RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DR. IR. SUPRAYOGA HADI,

Presentasi berjudul: "RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DR. IR. SUPRAYOGA HADI,"— Transcript presentasi:

1 RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DR. IR. SUPRAYOGA HADI, MSP DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU RAPAT KONSULTASI REGIONAL BIDANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MAKASSAR, 12 APRIL 2017

2 Pendahuluan Mengacu pada PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL dalam rancangan RKP telah dilakukan penyesuaian kegiatan dan Lokasi Terintegrasi TA 2017, dengan tetap memberikan prioritas pada Program Unggulan Kementerian Desa PDTT, yaitu Prudes (OVOP),Embung, BUMDesa, dan Sarpras Olahraga, serta pelaksanaan program unggulan PDTU tahun yaitu Aquaculture Estate di Pulau Kecil dan Terluar dan Investasi di Daerah Perbatasan; Namun demikian, karakteristik tertentu pada daerah-daerah tertinggal di perbatasan, PKT, rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik memerlukan perhatian khusus, specific, and unordinary way to develop, sehingga beberapa kriteria khusus perlu dipertimbangkan.

3 Arah Kebijakan dan Sasaran Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
Peningkatan Aksesibilitas dan prasarana dasar di wilayah perbatasan dan pulau kecil dan terluar ARAH KEBIJAKAN Penanganan terhadap daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, distribusi dan diversifikasi komoditas oangan pokok yang dibutuhkan masyarakat Penanganan terhadap daerah rawan bencana melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pasca konflik melalui rehabilitasi sosial dan ekonomi. Meningkatnya ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah didaerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah pasca konflik Tersedianya Sarana Prasana Dan Konektivitas Dalam Mendukung Produk Unggulan Di Daerah Perbatasan Dan Pulau Kecil Dan Terluar

4 Overview Program Unggulan Kemendesa PDTT 2017-19
EMBUNG DESA (Bangunan sumber air lainnya) UNTUK KETAHANAN PANGAN BUMDES UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI DESA OVOP (Prukades) UNTUK PRODUKTIVITAS EKONOMI DESA OLAH RAGA DESA AQUACULTURE ESTATE UNTUK DAYA SAING DESA PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI DI WILAYAH PULAU KECIL DAN TERLUAR PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TANGGUH PANGAN TANGGUH BENCANA TANGGUH KONFLIK INVESTASI PERBATASAN MENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN PENINGKATAN NILAI INVESTASI

5 CAPAIN POTENSI ENTAS DT Tertentu (PDTU) TA 2016
NO KABUPATEN BMIKTT 1 Aceh Singkil 2 Solok Selatan 3 Pasaman Barat 4 Lampung Barat 5 Bondowoso 6 Bangkalan 7 Sambas 8 Bengkayang NO KABUPATEN BMIKTT 9 Landak 10 Mahakam Ulu 11 Konawe 12 Bombana 13 Mamuju Tengah 14 Pulau Morotai 15 Merauke 16 Keerom

6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2018
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

7 Program Prioritas Tahun Anggaran 2018
Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pembangunan Perdesaan

8 RANCANGAN KEGIATAN PRIORITAS TA 2018
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL Peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara Pelayanan Dasar di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara PEMBANGUNAN PERDESAAN Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

9 PROGRAM UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
AQUACULTURE ESTATE INVESTASI PERBATASAN Program ini perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), bernilai strategis nasional, mempunyai fungsi pertahanan keamanan, memiliki potensi SDA dan SDM-nya. Program dilaksanakan melalui: Kelembagaan dan kerjasama ekonomi , dalam hal ini, kontribusi Investasi di kawasan perbatasan ini menjadi sangat penting Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Penataan Ruang Kawasan Pembangunan Infrastruktur Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam kaitan dengan program Ditjen PDTu, Pengembangan Aquaculture Estate adalah Budidaya Perikanan Tertentu dalam satu kawasan klaster, bekerjama mengembangkan komoditas unggulan yang sama, seperti ikan, udang, rumput laut, mutiara dan lainnya, yang didukung pengembangan industri pengolahan, serta pengembangan jasa wisata bahari” Tujuan : Untuk Membentuk skala ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Pengembangan Aquaculture dapat dilakukan di pesisir pulau dan atau daratan (perikanan darat)

10 LOKASI TERINTEGRASI TA 2018
ALASAN PERTIMBANGAN 1. Integrasi Antar Unit Kerja Untuk mewujudkan keterkaitan lintas unit kerja dan agar memberikan dampak pembangunan yang lebih signifikan khususnya dalam mempercepat pencapaian target RPJMN , maka diperlukan kesepakatan LOKASI PRIORITAS yang akan didukung oleh seluruh Unit Kerja Eselon 2 di internal DITJEN PDTu. 2. Lokasi Prioritas Tahun 2018 versi Bappenas dan PDT, agar tidak terjadi keraguan dalam menentukan lokasi dan sesuai dengan target kedua duanya. 3. Merupakan target Kabupataen Entas 2015 – 2019 sesuai dengan RKP dan RPJMN 4. Merupakan Irisan UKE 2 di DITJEN PDTU

