POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KAB. KAMPAR

Presentasi berjudul: "POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KAB. KAMPAR"— Transcript presentasi:

1 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KAB. KAMPAR
Pada Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kab.Kampar Th. 2018 21 Desember 2016 Oleh PIMPINAN DPRD KAB. KAMPAR

2 PENGANTAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI DAN MISI KABUPATEN KAMPAR AGAR DAPAT DI IMPLEMENTASIKAN SESUAI RENCANA YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA, MAKA PERLU MEMAKSIMALKAN ANGGARAN YANG ADA DENGAN TETAP MEMAKSIMALKAN PELAYANAN YANG BERSENTUHAN LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT. UNTUK ITU PERLU KITA MENGACU KEPADA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH DAERAH (RPJMD) KAB. KAMPAR

3 LANJUTAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 INI MERUPAKAN WADAH YANG SANGAT PENTING BAGI KITA SEMUA BAIK LEGISLATIF MAUPUN PEMERINTAH DAERAH BESERTA JAJARANNYA SAMPAI KE TINGKAT YANG PALING RENDAH UNTUK MENYAMPAIKAN POKOK POKOK PIKIRAN YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN SERTA PEDOMAN DALAM RANGKA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR.

4 LANJUTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKAN DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PADA PROGRAM / KEGIATAN YANG RINCI DALAM SETIAP SKPD HENDAKNYA DILAKUKAN SECARA SISTEMIK, HOLISTIK DAN FUTURISTIK SERTA BERPEDOMAN KEPADA SKALA PRIORITAS YANG TELAH DITUANGKAN DALAM RPJMD

5 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KAB KAMPAR TAHUN 2018 BIDANG PEMERINTAHAN : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Good Government) PELAYANAN YANG CEPAT TERHADAP SELURUH KEBUTUHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAPAL BATAS DENGAN KABUPATEN TETANGGA (DGN ROKAN HULU, SIAK, KUANSING, SUMATERA BARAT, DLL). BATAS ANTAR KECAMATAN DAN ANTAR DESA. SENGKETA LAHAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT. PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

6 - ASPIRASI MASYARAKAT YANG DISAMPAIKAN PADA SETIAP PELAKSANAAN RESES DAN JUGA DISAMPAIKAN PADA MUSREMBANGDES DAN MUSREMBANGCAM UNTUK DAPAT DILAKSANA KAN OLEH PIHAK EKSEKUTIF. -PEJABAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE. PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

7 2. BIDANG PENDIDIKAN / SDM
MENUNTASKAN REHABILITASI DAN MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DENGAN JANGKA WAKTU YANG TERUKUR SEPERTI RUANG BELAJAR, PUSTAKA, LABOR DISETIAP TINGKAT PENDIDIKAN. PENYEDIAAN SARANA IBADAH PADA TIAP TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI WUJUD TERINTEGRASINYA PEMBINAAN KEROHANIAN DILEMBAGA PENDIDIKAN.

8 MENYEDIAKAN PUSTAKA PADA SETIAP SEKOLAH SEBAGAI WUJUD UNTUK MEMBANGKITKAN MINAT BACA SISWA.
MENDIRIKAN PUSTAKA INDUK (PUSTAKA IMAM SYAFI’I) DENGAN LITERATUR PENDIDIKAN KEAGAMAAN TERLENGKAP DI PROPINSI RIAU. KAMPAR SEBAGAI LAMBANG PUSAT PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN SIMBOL SERAMBI MEKAH. MELAKUKAN PEMERATAAN PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN (ASN) DISEMUA TINGKAT PENDIDIKAN.

9 - MENDORONG DAN MEMOTIVASI PUTRA PUTRI KAMPAR UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI , TERUTAMA JURUSAN EKSAKTA ATAU JURUSAN YANG MASIH LANGKA.

