Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan dalam acara : DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELEMEN DITJEN PENGELOLAAN UTANG KEMENKEU.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan dalam acara : DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELEMEN DITJEN PENGELOLAAN UTANG KEMENKEU."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan dalam acara : DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELEMEN DITJEN PENGELOLAAN UTANG KEMENKEU

2 1. Peraturan Perundang - undangan Pem. Pusat dapat memberikan/menerima hibah kepada Lembaga Asing/Pemda. Menunjuk Pejabat Yang Diberi Kuasa PMK. 100/PMK.01/2008 Memberikan PHLN Kepada Pemda./BUMN/BUMD/ Lembaga Asing UU No.33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU No.33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Persetujuan hibah langsung ditetapkan dalam UU Pertanggungjawaban APBN Pasal 44 dan 45 Persetujuan DPR Pada APBN Persetujuan DPR Pada APBN PendapatanBelanja UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Psl 22, 23, dan 24 Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara Pasal 38 Pasal 33 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pem. Pusat dapat memberikan/menerima hibah kepada Lembaga Asing/Pemda. DASAR HUKUM

3 UU No.1/ 2004 tentang Perbendaharaan PMK No. 230/2011 Tentang Sistem Akuntansi Hibah UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara PMK No. 191/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah PP.10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah PMK No. 169/2008 Tentang Tata cara Penyaluran Hibah Kepada Pemda (Proses Revisi) UU No.33 /2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PMK No. 151/2011 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri PP. 2/2012 Tentang Hibah Daerah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Terkait Hibah

4 Sesuai amanat ayat (4) pasal 38 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No.2 tahun 2006 jo PP No.10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah mengatur : Transparansi dan Akuntabilitas Hibah sesuai PP 10/2011

5 Tahapan Hibah Langsung - Uang DJPU- DEAS DJPBN- Dit. PKN DJPBN- Dit. PA KPPN PA/KPA Pengajuan SP2HL/SP 4HL Pengesahan SPHL/SP3HL Usulan pengesahan revisi DIPA Pengesahan Revisi DIPA Permintaan ijin pembukaan rekening Persetujuan Pemberian no register Permintaan no register Penyamapaian lembar ke 2 SPHL ke DJPU Grant Summary + GA Surat Pernyataan Penggunaa n Rek, register SPTMHL, SPTJM, SP2HL Nomor Register & Izin Pembukaan rekening

6 DJPU DONOR DJPU KPPN PA/KPA Permohonan Registrasi Permohonan Pengesahan Pendapatan Persetujuan Pengesahan Belanja · Melaporkan dalam SIMAK BMN, LRA dan Neraca · Menjelaskan Hibah dalam CaLK · Menatausahakan dok. Terkait penerimaan hibah Pemberian No. Register Penyusunan BAST Pengesahan Tahapan register dapat diskip jika sudah ada registrasinya SPTMHL · SP3HL- BJS · BAST Grant Summary + GA SPTMHL, SPTJM, SP3HLBJS, MPHL BJS Pengajuan Belanja Tahapan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

7 Penandatanganan dokumen pertanggungjawaban hibah Pimpinan K/L / Satker penerima Hibah Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/satker selaku PA/KPA SP2HL SP3HL-BJS SPTMHL SPTJM MPHL-BJS SP2HL SP3HL-BJS SPTMHL SPTJM MPHL-BJS BAST Menteri/pimpinan lembaga selaku PA Izin Pembukaan rekening

8 DOKUMEN SUMBER HIBAH HIBAH UANG REKENING KORAN BARANG BAST JASA BAST

9 Apakah BAST/BAPH? BAST/BAPH adalah suatu dokumen yang merupakan bukti penyerahan barang/jasa antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. 9

10 BAST ≠ Laporan Kegiatan Hibah • BAST adalah satu-satunya bukti penyerahan dan penerimaan hibah yang diakui oleh kedua belah pihak (dokumen sumber). • Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan atau sejenisnya dari donor hanya merupakan laporan (report), bukan bukti penyerahan hibah. • Report to report = Merepotkan = tidak akuntabel • Akuntabel = Dokumen sumber  Proses akuntansi  Laporan