11 DAERAH TERTENTU DI 122 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL

12 DAERAH TERTENTU DI 122 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL
Penjelasan : Terdapat 121 Kabupaten Daerah Tertentu Dari 122 Kabupaten Daerah Tertinggal hanya kabupaten Kapuas Hulu yang tidak menjadi bagian Daerah Tertentu; Hasil Evaluasi 122 Kabupaten DT Menggunakan 27 Indikator (AMH diganti EYS dan Telepon Kabel diganti Telepon Seluler/HP), Batas Minimum Indeks Kabupaten Tidak Tertinggal (BMIKTT = 0,44780); 80 Prioritas adalah 80 kabupaten potensi entas;

13 50 KABUPATEN PRIORITAS DITJEN PDTU 2015 - 2019
SULAWESI : DONGGALA TOLI-TOLI BUOL PARIGI MOUTONG TOJO UNA-UNA SIGI BANGGAI LAUT BANGGAI KEPULAUAN MOROWALI UTARA JENEPONTO KONAWE BOMBANA KONAWE KEPULAUAN BOALEMO POHUWATO GORONTALO UTARA POLEWALI MANDAR MAMUJU TENGAH MALUKU : BURU MALUKU TENGAH SERAM BAGIAN BARAT BURU SELATAN HALMAHERA BARAT KEPULAUAN SULA HALMAHERA SELATAN HALMAHERA TIMUR PULAU MOROTAI KALIMANTAN: SAMBAS BENGKAYANG LANDAK KETAPANG SINTANG KAPUAS HULU MELAWI KAYONG UTARA SERUYAN NUNUKAN MAHAKAM ULU PAPUA : MERAUKE NABIRE KEPULAUAN YAPEN BIAK NUMFOR SARMI KEEROM SORONG SELATAN SUMATERA ACEH SINGKIL NIAS NIAS UTARA NIAS BARAT SOLOK SELATAN PASAMAN BARAT MUSI RAWAS MUSI RAWAS UTARA SELUMA LAMPUNG BARAT PESISIR BARAT JAWA: BONDOWOSO SITUBONDO BANGKALAN SAMPANG PANDEGLANG LEBAK NTB : LOMBOK BARAT LOMBOK TENGAH LOMBOK TIMUR SUMBAWA DOMPU BIMA SUMBAWA BARAT NTT : SUMBA BARAT KUPANG TIMOR TENGAH UTARA BELU NAGEKEO SABU RAIJUA MALAKA ROTE NDAO MANGGARAI BARAT LEMBATA ENDE MANGGARAI Prioritas I: irisan dengan 122 Kabupaten DT, Overlay 64 Kabupaten Prioritas Entas, Kabupaten Irisan 5 Direktorat dan 50 Prioritas BMIKTT Prioritas II: irisan dengan 122 Kabupaten DT, Overlay 64 Kabupaten Prioritas Entas, Kabupaten Irisan 5 Direktorat dan average BMIKTT Prioritas III: Irisan dengan 122 Kabupaten DT, Overlay 64 Kabupaten Prioritas Entas, 50 Prioritas BMIKTT, mewakil wilayah I, II, III dan IV, BMIKTT tertinggi Prioritas IV: cadangan, sisa dari overlay 64 kabupaten prioritas entas, kecuali Polewali Mandar dan Timot Tengah Utara Masuk dalam 80 kabupaten prioritas entas versi Ditjen PDT per 13 Januari 2017 (16 Kabupaten)

14 PENUTUP Sesuai dengan target pengentasan daerah tertinggal sedikitnya 80 kabupaten di TA 2019, diharapkan 50 DT diantaranya berlokasi di DT dengan karakteristik tertentu; Pada TA 2016 telah dapat dientaskan 35 DT dengan 16 daerah tertentu diantaranya, dan secara bertahap akan diupayakan meningkat jumlahnya pada tahun secara bertahap; Dalam mengupayakan pengentasan DT diperlukan pendekatan yang integrative dan komprehensif, diantaranya melalui penetapan lokasi prioritas terintegrasi, yang ditangani bersama oleh Ditjen terkait di Kemendesa PDTT, termasuk didukung K/L terkait dalam rangka PPDT; Program unggulan Kemendesa PDTT, melalui Prudes/Prukades, Embung, BUMDesa dan Sarpras Olahraga, dilaksanakan secara simultan dan mendukung pembangunan kemandirian desa dan pengentasan ketertinggalan desa, yang menjadi lokus dalam pengentasan ketertinggalan daerah; Melalui Rakonreg bidang PPDT TA 2018, diharapkan dapat disepakati langkah2 strategis dalam mengupayakan pengentasan daerah tertinggal secara bertahap dan berkesinambungan hingga 2019, sesuai target yang telah ditetapkan RPJMN

15 Terimakasih