10 3. BIDANG KESEHATAN -BEA SISWA UNTUK DOKTER SPECIALIS DAN HARUS DITUGASKAN KEMBALI KE KABUPATEN KAMPAR -PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STATUS MENJADI TYPE B -PELAYANAN PUSKESMAS 24 JAM (YANG BETUL BETUL TIDAK LAGI ADA KELUHAN DARI MASYARAKAT ATAU PASIEN) - PEMBERIAN JAMINAN ATAU ASURANSI KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT KAMPAR MINIMAL KELUARGA MISKIN

11 4. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
- MENDORONG TUMBUHNYA PUSAT-PUSAT AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI DENGAN MENJAMIN TERSEDIANNYA INFRASTRUKTUR SARANA INFRASTRUKTUR YANG BAIK MENUJU SENTRA AGROBISNIS YANG DIMAKSUD - MENDORONG DAN MEREKAYASA TUMBUHNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH YANG BERBASIS PADA POTENSI DI DAERAH SETEMPAT/SOUVENIR BAGI WISATAWAN. - MEMBERDAYAKAN DANA UED SP SEBAGAI MODAL UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT. - MENDORONG MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SENTRA-SENTRA PUJASERA ( PUSAT JAJANAN SELERA MASYARAKAT/KULINER )

12 5. BIDANG INFRASTRUKTUR MASIH TERBATASNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR ( TRANSPORTASI, LISTRIK, AIR BERSIH DAN TELEKOMUNIKASI KHUSUSNYA DI DAERAH SULIT DAN SANGAT SULIT ATAU DAERAH YANG TERISOLIR - PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN YANG LAYAK YANG BISA DILALUI OLEH KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN RODA EMPAT PENYEDIAAN ALAT BERAT PADA UPTD-UPTD DINAS BINA MARGA PADA WILAYAH YANG RAWAN BANJIR, LONGSOR ATAU JALAN TANAH AGAR CEPAT DAPAT DIATASI KETIKA TERJADI BENCANA

13 6. BIDANG INDUSTRI DAN TENAGA KERJA
- Mendorong tumbuh kembangya industri sebagai wadah penampungan tenaga kerja bagi masyarakat tempatan. - MENGGUNAKAN TANGAN KEKUASAAN PEMERINTAH DAERAH AGAR 60% TENAGA KERJA LOKAL DIREKRUT PADA PERUSAHAN YANG ADA DI KABUPATEN KAMPAR

14 7. BIDANG KEPARIWISATAAN
MENDORONG TUMBUH KEMBANGNYA OBJEK WISATA BARU YANG MASIH BELUM TERGALI SECARA MAKSIMAL SEPERTI PLTA KOTO PANJANG, LUBANG KOLAM, AIR TERJUN, CANDI MUARA TAKUS DAN LAIN SEBAGAINYA.

15 8. BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
MENDUKUNG PENEMUAN SUMBER DAYA ALAM BARU . MENDUKUNG EKSPLORASI SUMBER DAYA ALAM UNTUK PENAMBAHAN PENGHASILAN DAERAH. SEHINGGA JIKA ADA PENGURANGAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT, KABUPATEN KAMPAR INI TIDAK AKAN TERLALU BERPENGARUH TERHADAP KELANSUNGAN PEMBANGUNAN KAMPAR.

16 SARAN AGAR PROGRAM/KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TEREALISASI DENGAN OPTIMAL, MAKA PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH MUTLAK MENDAPAT PERHATIAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MENGENAI PAJAK DAERAH PERLU PENGELOLAANNYA DILAKUKAN OLEH APARATUR PEMERINTAH DAERAH SECARA PROFESIONAL DAN RASIONAL AGAR TAPAL BATAS DENGAN KABUPATEN TETANGGA MENJADI PERHATIAN SERIUS KARENA SUDAH SANGAT BANYAK MENGHABISKAN ENERGI, DANA DAN WAKTU UNTUK PENYELESAIAANYA. DAN SAMPAI HARI INI MASIH JUGA BELUM TUNTAS DALAM ARTI KATA TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI.

17 LANJUTAN SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, TUGAS DPRD ADALAH MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT, MAKA DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR, DIHARAPKAN DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAMPAR TETAP MENJADI PERHATIAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR. SUMBER PENDAPATAN DAERAH DARI DANA PERIMBANGAN YANG PERLU DIPERJUANGKAN DENGAN PROAKTIF YAITU DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK DAN DANA ALOKASI UMUM, SEHINGGA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KAMPAR BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA DAN JUGA MEMPERJUANGKAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN AGAR DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN DI KABUPATEN KAMPAR SEMAKSIMAL MUNGKIN

18 TERIMA KASIH