengah, Koperasi, LKM
Kebijakan Pro Poor Budgetting Fasilitasi BUMN/ BUMD Pengusaha Usaha Kecil, Menengah, Koperasi, LKM Stimulir Dana Bergulir Orang miskin  Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Sanitasi, dll Cash Transfer

12 IMPLEMENTASI STRATEGI PROGRAM SOSIAL
APBN : PNPM Dukungan APBD Prov : 200 LMDH 200 Kopontren 10 Kopkar Rp.5 M/Kab utk Infrastruktur jalan. Rp.60 Jt/desa ( Desa/th) utk Infrastruktur Desa. Jalinkesra (jml s/d 2012 : RTSM  52,30% dr target RTSM Penanganan PSK  pelatihan & bantuan stimulan 799 PSK APBN : K U R Dukungan APBD Prov : Dagulir 6%  Rp  debitur (s/d Nov2012) Penjaminan Kredit melalui PT. Jamkrida (modal disetor) Rp.150 M  sdh melayani UMKM, menyerap Naker Linkage PT Bank Jatim dg BPR Jatim. 8.506 Koperasi Wanita.

13 PROGRAM PENURUNAN TPT DI JAWA TIMUR TAHUN 2012
1. Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam maupun luar negeri sebanyak : Orang a. Pengangguran berkurang b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun : 1).Triwulan I tahun 2012 TPT menjadi 3,99% 2).Target Optimis akhir tahun 2012 TPT menjadi 3,50% 2. Pengerahan dan Penempatan melalui Prog. Transmigrasi sebanyak KK terdiri dari : a. TU/TSM KK b. Prov. To Prov. 200 KK khususnya ke Kaltim 3. Icon2 khusus: a. Kegiatan Berbasis Kompetensi. b. Three in one plus-plus. c. Harmonisasi Hub. Industrial. d. Satgas TKI. e. Satgas Monev e-KTP. PROGRAM SEKTOR KETENAGAKERJAAN Target capaian tahun 2012 Skenario % Skenario % TARGET KONDISI AGUSTUS 2011 Pengangur Berdasar pendidikan: SD = orang (22.87%) SLTP= orang (26.20%) SMU= orang ( 24.29%) SMK= orang( (16.72%) D1-D3 = orang (2.09%) S1 = orang( (7.82%) Jumlah Total = orang TPT 3.99%-3.5% Berdasar Lokasi Perkotaan= org(50.76%) Pedesaan= org(49.24%) Makro : Sektor-sektor tersebut diprediksi dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak yaitu sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan dan jasa. Regional Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis pertanian, termasuk juga sektor perikanan laut dan darat disamping pengembangan sektor industri dan industri jasa kreatif. Target capaian tahun 2012 sebanyak Skenario % Skenario 2 52.42% PROGRAM SEKTOR LAINNYA Prediksi Penciptaan Kesempatan Kerja dalam Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) dari SKPD lain selama tahun 2012 sebanyak orang pada sektor : Pertanian org, Industri org, Bangunan org, perdagangan org, angkutan org, keuangan org, jasa org dan lainnya org.

14 4. HASIL KINERJA PEMBANGUNAN SOSIAL
14

15 1. PENURUNAN KEMISKINAN Turun : 3,28 % (effort  kinerja) 6.022.590
Tahun 2009 2010 2011 2012 Jumlah Orang Miskin % (per Maret) 16,68 % 15,26 % 14,23 % 13,40 % Keterangan : Sumber : BPS Jatim, Juli 2012 Turun : 3,28 % (effort  kinerja)

16 Jumlah Prosentase Penduduk Miskin Maret 2011 – Maret 2012
(Jiwa) Maret 2012 Naik / Turun DKI Jakarta - 220 Jawa Barat Jawa Tengah DI Jogyakarta Jawa Timur Banten INDONESIA Keterangan : Sumber : BPS Pusat, Juli 2012 JAWA TIMUR memberikan kontribusi 32,17 % dalam penurunan Kemiskinan di Indonesia (Mar ‘11 – Mar ‘12)

17 PRO JOB 2. PENGURANGAN PENGANGGURAN TREND TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
Sekolah Lapang Pertanian Market Job Fair Effort 3 tahun : 1,73 %