11 Komponen Minimal Berita Acara Penyerahan Hibah Tanggal serah terima;Pihak Pemberi dan PenerimaNilai nominal (valas dan IDR);Bentuk hibah;Rincian harga per barang Tujuan Penyerahan Barang 11

12 DRAFT BAST

13 Contoh draft BAST JASA

14

15 Contoh draft BAST BARANG

16

17 Selasalima belasApril dua ribu sepuluh Dra. Masnellyarti Hilman, M. Sc Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan PKL, KLH Kantor KLH, Gd. A Lantai VI, Jl. DI Panjaitan Kav 24, kebon nanas Jaktim Satker Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, KLH Stephen Adrian Ross Chief Technical Officer Partnership on Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) DENR Compound, Visayas Avenue, Quezon City 1165, Philippines Partnership on Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) USD 16,110 (setara dengan Rp )

18

19

20

21 • REKONSILIASI ADALAH PROSES PENCOCOKAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIPROSES DENGAN BEBERAPA SISTEM/SUBSISTEM YANG BERBEDA BERDASARKAN DOKUMEN SUMBER YANG SAMA REKONSILIASI

22 Rekonsiliasi data realisasi hibah (langsung) triwulanan ditujukan untuk :  Cross-check data realisasi penerimaan hibah dari Donor baik yang tercatat oleh KL maupun oleh DJPU sebagai bahan penyusunan LK BA ;  Mengetahui penerimaan hibah Langsung yang belum dilakukan pengesahan;  Catatan data realisasi hibah pada KL dan DJPU serta Donor, seharusnya menunjukkan jumlah yang sama;  Sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada auditor bahwa angka yang disajikan dalam laporan keuangan telah akurat FUNGSI REKONSILIASI

23 23 DonorPihak ke-3K/L DJPU Konfimasi 1000 Rekonsiliasi 700 Hasil Konfirmasi DJPU dan Donor tidak akan sama, maka dari itu diperlukan Rekonsiliasi antara K/L dan Donor Issue terkait Rekonsiliasi

24 Contoh Form Rekonsiliasi

25

26

27

28

29 Penyajian dan Pengungkapan Hibah (Lewat Tahun Anggaran Berjalan) •Apabila kegiatan atas penerimaan hibah tersebut selesai dan tidak terdapat sisa dana tidak perlu disahkan ke KPPN •Apabila menghasilkan aset agar dicatat dalam SIMAK-BMN •Apabila terdapat sisa dana :  Diakui di tahun anggaran berikutnya  Melakukan proses pengesahan sebesar sisa dana tahun lalu  Dituangkan dalam CaLK  Dicantumkan dalam Kas/Setara Kas dalam Nerca  Apabila belum dilakukan pengesahan agar diajukan pengesahan di tahun anggaran berikutnya Hibah berupa Uang :

30 •Apabila Penerimaan Hibah Barang/Jasa telah diterbitkan BAST nya dan tanggal BAST melewati tahun anggaran berkenaan, agar diungkapkan di CaLK dan aset yang diterima di catat dalam SIMAK BMN tanpa dilakukan pengesahan. •Apabila Penerimaan Hibah Barang/Jasa belum diterbitkan BAST agar segera dilakukan penandatangan BAST dan dilakukan proses pengesahan dan asetnya dicatat dalam SIMAK BMN •Apabila Penerimaan Hibah Barang/Jasa belum diterbitkan BAST dan sekiranya tidak memungkinkan/sulit untuk penandatanganan BAST agar dituangkan di CaLK. Penyajian dan Pengungkapan Hibah (Lewat Tahun Anggaran Berjalan) Hibah Berupa Barang/Jasa


Download ppt "Disampaikan dalam acara : DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELEMEN DITJEN PENGELOLAAN UTANG KEMENKEU."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google