DEMOKRASI BUKAN MOBOKRASI

Presentasi berjudul: "DEMOKRASI BUKAN MOBOKRASI"— Transcript presentasi:

1 DEMOKRASI BUKAN MOBOKRASI
TEOKRASI ATAU NOMOKRASI

2 The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby dkk)
The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby dkk). Democracy Country with principles of government in which all adult citizens share through their ellected representatives 3. Society in which there is treatment of each other by citizens as equals

3 2. Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities

4 PENGERTIAN TERMINOLOGI
JOSEPH A. SCHMETER: SUATU PERENCANAAN INSTITUSIONAL UNTUK MENCAPAI KEPUTUSAN POLITIK DI MANA INDIVIDU-INDIVIDU MEMPEROLEH KEKUASAAN UNTUK MEMUTUSKAN CARA PERJUANGAN KOMPETETIF ATAS SUARA RAKYAT SIDNEY HOOK: BENTUK PEMERINTAHAN DI MANA KEPUTUSAN2 PEMERINTAH YANG PENTING SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DIDASARKAN PADA KESEPAKATAN MAYORITAS YANG DIBERIKAN SECARA BEBAS DARI RAKYAT DEWASA

5 PHILIPPE C. SCHMITTER: SEBAGAI SUATU SISTEM PEMERINTAHAN DI MANA PEMERINTAH DIMINTAI TANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN2 MEREKA DI WILAYAH PUBLIK OLEH WARGA NEGARA, YANG BERTINDAK SECARA TIDAK LANGSUNG MELALUI KOMPETISI DAN KERJASAMA DENGAN PARA WAKIL MEREKA YANG TELAH TERPILIH HENRY B. MAYO: SEBAGAI SISTEM POLITIK MERUPAKAN SUATU SISTEM YANG MENUNJUKKAN BAHWA KEBIJAKAN UMUM DITENTUKAN ATAS DASAR MAYORITAS OLEH WAKIL-WAKIL YANG DIAWASI SECARA EFEKTIF OLEH RAKYAT DALAM PEMILIHAN2 BERKALA YANG DIDASARKAN ATAS PRINSIP KESAMAAN POLITIK DAN DISELENGGARAKAN DALAM SUASANA TERJAMINNYA KEBABASAN POLITIK

6 ASAS PEMILU: LUBER & JURDIL
MAKNA DEMOKRASI PEMERINTAHAN DARI, OLEH, DAN UNTUK RAKYAT GOVERNMENT OF THE PEOPLE GOVERNMENT BY THE PEOPLE GOVERNMENT FOR THE PEOPLE

7 MEMENHI KEBUTUHAN UMUM PLURALISME DAN KOMPROMI MENJAMIN HAK–HAK DASAR
MANFAAT DEMOKRASI KESETARAAN SBG WN MEMENHI KEBUTUHAN UMUM PLURALISME DAN KOMPROMI MENJAMIN HAK–HAK DASAR PEMBARUAN KEHIDUPAN SOSIAL

8 MEMENHI KEBUTUHAN UMUM PLURALISME DAN KOMPROMI MENJAMIN HAK–HAK DASAR
MANFAAT DEMOKRASI KESETARAAN SBG WN MEMENHI KEBUTUHAN UMUM PLURALISME DAN KOMPROMI MENJAMIN HAK–HAK DASAR PEMBARUAN KEHIDUPAN SOSIAL

9 NILAI-NILAI DEMOKRASI
KESADARAN AKAN PLURALISME SIKAP YANG JUJUR DAN PIKIRAN YANG SEHAT ITIKAD KERJA SAMA DI ANTARA MASYARAKAT & WARGA ITIKAD BAIK SIKAP KEDEWASAAN PERTIMBANGAN MORAL

10 NORMA YANG DIBUTUHKAN OLEH TATANAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS
KESADARAN AKAN PLURALISME MUSYAWARAH CARA HARUSLAH SEJALAN DENGAN TUJUAN KEJUJURAN DALAM PEMUFAKATAN KEBEBASAN NURANI, PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN TRIAL AND ERROR DALAM DEMOKRASI