18 Penyebaran TPT Kab/Kota
Thn No. Kab/kot 2010 1 Kota Madiun 9.52 2 Kota Malang 8.68 3 Sidoarjo 8.35 4 Gresik 7.70 5 Kota Mojokerto 7.52 6 Kota Kediri 7.39 7 Kota Pasuruan 7.23 8 Kota Probolinggo 6.85 9 Kota Surabaya 6.84 10 Kota Blitar 6.66 11 Bangkalan 5.79 12 Madiun 5.55 13 Kota Batu 14 Jombang 5.27 15 Mojokerto 4.84 16 Ngawi 4.80 17 Malang 4.49 18 Banyuwangi 3.92 19 Ponorogo 3.83 20 Kediri 3.75 21 Nganjuk 3.64 22 Lamongan 3.62 23 Pamekasan 3.53 24 Tulungagung 3.50 25 Pasuruan 3.49 26 Bojonegoro 3.29 27 Lumajang 3.17 28 Situbondo 3.13 29 Tuban 2.86 30 Jember 2.71 31 Magetan 2.41 32 Blitar 2.24 33 Trenggalek 2.15 34 Probolinggo 2.02 35 Sumenep 1.89 36 Sampang 1.77 37 Bondowoso 1.59 38 Pacitan 0.87 Jawa Timur 4.25 No. Kab/kot 2011 1 Kota Mojokerto 5.86 2 Kota Malang 5.19 3 Kota Madiun 5.15 4 Kota Surabaya 5 Kota Kediri 4.93 6 Kota Pasuruan 4.92 7 Pasuruan 4.83 8 Sidoarjo 4.75 9 Situbondo 4.74 10 Nganjuk 4.73 11 Kota Probolinggo 4.66 12 Malang 4.63 13 Kota Batu 4.57 14 Kediri 4.54 15 Lamongan 4.40 16 Ponorogo 4.37 17 Gresik 4.36 18 Mojokerto 4.31 19 Jombang 4.24 20 Kota Blitar 4.20 21 Bojonegoro 4.18 22 Tuban 4.15 23 Ngawi 4.06 24 Jember 3.95 25 Sampang 3.91 26 Bangkalan 27 Banyuwangi 3.71 28 Sumenep 29 Blitar 3.61 30 Tulungagung 3.58 31 Madiun 3.37 32 Probolinggo 3.20 33 Trenggalek 3.18 34 Magetan 3.16 35 Pamekasan 2.89 36 Bondowoso 2.84 37 Lumajang 2.70 38 Pacitan Jawa Timur 4.16 Thn. 2010 Banyuwangi Jember Bondowoso Situbondo Lumajang Probolinggo Sumenep Sampang Pamekasan Bangkalan Tuban Bojonegoro Lamongan Gresik Surabaya Sidoarjo Pacitan Trenggalek Tulungagung Ngawi Magetan Madiun Ponorogo Blitar Malang Pasuruan Mojokerto Nganjuk Jombang Kediri < 3.00 3.00 – 7.00 > 7,00 Thn. 2011 Banyuwangi Jember Bondowoso Situbondo Lumajang Probolinggo Sumenep Sampang Pamekasan Bangkalan Tuban Bojonegoro Lamongan Gresik Surabaya Sidoarjo Pacitan Trenggalek Tulungagung Ngawi Magetan Madiun Ponorogo Blitar Malang Pasuruan Mojokerto Nganjuk Jombang Kediri < 3.00 3.00 – 5.00 > 5.00

19 3. PENINGKATAN IPM Effort 3 tahun : 1,09 % Uraian 2008 2009 2010 2011
70,38 70,98 71,62 72,15 a. Indeks Kesehatan 73,50 73,58 74,29 74,68 b. Indeks Pendidikan 73,73 74,57 74,94 75,54 c. Indeks Daya Beli (PPP) 63,92 64,77 65,42 66,24 19

20 4. STUDI KELAYAKAN PSA/SWS DI JAWA TIMUR

21 PROBLEM DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SOSIAL
Besarnya jumlah penduduk miskin mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan yang terkait dengan melibatkan banyak sektor : sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor pangan (BULOG), sektor ketenagakerjaan, sektor kependudukan, sektor koperasi dan UKM serta sektor pertanian; Masing-masing instansi merinci kegiatan apa saja yang dapat dilakukan berkaitan dengan upaya pengurangan penduduk miskin (tidak ada keterpaduan)  tumpang tindih; Kondisi tersebut membutuhkan dana yang cukup besar baik yang berasal dari APBN maupun APBD; Kegiatan bantuan sosial terlihat tidak berjalan secara efektif dan efisien serta kurang tepat sasaran.

22 MATRIK PERLINDUNGAN SOSIAL DI JAWA TIMUR
NO PENJAMINAN PROVINSI KAB MALANG 1 Seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar Jamkesda, Ponkesdes Jamkesda, PMT, Program AFP 2 Semua anak memiliki jaminan penghidupan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan gizi, pendidikan dan kesehatan BOS, Bosda Madin, Beasiswa Miskin Pendidikan Terpadu Anak Harapan, BSM 3 Seluruh penduduk usia kerja memiliki jaminan penghidupan minimum melalui bantuan dalam bentuk tunai, non-tunai maupun program-program ketenagakerjaan Jalin Kesra, Kopwan, Dagulir, BLK Program Peningkatan Kesempatan Kerja, BLK, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT 4 Seluruh penduduk lanjut usia dan penyandang cacat berat mendapatkan jaminan penghidupan dalam bentuk bantuan tunai atau bantuan non-tunai Jalin Kesra Jompo, Lanjut Usia Terlantar 'Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

23 UPAYA PENINGKATAN JAMINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
UTAMANYA MASYARAKAT MISKIN Dibutuhkan upaya komprehensif dan terkoordinasi Menciptakan kerangka terpadu untuk program-program bantuan sosial guna memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi Memadukan program-program tersebut dengan mengembangkan database terpadu tentang keluarga miskin dan hampir-miskin Mempertajam keterampilan dan meningkatkan kinerja lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program bantuan sosial Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk memastikan bahwa program tersebut dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan oleh seluruh sektor terkait dan pemangku kepentingan di dalamnya.

24 MODEL DESIGN PELAYANAN SATU ATAP PROVINSI JAWA TIMUR
Desain pelayanan satu atap yang terintegrasi dengan program secara terpadu agar mampu tercipta masyarakat dengan kemandirian yang tinggi dan program pembangunan berkesinambungan dan keberlanjutan Desain pelayanan satu atap yang terintegrasi dengan program secara terpadu didesain untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin agar mereka terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan keluar dari garis kemiskinan

25 Karakteristik program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dalam desain pelayanan satu atap yang terintegrasi dengan program secara terpadu : Menggunakan pendekatan partisipatif; Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM; Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok; Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

26 DESAIN PELAYANAN SATU ATAP YANG TERINTEGRASI DENGAN
PROGRAM SECARA TERPADU DI JAWA TIMUR (PILOT PROJEK KABUPATEN MALANG) PROGRAM SISTEM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS KESEHATAN Mengumpulkan Data dan Manerima Laporan/Informasi DINAS PENDIDIKAN PUSAT DATA BASE TERPADU di KEC. 2 DINAS SOSIAL DAN NAKER 4 6 WILAYAH SASARAN 5 DINAS TERKAIT LAINNYA MENGANALISIS DATA TARGET PENERIMA PROGRAM BANTUAN PETUGAS DI KECAMATAN Wakil Instansi Terkait Pendamping Program dan Kelompok 1 3 ANALISIS KEBUTUHAN DNG PENGELOMPOKAN TARGET PENERIMA PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI SASARAN DAN PROGRAM 7 OBYEK / SASARAN 8 10 LEMBAGA KOPERASI PERGURUAN TINGGI LEMBAGA PERMODALAN Supporting System LSM PENETAPAN PROGRAM 9 PEMBERDAYAAN berbasis Capacity Building & Technical Building PENINGKATAN EFEKTIFITAS PROGRAM

27 Faktor Kekuatan (Strength)
ANALISIS SWAT Faktor Kekuatan (Strength) Terdapat sinkronisasi data daerah terkait jumlah penduduk miskin lebih mudah dan cepat sehingga akan mampu menghindari tumpang tindih program; Terdapat pemecahan terhadap masalah koordinasi antara dinas/badan yang ada; Fokus kerja kelembagaan pada masalah kemiskinan; Program upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien baik dari unsur pendanaan maupun pencapaiaan program karena kecilnya unsure ego-sektoral; Lebih membaiknya koordanasi pusat-provinsi dan daerah dalam pelayanan pengentasan kemiskinan sebagai akibat lebih transparannya kondisi aktual yang terjadi di lapangan; Lebih cepat dan mudah dilakukan secara kelembagaan karena lebih berorientasi teknis lapangan.

28 Faktor Kelemahan (Weaknesses)
Pembentukan kelembagaan akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu adanya peraturan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang mengikuti kondisi baru; Pengalihan SDM dari SKPD terkait yang tidak ada perbaikan kapasitasnya kalau tidak diimbangi oleh insentif dan pelatihan serta motivasi; Sulitnya melakukan perekrutan terhadap non-PNS.

29 Faktor Peluang (Opportunity)
Adanya usaha reformasi birokrasi seperti pelayanan prima; Adanya pembentukan tim-adhoc penanggulangan kemiskinan kabupaten; Dukungan LSM terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung masyarakat miskin; Dukungan Perguruan tinggi dengan program pengabdian kepada masyarakat; Perkembangan teknologi informasi dan banyaknya sarjana ahli-ahli programmer yang mampu membuat program- program dalam penghimpunan data secara terpadu.