11 PRINSIP DEMOKRASI KONTROL ATAS KEPUTUSAN PEMERINTAH
PEMILIHAN YANG TELITI DAN JUJUR HAK MEMILIH DAN DIPILIH KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT TANPA ANCAMAN KEBEBASAN MENGAKSES INFORMASI KEBEBASAN BERSERIKAT TERBUKA

12 PARAMETER DEMOKRASI PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN MELALUI PEMILU SISTEM PERTANGGUNGAN JAWABAN PEMERINTAHAN PENGATURAN SISTEM DAN DISTRIBUSI KEKUASAAN NEGARA PENGAWASAN OLEH RAKYAT

13 TIDAK LANGSUNG (PERWAKILAN)
JENIS DEMOKRASI LANGSUNG TIDAK LANGSUNG (PERWAKILAN) PERWAKILAN DGN SISTEM PENGAWASAN LANGSUNG (DIAWASI MELALUI REFERENDUM DAN INISIATIF RAKYAT, SWISS)

14 KLASIFIKASI REFERENDUM
WAJIB (TERKAIT NORMA PENTING DAN MENDASAR: UUD, UU) TIDAK WAJIB: TERKAIT RUU KONSULTATIF : SEBATAS MINTA PERSETUJUAN

15 D BERDASARKAN PRIORITAS
F O R M A L (DUDUK SAMA SECARA POLITIK TANPA MENGURANGI KESENJANGAN EKONOMI. INDIVIDU BEBAS = D LIBERAL) MATERIAL (TERUTAMA DUDUK SAMA SOSIAL EKONOMI, MIS: NEGARA SOSIALISKOMUNIS) CAMPURAN (SAMA DERAJAT+HAK UNTU SEJAHTERA)

16 D BERDASARKAN PRINSIP LIBERAL (PEMERINTAH BERTINDAK ATAS DASAR HUKUM DASAR, CAMPUR TANGANNYA BISA DITOLAK, INDIVIDU BEBAS) RAKYAT ATAU PROLETAR (SAMA DALAM HUKUM DAN POLITIK, TAK ADA KELAS, UNTUK SEJAHTERA)

17 D BERDASAR KEWENANGAN DAN HUBUNGAN ANTAR ALAT KELENGKAPAN NEGARA
PARLEMENTER DPR lebih kuat ketimbang Pemerintah Kepala Negara/Eksekutif disebut Perdana Menteri dan pimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kpd DPR

18 Lanjutan PARLEMETER c. Program kebijakan kabinet disesuaikan tujuan politik anggota parlemen d. Terpisah Kedudukan Kepala Negara dan Pemerintahan e. Jika pemerintah dianggap tidak mampu, anggota DPR dapat inta Mosi tidak percaya kpd parlemen untuk bubarkan pemerintah

19 Negara dikepalai Presiden
2. PRESIDENSIAL Negara dikepalai Presiden Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan

20 Lanjutan PRESIDENSIAL
c. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri d. Menteri tdk bertanggungajawab kepada DPR e. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai Lembaga Negara dan tdk dapat saling membubarkan

21 PELAKSANAAN D DI INDONESIA
PARLEMENTER (D LIBERAL) ( ) DEMOKRASI TERPIMPIN (TMT 5 Juli , PIDATO bung Karno 22 April 1959) DEMOKRASI ORDE BARU (D PANCASILA) DEMOKRASI LANGSUNG PADA ORDE REFORMASI

22 REFORMASI (Huntington dalam Chaedar 1998)
PERUBAHAN YANG MENGARAH PADA PERSAMAAN POLITIK NEGARA , DAN EKONOMI YANG LEBIH MERATA, TERMASUK PERLUASAN BASIS PARTISIPASI POLITIK RAKYAT

23 DEMOKRASI ORDE REFORMASI
PEMILIHAN UMUM LEBIH DEMOKRATIS PARTAI POLITIK LEBIH MANDIRI PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA LEMBAGA DEMOKRASI LEBIH BERFUNGSI KONSEP TRIA POLITIKA M(3 PILAR KEKUASAAN NEGARA) MASING-MASING BERSIFAT OTONOM PENUH