30 Faktor Ancaman (Threat)
Komitmen politik negatif Pimpinan Daerah; Pergantian Pimpinan Daerah setiap lima tahun sekali; Kepentingan kelompok tertentu pada tingkatan pemerintahan yang lebih kecil menjadi lebih besar; Biaya penyelenggaraan yang timbul dari pembangunan tempat baru, penyediaan sarana fisik, peningkatan kapasitas SDM; Ketersediaan kapasitas SDM yang memenuhi kualifikasi tertentu masih rendah; Ketidaktersediaan infrastruktur fisik yang mencukupi mendukung pelaksanaan.

31 PUSAT DATABASE TERPADU
Pelayanan PSA ditujukan kepada seluruh masyarakat baik yang menerima bantuan sosial maupun yang tidak menerimanya Berfungsi mengidentifikasikan kebutuhan warga negara miskin sesuai dengan program-program bantuan sosial yang ada.

32 ANALISIS DATA TARGET PENERIMA PROGRAM BANTUAN
Identifikasi data terget penerima program bantuan perlu dilakukan terlebih dahulu  mengefektikan program pelayanan yang akan dilakukan. Adanya indentifikasi maka keberadaan sasaran akan jelas yaitu siapa saja yang terlibat didalamnya. Membuat keseimbangan minat dan perhatian antar pelaksana kepentingan serta peran partisipatif dari sasaran.

33 PEMBERDAYAAN BERBASIS CAPACITY BUILDING MAUPUN TECHNICAL BUILDING
Melalui upaya pemberdayaan diharapkan tercipta kelembagaan masyarakat usaha yang produktif dan madiri Syarat mutlak program pemberdayaan adalah orientasinya yang selalu tertuju kepada kemandirian, kesinambungan, dan keberlanjutan  saat ini lebih menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pihak lain atau kepada pihak pelaku pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan pada akhirnya bukan hanya sekedar berorientasi pada proses tetapi juga pada hasil itu sendiri.

34 PENYATUAN WADAH PEMBERDAYAAN DALAM SATU KELOMPOK
Mengefektifkan kegiatan program di sebuah desa yang pada saat ini berbagai macam kelompok terdapat didalamnya dengan kegiatan yang identik. Memudahkan monitoring dan evaluasi

35 SUPPORTING SYSTEM Lembaga Koperasi
Lembaga Koperasi merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian di pedesaan. Lembaga Permodalan Lembaga permodalan merupakan suatu bentuk lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan kebutuhan finansial dalam mendukung pengembangan usaha, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok/lembaga. Perguruan tinggi dan LSM Mengupayakan LSM lokal mau dan mampu menerapkan prinsip BDS (bussiness development services) dalam proses pendampingan terhadap kelembagaan masyarakat miskin

36 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SASARAN
Monitoring dan evaluasi merupakan elemen krusial dalam keberhasilan sebuah program bahan masukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi program kegiatan yang telah dilaksanakan Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif sebagai upaya bersama antara para komponen pelaksanaan (sasaran, pelaksana kegiatan pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi yang terlibat didalamnya)

37 PILOT PROJEK PSA DI KABUPATEN MALANG

38 KONDISI UMUM KABUPATEN MALANG
Luas Wilayah = 3.534,86 km2 atau ha. Jumlah Penduduk tahun 2011 (Dispenduk Capil) = jiwa; Jumlah Kecamatan = 33 kecamatan Jumlah Desa = 378 desa; Jumlah Kelurahan = 12 kelurahan. Jumlah Dusun = dusun Jumlah Rukun Warga = RW. Jumlah Rukun Tetangga = RT. Pertumbuhan Ekonomi Th = 6,27% PDRB ADHB Th. 2011= Rp. 35 juta Pendapatan perkapita (2010) = Rp ,- APBD Tahun 2011 = Rp ,-

39 PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KABUPAEN MALANG
Pelayanan kesehatan yang terjangkau; terutama penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil. Pendidikan murah dan berkualitas; terutama pendidikan bagi warga miskin dan dusun-dusun terpencil. Penyediaan infrastruktur yang memadai; terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil. Perluasan kesempatan kerja; dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan semangat enterpreneurship bagi angkatan kerja. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat. Kemudahan pelayanan publik; baik pelayanan administrasi kependudukan dan hak- hak masyarakat lainnya maupun pelayanan perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha; Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin; terutama kecukupan energi, air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan.

40 ANALSIS SOSIAL DI KABUPATEN MALANG
Faktor INTERNAL Mentalitas dan pandangan hidup Life skill rendah (SDM). Kultur dan kesetaraan gender Faktor EKSTERNAL Lemahnya sistem pendidikan masyarakat Kurangnya wadah yang bisa menampung asprasi dan kebutuhan masyarakat Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada tidak terpadu System pendataan kurang akurat

41 Terima Kasih ...